Merayakan Kebebasan Beragama - Democracy Project

Democracy ProjectSipil dan Politik lewat UU 12/2005. Dalam masa reformasi UUD 45paling tidak telah mengalami empat kali amendemen, sungguh se -buah masa perubahan yang sangat cepat dalam hukum di Indonesia.Banyak sekali produk hukum yang lahir dalam masa reformasidihasilkan sebagai produk kontestasi etno-politik dari berbagaikelompok masyarakat baik di tingkat pusat maupun daerah.Reformasi berjalan dengan berbagai upaya legislatif mengisi ruanghukum Negara Indonesia dengan berbagai produk hukum.Bercampur dengan situasi politik dan ekonomi Negara dan berbagaiagenda kepentingan lainnya reformasi telah menghasilkan sejumlahproduk hukum, mulai dari UU sampai dengan Peraturan Daerah.Sangat disayangkan, sejumlah produk hukum atau peraturan yangada menimbulkan ketegangan di masyarakat dan tumpang tindihbahkan ada juga yang melihat sebagai produk-produk multitafsir.Sebut saja Undang-undang Perlindungan Anak tahun 2002, UndangundangSistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003, UndangundangAdministrasi Kependudukan 2006, Keputusan Presiden No.11/2003 tentang penerapan Syariat Islam di Aceh, Peraturan Daerah(Perda) tentang penerapan Syariat Islam di beberapa daerah, PBMNo. 8/9 Tahun 2006 dll.Berikut beberapa situasi ragam aksi kekerasan dan pemaksaankehendak berdasarkan tafsir kelompok tertentu terjadi di bumipertiwi ini, yang terjadi baik dilakukan kelompok masyarakatmaupun pemerintah ;1. Perda-perda bernuansa Syariat Agama. Misalnya, di kabupatenCianjur, beberapa kabupaten maupun kotamadya Sumatera Barat,Gowa, Maros dll. ada peraturan daerah mengharuskan semuapegawai pemerintahan maupun siswa sekolah untuk mengenakanpakaian muslim. Beberapa penduduk mengatakan bahwa pihakberwenang mencampuri urusan pribadi mereka. Bahkan praktikpraktikagama Islam yang lebih ketat memberikan waktu untukpara pegawai untuk menjalankan salat berjamaah. Contoh lainadalah munculnya Rancangan Perda (raperda) Kota Injil diMonokwari Papua.2. Kaum perempuan di Tangerang mengalami pembatasan dalamruang publik setelah keluarnya Perda No 8 tahun 2005. Terjadipembatasan aktivitas perempuan di waktu malam hari. Danperistiwa penangkapan seorang perempuan buruh pabrik menjadi346 |MERAYAKAN KEBEBASAN BERAGAMA