Merayakan Kebebasan Beragama - Democracy Project

Merayakan Kebebasan Beragama - Democracy Project Merayakan Kebebasan Beragama - Democracy Project

abad.demokrasi.com
from abad.demokrasi.com More from this publisher
12.07.2015 Views

Democracy Projectagama yang dapat menentukan sesat atau tidaknya suatu agamaatau aliran keagamaan. Sebab, kewenangan semacam itubertentangan dengan semangat kebebasan beragama sebagaimanatercantum dalam UUD 1945, DUHAM, dan UU No. 39/1999tentang HAM.6. Mahkamah Konstitusi. Agar mengawal proses sinkronisasi antarakonstitusi yang sudah disahkan sebelumnya dengan aturanaturan/kebijakandi bawahnya yang bertentangan.7. Komnas HAM. Menjadi lembaga yang terus-menerus mengawalnegara dalam melaksanakan jaminan kebebasan beragama danberkeyakianan, serta memberikan pendidikan tentang HAMkepada masyarakat agar mereka memahami kewajiban dan hakhaknyasebagai warga negara.8. TNI/POLRI. Khususnya kepada pihak kepolisian, bisa lebihresponsif untuk mencegah terjadinya aksi-aksi kekerasan; tidakcenderung tunduk pada tuntutan kelompok-kelompok mainstreamyang melakukan aksi kekerasan terhadap kelompok-kelompokminoritas terutama yang terjadi di daerah-daerah; melihat kasuskasuskeagamaan bukan pada soal masalah keyaakinan tetapitegas pada soal kekerasan, apapun motifnya.9. Partai Politik. Mendesak kepada parpol-parpol nasionalis untukterus menyuarakan isu-isu kebebasan beragama dan memper -tahankan dasar Pancasila dari kelompok-kelompok yang berusahamenggantikan dasar negara ini; tidak melakukan tindakanpolitisasi agama yang bisa mengancam keutuhan republik ini.10.Lembaga Keagamaan dan pemuka agama. Terus menerus me -nyuarakan nila-nilai toleransi dan perdamaian. Khususnya kepadaormas-ormas besar seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyahuntuk mewaspadai menguatnya gerakan Islamisme yang diamdiamjuga menggerogoti umatnya. Isu perebutan masjid dan asetpendidikan bisa menjadi indikasinya.11.Media Massa. Sebagai pilar penting demokrasi, media harusberperan aktif untuk menyuarakan isu-isu kebebasan beragama,dan meminimalisir berita-berita kekerasan agama dan kelompokkelompokgaris keras. Menghindari idiom-idiom yang berdampaknegatif bagi toleransi masyarakat seperti kata “aliran sesat”; tidaktunduk pada tuntutan sekelompok orang untuk menghakimikelompok yang lain dengan cara-cara kekerasan.360 |MERAYAKAN KEBEBASAN BERAGAMA

