Merayakan Kebebasan Beragama - Democracy Project

Democracy ProjectAgar lebih “efektif ” di lapangan, kelompok Islamis ini biasanyamembentuk kelompok-kelompok sayap militer. KPSI misalnyamembentuk Lasykar Jundullah dan Aliansi Muslim Bulukumba yangmenjadi organ taktisnya. Di Jawa Barat berdiri Aliansi Gerakan Anti-Pemurtadan (AGAP). Aliansi ini diklaim didukung 27 organisasimassa Islam antara lain Front Pembela Islam, Barisan Pemuda Persis,Jamaah Tabligh, dan Hizbut Tahrir. Jumlah anggotanya diklaimmencapai 50 ribu laskar yang tersebar di Bandung, Purwakarta,Garut, dan Sumedang.Sekali lagi perlu ditegaskan, kekerasan umumnya tidak ber -dimensi tunggal. Ada banyak faktor pemicunya. Di luar soal doktrinkeagamaan, lemahnya sikap tegas aparat terhadap aksi-aksikekerasan ini merupakan faktor lainnya. Tidak jarang pula dijumpaiadanya kecenderungan sikap keberpihakan aparat terhadap pandang -an mayoritas dan tekanan kelompok-kelompok islamis sehinggamengorbankan mereka yang sesungguhnya adalah korban kekerasan.Netralitas negara dalam penyelenggaraan kehidupan keber -agamaaan juga patut dipertanyakan dalam konteks hubungan kepalanegara terhadap ormas atau lembaga keagamaan, khususnya MajelisUlama Indonesia (MUI).Dalam sebuah forum pertemuan dengan pihak MUI yang barumenggelar Rapat Kerja Nasional MUI September tahun lalu, PresidenSusilo Bambang Yudhoyono menyatakan dukungannya atas keluar -nya 10 Kriteria versi MUI. Sikap ini menunjukkan ke cenderungankeberpihakan negara terhadap agama tertentu yakni Islam. Dari sinibisa juga dimulai untuk melihat posisi Majelis Ulama Indonesiadalam struktur kelembagaan dan tata pemerintahan Indonesia.Seperti diketahui, konteks khusus terbentuknya MUI di era OrdeBaru telah menjadikan lembaga ini “istimewa” dan seperti setaradengan lembaga independen lain yang juga dibiayai negara melaluiAPBN seperti halnya Komnas HAM atau Komisi Penyiaran Indonesia(KPI). Padahal jika merujuk pada anggaran dasar MUI, lembaga inijelas dinyatakan sama kedudukannya sebagai organisasi massa sepertiNU dan Muhammadiyah. Jika alasan ini bisa diterima, maka polahubungan negara terhadap MUI tak berbeda dengan ormas lainnya.Hanya saja dalam realitas politik Indonesia, pemerintah, baiklangsung maupun tak langsung, kerap kali merujuk fatwa-fatwa MUIuntuk mengambil kebijakan.354 |MERAYAKAN KEBEBASAN BERAGAMA