Merayakan Kebebasan Beragama - Democracy Project

Democracy Projectberguna sekaligus bagian dari kontribusi anak bangsa terhadapmasalah yang masih menggelayuti negeri ini:1. DPR. Diharapkan menjadi lembaga pengontrol yang efektif bagipelaksanaan kebebasan beragama di Indonesia; tetap bersepakatbahwa negara ini bukanlah negara berdasarkan agama, tapiberdasarkan Pancasila seperti ditunjukkan sepanjang sejarah par -lemen Indonesia terkait isu kebebeasan beragama. DPR diharapkanuntuk melanjutkan pembahasan mengenai RUU KebebasanBeragama dan Berkeyakinan dengan melibatkan berbagai elemenmasyarakat dan LSM/NGO yang concern terhadap masalah ini,sehingga RUU tersebut akhirnya dapat disahkan menjadi UU.2. Presiden dan Wakil Presiden. Jika kita sepakat bahwa negara iniberdasarkan Pancasila, bukan negara agama, maka sepatutnyauntuk bersikap netral terhadap setiap problem keagamaan dankepercayaan, khususnya menyangkut keyakinan, seperti di -amanah kan konstitusi. Presiden dan Wakil Presiden menyerahkanmasalah agama dalam urusan internal mereka masing-masing.Memosisikan Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga seperti ormasormaskeagamaan lain. Tetapi sebagai pimpinan penyelenggaranegara, Presiden dan Wakil Presiden juga berkewajiban untukmemfasilitasi semua agama dan kepercayaan yang dipeluk warga -nya agar berkembang secara prima. Misalnya penyediaan guruagama, fasilitas pendirian rumah ibadah dan lain-lain.3. Menteri Kabinet. Khususnya kepada Menteri Agama, sudahseyogyanya pula untuk tidak mencampuri urusan keyakinanwarga negaranya. Betapapun Menteri Agama adalah aparatnegara yang seyogyanya bersikap netral. Dalam pandangankonstitusi, jabatan Menteri Agama tidak dipandang sebagaimewakili agama atau kepercayaan tertentu. Tidak pula mewakilimainstream pemikiran dalam agama atau kepercayaan tertentu.4. Mahkamah Agung. Agar mengawal proses sinkronisasi antaraUndang-Undang yang sudah disahkan sebelumnya dengan aturanaturan/kebijakandi bawahnya yang bertentangan. Misalnyakeberadaan Perda-Perda berbasis agama (syariat) yang diberlaku -kan di sejumlah daerah5. Kejaksaan Agung. Sudah saatnya lembaga ini meninjau ulangkeberadaan Bakor Pakem yang kerap bertindak sebagai polisiBunga Rampai Menyambut 70 Tahun Djohan Effendi| 359