12.07.2015 Views

Merayakan Kebebasan Beragama - Democracy Project

Merayakan Kebebasan Beragama - Democracy Project

Merayakan Kebebasan Beragama - Democracy Project

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Democracy</strong> <strong>Project</strong>Lemkari (Lembaga Karyawan Islam) atau LDII (Lembaga DakwahIslam Indonesia), kelompok ini mampu bertahan sampai hari ini. Iniberbeda dengan yang dialami Darul Arqam. Kelompok tersebutdinyatakan sebagai kelompok “terlarang”.Sementara pola intervensi yang terakhir adalah proses kolonisasiagama-agama mayoritas terhadap kelompok kepercayaan atauagama-agama lokal sebagai dampak dari kebijakan dari pendefinisian“agama resmi”. Beberapa kelompok seperti komunitas SundaWiwitan, Parmalim, Tolotang, dan Kaharingan menjadi target darikolonisasi agama resmi melalui islamisasi atau kristenisasi.Sistuasi ini mendapat legitimasi hukum dengan dirilisnya TAPMPR No. II/MPR/1998 tentang GBHN. Pada penjelasan tentangAgama dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (TYME)menyebutkan (butir 6): Penganut kepercayaan terhadap Tuhan YangMaha Esa dibina dan diarahkan untuk mendukung terpeliharanyasuasana kerukunan hidup bermasyarakat. Melalui kerukunan hidupumat beragama dan penganut kepercayaan kepada TYME terusdimantapkan pemahaman bahwa kepercayaan terhadap TYMEadalah bukan agama dan oleh karena itu pembinaannya dilakukanagar tidak mengarah pada pembentukan agama baru dan penganut -nya diarahkan untuk memeluk salah satu agama yang diakui olehNegara. Pembinaan penganut kepercayaan terhadap TYME merupa -kan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.Jelas sekali bahwa Surat Edaran menteri dan TAP MPR di atasbertentangan dengan prinsip kebebasan beragama yang terkandungdalam UUD 1945. Prinsip UUD 1945 semestinya hanya memberikankewenangan kepada pemerintah mengambil langkah melaluiperundang-undangan untuk mengatur agar kebebasan beragamaserta kebebasan mengamalkan ajaran agama dan berdakwah jangansampai mengganggu keserasian dan kerukunan hidup beragama yangdikhawatirkan akan membahayakan stabilitas politik dan kesinam -bungan pembangunan, bukan membatasi definisi dan jumlah agama.JAMINAN KONSTITUSI DAN PERUNDANG-UNDANGANSecara terperinci jaminan kebebasan beragama dan/atau berkeyakin -an dapat kita simak pada sejumlah kebijakan sebagaimana tersebut dibawah ini:340 |MERAYAKAN KEBEBASAN BERAGAMA

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!