12.07.2015 Views

Merayakan Kebebasan Beragama - Democracy Project

Merayakan Kebebasan Beragama - Democracy Project

Merayakan Kebebasan Beragama - Democracy Project

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Democracy</strong> <strong>Project</strong>bersifat konstatasi tentang agama-agama yang banyak dianut diIndonesia. Hal ini diperjelas oleh penjelasan UU itu sendiri yangmenyatakan bahwa, “Ini tidak berarti bahwa agama-agama lainseperti Yahudi, Zarasustrian, Shinto, Taoism di larang diIndonesia. Mereka mendapat jaminan penuh seperti yangdiberikan pasal 29 ayat (2) dan mereka dibiarkan adanya…”.Sementara itu berdasarkan dari yang tersirat di Pasal 70 UU No.39 tahun 1999 tentang HAM dan tersurat dalam UU No. 12 Tahun2005, Pasal 18 ayat (3) Tentang Pengesahan Kovenan InternasionalTentang Hak-Hak Sipil dan Politik, maka pemerintah dapatmengatur/membatasi kebebasan untuk menjalankan agama ataukepercayaan melalui Undang-Undang. Elemen-elemen yang dapatdimuat di dalam pengaturan tersebut antara lain:1. Restriction for the Protection of Public Safety (Pembatasan untukMelindungi Masyarakat). Pembatasan kebebasan memanifestasi -kan agama di publik dapat dilakukan pemerintah seperti padamusyawarah keagamaan, prosesi keagamaan dan upacarakematian dalam rangka melindungi kebebasan individu-individu(hidup, integritas, atau kesehatan) atau kepemilikan.2. Restriction for the Protection of Public Order (Pembatasan untukMelindungi Ketertiban Masyarakat). Pembatasan kebebasanmemenifestasikan agama dengan maksud menjaga ketertibanumum, antara lain keharusan mendaftar badan hukum organisasikeagamaan masyarakat, mendapatkan ijin untuk melakukan rapatumum, mendirikan tempat ibadah yang diperuntukkan umum.Pembatasan kebebasan menjalankan agama bagi narapidana.3. Restriction for the Protection of Public Health (Pembatasan untukMelindungi Kesehatan Masyarakat). Pembatasan yang diijinkanberkaitan dengan kesehatan publik dimaksudkan untuk memberikesempatan kepada pemerintah melakukan intervensi gunamencegah epidemi atau penyakit lainnya. Pemerintah diwajibkanmelakukan vaksinasi, pemerintah dapat mewajibkan petanibekerja secara harian untuk menjadi anggota Askes gunamencegah penularan penyakit TBC. Bagaimana pemerintah harusbersikap seandainya ada ajaran agama tertentu yang melarangdiadakan transfusi darah atau melarang penggunaan helmpelindung kepala. Contoh yang agak ekstrem adalah praktik342 |MERAYAKAN KEBEBASAN BERAGAMA

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!