12.07.2015 Views

Merayakan Kebebasan Beragama - Democracy Project

Merayakan Kebebasan Beragama - Democracy Project

Merayakan Kebebasan Beragama - Democracy Project

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Democracy</strong> <strong>Project</strong>RI) era Reformasi menyikapi hal itu?Terhadap peristiwa pelanggaran kebebasan beragama atauberkeyakinan sepanjang tahun 2007, Komisi III DPR RI menyatakanprihatin akan hal itu. Seperti dilaporkan SETARA Institute, sepanjangJanuari hingga November 2007 sebanyak 135 peristiwa terjadi ditahun itu. Keprihatinan itu disampaikan anggota Komisi III DPR saatRapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan SETARA Institute,Perwakilan Hakim Adhoc PHI dan Human Right Working Group,pada 22 Januari 2008 yang dipimpin Wakil Ketua Komisi III Suripto(F-PKS).Atas peristiwa tersebut Azlaini Agus dari Fraksi Partai AmanatNasional menanyakan mengapa sekarang dengan alasan agama kitabisa memerangi orang lain, padahal negara berdasarkan atasKetuhanan Yang Maha Esa? Menurutnya masalah ini persoalan yangserius untuk segera ditangani dan ada hal-hal yang perlu dievaluasi.Karena berdasarkan amanat konstitusi, sesungguhnya negara wajibmelindungi setiap warga negara Indonesia dan seluruh tumpah darahIndonesia.Soal SKB Tiga Menteri yang mengatur keberadaan Ahmadiyah,dua partai politik nampak berseberangan pendapat. Sebelum SKBtersebut dikeluarkan, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)tetap meminta pemerintah membatalkan rencana Surat KeputusanBersama (SKB) mengenai Ahmadiyah itu. Jika pemerintah mengeluar -kan putusan tersebut, Ahmadiyah dan seluruh elemen masyarakatpendukung pluralisme wajib mengajukan gugatan ke MahkamahKonstitusi (MK). Pernyataan dari PDIP itu ditegaskan oleh anggotaFraksi PDIP Said Abdullah pada 6 Juni 2008 lalu. Ia mengatakannegara atau siapapun tidak berhak mengatur keyakinan beragamaseseorang.Sementara Partai Persatuan Pembangunan (PPP), sebelum SKBitu dikeluarkan, tetap mendesak pemerintah segera mengeluarkanSKB Ahmadiyah, untuk menghindari konflik sosial yang lebih luasdan supaya tidak terkesan pemerintah membiarkan aliran Ahmadiyahsehingga memicu munculnya berbagai aliran sesat lainnya di Indonesia.Ketua DPP PPP Hasrul Azwar mengatakan, pihaknya akan tetapmendesak pemerintah mengeluarkan SKB Ahmadiyah. Menurutnya,bagi umat Islam ajaran Ahmadiyah sangat meresahkan dan memicuperpecahan umat, khususnya dalam hal salat dan ibadah lainnya.356 |MERAYAKAN KEBEBASAN BERAGAMA

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!