Merayakan Kebebasan Beragama - Democracy Project

Democracy Project12. Organisasi Masyarakat. Menghindari cara-cara kekerasan dalammenyampaikan aspirasi mereka, melainkan dialog yang santundan terbuka. Melakukan tindakan hukum seperti judicial reviewterhadap peraturan yang bertentangan dengan prinsip kebebasanberagama sebagai tercantum dalam konstitusi.13. Masyarakat Umum. Mengembangkan semangat keterbukaan dantoleransi serta menghindari kecurigaan keagamaan dengan usahauntuk terus berdialog; mengembangkan tradisi media literacy(melek media) untuk kritis terhadap pemberitaan media khusus -nya dalam isu-isu kebebasan beragama.Catatan:1Sekretariat Jendral MPR RI, Risalah Rapat-Rapat Panitia Ad Hoc BP MPR, BukuKedua Jilid 3C Jakarta, h. 546-547.2Anas Saidi (ed), Menekuk Agama, Membangun Tahta (Depok; Desantara, 2004),Cetakan ke-1 hal. 153Lihat Siti Musdah Mulia, Menuju Kebebasan Beragama di Indonesia dalam AbdHakim dan Yudi Latif (penyunting), Bayang-bayang Fanatisisme, PSIKUniversitas Paramadina, Cetakan I, Juli 2007, 216-217.4Chandra Setiawan dan Asep Mulyana (ed), Kebebasan Beragama atauBerkepercayaan di Indonesia, (Jakarta; Komnas HAM, 2006) hal 4-5.5Ibid., h. 6-7. Lihat juga http://www.icrp-online.org/wmprint.php?ArtID=240,diakses pada 2 Juli 20086Kedelapan komponen ini disarikan dari berbagai instrument internasional yangmemuat tentang kebebasan beragama atau berkeyakinan seperti DeklarasiUniversal Hak-Hak Asasi Manusia, pasal 18; Kovenan Internasional Hak-HakSipil dan Politik pasal 18.1 s.d. 18.4. dll. Lihat, Tore Lindholm, W. ColeDurham, Jr. Bahia G. Tahzib-Lie (ed), Facilitating Freedom of Religion or Belief:A Deskbook, Netherland, Martinus Nijhoff Publishers, 2004, pp. xxxvii-xxxix.Lihat juga Chandra Setiawan dan Asep Mulyana (ed), op.cit., 3-4.7Siti Musdah Mulia “Menuju Kebebasan Beragama” dalam Chandra Setiawandan Asep Mulyana (ed), hal 488Ibid, hal 168-1699Ibid, hal. 16910Amendemen pertama 19 Oktober 1999, amendemen kedua 18 Agustus 2000,amendemen ketiga 9 Nopember 2001, amendemen keeempat 10 Agustus 2002.11Laporan kebebasan beragama Internasional 2005 (pemerintah Indonesia) yangditerbitkan pemerintah Amerika12Rumadi, Kompas, Jumat, 15 Oktober 2004. Menurut Chandra Setiawan, secaranormatif dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) dalam hak kebebasanberagama atau berkeyakinan dapat disarikan ke dalam 8 (delapan) komponenyaitu; Kebebasan Internal, Kebebasan Eksternal, Tidak ada Paksaan, TidakDiskriminatif, Hak dari Orang Tua dan Wali, Kebebasan Lembaga dan StatusLegal, Pembatasan yang diijinkan pada Kebebasan Eksternal, Non-Derogability.Bunga Rampai Menyambut 70 Tahun Djohan Effendi| 361