Merayakan Kebebasan Beragama - Democracy Project

Democracy ProjectAli Imran, 64 (himbauan kepada ahli kitab untuk mencari titik temudan mencapaai “kalimatun sawa’”); al-Mumtahanah: 8-9 (anjuranberbuat baik, berlaku adil, dan menolong orang-orang non-Muslimyang tidak memusuhi dan mengusir mereka). Dalam tradisi fikih,prinsip ini termuat dalam konsep “maqashid al-syariah”: kebebasanuntuk hidup (hifz al-nafs); kebebasan beropini dan berpendapat (hifzal-‘aql); menjaga kelangsungan hidup (hifz al-nasl); kebebasanmemiliki properti (hifz al-mal); kebebasan beragama (hifz al-din).Dalam tradisi Katolik dan Protestan, prinsip ini terdapat KitabGalatia: Kasihilah sesama manusia seperti kamu mengasihi dirisendiri, Injil Matius 22: 37-40 (Hukum Kasih), atau dalam Advent–Matius 7: 12-Advent: “Apa yang kamu kehendaki supaya orang lainperbuat padamu, perbuatlah demikian juga, karena inilah isi kitabhukum Taurat dan kitab para nabi.Begitu juga dalam tradisi Hindu, dalam Tri Hita Karana(Parahyangan, Pawongan, Pelemahan), Tat Twam Asi (Aku adalahKau, Kau adalah aku); Buddha dalam kitab Falisuta dan Kalamasuta(jangan mencela agama lain karena dengan mencela agama lain,berarti telah mencela atau mengubur agamanya; Khonghucu dalamajaran “di empat penjuru lautan, semua manusia bersaudara”.Sementara itu dalam tradisi kepercayaan dan komunitas lokal,prinsip-prinsip ini memiliki akar kuat. Misalnya petuah Ura’ngi Rua,Kaluppai Rua (ingatlah kejahatan kepada orang lain dan ingatkebaikan orang-orang kepadamu serta lupakanlah kebaikanmukepada orang lain serta lupakanlah kejahatan orang kepadamudalaam falsafah Bugis-Makasar atau “to kamase-kamase” (salingmengasihi sesamaa manusia) dalam tradisi komunitas Kajang.SEPULUH TAHUN REFORMASI:TANTANGAN DAN PELUANG KEBEBASAN BERAGAMA1. Perspektif HukumUUD 45 dalam sistem hukum di Indonesia dikenal sebagai sumberdari segala sumber hukum yang menjadi turunannya. Adapuntingkatan hukum di Indonesia setelah UUD 45 adalah: Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, PeraturanPemerintah Pengganti Undang-Undang, dan Peraturan Daerah.Dalam sistem hukum global Indonesia banyak juga meratifikasiberbagi kovenan Internasional seperti Kovenan Internasional HakBunga Rampai Menyambut 70 Tahun Djohan Effendi| 345