Democracy Project12. Organisasi Masyarakat. Menghindari cara-cara kekerasan dalammenyampaikan aspirasi mereka, melainkan dialog yang santundan terbuka. Melakukan tindakan hukum seperti judicial reviewterhadap peraturan yang bertentangan dengan prinsip kebebasanberagama sebagai tercantum dalam konstitusi.13. Masyarakat Umum. Mengembangkan semangat keterbukaan dantoleransi serta menghindari kecurigaan keagamaan dengan usahauntuk terus berdialog; mengembangkan tradisi media literacy(melek media) untuk kritis terhadap pemberitaan media khusus -nya dalam isu-isu kebebasan beragama.Catatan:1Sekretariat Jendral MPR RI, Risalah Rapat-Rapat Panitia Ad Hoc BP MPR, BukuKedua Jilid 3C Jakarta, h. 546-547.2Anas Saidi (ed), Menekuk Agama, Membangun Tahta (Depok; Desantara, 2004),Cetakan ke-1 hal. 153Lihat Siti Musdah Mulia, Menuju Kebebasan Beragama di Indonesia dalam AbdHakim dan Yudi Latif (penyunting), Bayang-bayang Fanatisisme, PSIKUniversitas Paramadina, Cetakan I, Juli 2007, 216-217.4Chandra Setiawan dan Asep Mulyana (ed), Kebebasan Beragama atauBerkepercayaan di Indonesia, (Jakarta; Komnas HAM, 2006) hal 4-5.5Ibid., h. 6-7. Lihat juga http://www.icrp-online.org/wmprint.php?ArtID=240,diakses pada 2 Juli 20086Kedelapan komponen ini disarikan dari berbagai instrument internasional yangmemuat tentang kebebasan beragama atau berkeyakinan seperti DeklarasiUniversal Hak-Hak Asasi Manusia, pasal 18; Kovenan Internasional Hak-HakSipil dan Politik pasal 18.1 s.d. 18.4. dll. Lihat, Tore Lindholm, W. ColeDurham, Jr. Bahia G. Tahzib-Lie (ed), Facilitating Freedom of Religion or Belief:A Deskbook, Netherland, Martinus Nijhoff Publishers, 2004, pp. xxxvii-xxxix.Lihat juga Chandra Setiawan dan Asep Mulyana (ed), op.cit., 3-4.7Siti Musdah Mulia “Menuju Kebebasan Beragama” dalam Chandra Setiawandan Asep Mulyana (ed), hal 488Ibid, hal 168-1699Ibid, hal. 16910Amendemen pertama 19 Oktober 1999, amendemen kedua 18 Agustus 2000,amendemen ketiga 9 Nopember 2001, amendemen keeempat 10 Agustus 2002.11Laporan kebebasan beragama Internasional 2005 (pemerintah Indonesia) yangditerbitkan pemerintah Amerika12Rumadi, Kompas, Jumat, 15 Oktober 2004. Menurut Chandra Setiawan, secaranormatif dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) dalam hak kebebasanberagama atau berkeyakinan dapat disarikan ke dalam 8 (delapan) komponenyaitu; Kebebasan Internal, Kebebasan Eksternal, Tidak ada Paksaan, TidakDiskriminatif, Hak dari Orang Tua dan Wali, Kebebasan Lembaga dan StatusLegal, Pembatasan yang diijinkan pada Kebebasan Eksternal, Non-Derogability.Bunga Rampai Menyambut 70 Tahun Djohan Effendi| 361

<strong>Democracy</strong> <strong>Project</strong>agama yang dapat menentukan sesat atau tidaknya suatu agamaatau aliran keagamaan. Sebab, kewenangan semacam itubertentangan dengan semangat kebebasan beragama sebagaimanatercantum dalam UUD 1945, DUHAM, dan UU No. 39/1999tentang HAM.6. Mahkamah Konstitusi. Agar mengawal proses sinkronisasi antarakonstitusi yang sudah disahkan sebelumnya dengan aturanaturan/kebijakandi bawahnya yang bertentangan.7. Komnas HAM. Menjadi lembaga yang terus-menerus mengawalnegara dalam melaksanakan jaminan kebebasan beragama danberkeyakianan, serta memberikan pendidikan tentang HAMkepada masyarakat agar mereka memahami kewajiban dan hakhaknyasebagai warga negara.8. TNI/POLRI. Khususnya kepada pihak kepolisian, bisa lebihresponsif untuk mencegah terjadinya aksi-aksi kekerasan; tidakcenderung tunduk pada tuntutan kelompok-kelompok mainstreamyang melakukan aksi kekerasan terhadap kelompok-kelompokminoritas terutama yang terjadi di daerah-daerah; melihat kasuskasuskeagamaan bukan pada soal masalah keyaakinan tetapitegas pada soal kekerasan, apapun motifnya.9. Partai Politik. Mendesak kepada parpol-parpol nasionalis untukterus menyuarakan isu-isu kebebasan beragama dan memper -tahankan dasar Pancasila dari kelompok-kelompok yang berusahamenggantikan dasar negara ini; tidak melakukan tindakanpolitisasi agama yang bisa mengancam keutuhan republik ini.10.Lembaga Keagamaan dan pemuka agama. Terus menerus me -nyuarakan nila-nilai toleransi dan perdamaian. Khususnya kepadaormas-ormas besar seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyahuntuk mewaspadai menguatnya gerakan Islamisme yang diamdiamjuga menggerogoti umatnya. Isu perebutan masjid dan asetpendidikan bisa menjadi indikasinya.11.Media Massa. Sebagai pilar penting demokrasi, media harusberperan aktif untuk menyuarakan isu-isu kebebasan beragama,dan meminimalisir berita-berita kekerasan agama dan kelompokkelompokgaris keras. Menghindari idiom-idiom yang berdampaknegatif bagi toleransi masyarakat seperti kata “aliran sesat”; tidaktunduk pada tuntutan sekelompok orang untuk menghakimikelompok yang lain dengan cara-cara kekerasan.360 |MERAYAKAN KEBEBASAN BERAGAMA

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!