Merayakan Kebebasan Beragama - Democracy Project

Democracy Projectagama resmi. Ini membuktikan bahwa di masa-masa itu negara inginmenjadikan agama-agama resmi sebagai perpanjangan tangan ke -kuasaan.Pendefinisian ini muncul dalam bentuk keluarnya Surat EdaranMenteri Dalam Negeri No. 477/74054/1978 yang antara lainmenyebutkan: Agama yang diakui pemerintah, yaitu Islam, Katolik,Kristen/Protestan, Hindu, dan Buddha. Kelompok-kelompok yangjelas menjadi korban adalah kelompok-kelompok kepercayaan SundaWiwitan di Cigugur, Kuningan, komunitas Parmalim di Medan,komunitas Tolotang di Sulawesi Selatan, dan komunitas Kaharingandi Kalimantan.Pada saat yang sama kehadiran UU No. 1/PNPS/1965 tentangpencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama yang di -kukuhkan UU No. 5/1969, jelas menguntungkan arus mainstreamdalam agama-agama resmi untuk mengontrol tumbuhnya kelompok“pembaru” dalam tubuh mereka, yang mungkin juga bisa meng -ganggu kekuasaan Orde Baru.Tidak heran jika kemudian muncul lembaga-lembaga sepertiMUI, WALUBI, PGI, KWI dan HINDUDHARMA. Kelompokkelompokinilah yang diberi wewenang mengontrol bentuk-bentukkegiatan dan tafsir keagamaan di masyarakat. Kemurnian dankesahihan tafsir yang benar pada gilirannya akan dijadikan dalihuntuk mengontrol dan mengendalikan sejauhmana praktik-praktikkeagamaan yang dijalankan seorang individu atau kelompokmasyarakat menyimpang atau tidak dari garis-garis pokok ajarankeagamaan atau dikatakan sebagai induk agama.Dalam Islam misalnya, kasus penyimpangan terhadap tafsirmayoritas ditunjukkan dalam kasus Ahmadiyah. Di beberapa daerah,hak-hak mereka dibatasi, mulai dari soal membangun tempat ibadahhingga ke persoalan ibadah haji. Bahkan di Lombok, Tasikmalaya,dan Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, mereka mengalami peng -usiran dan pengrusakan pemukiman dan tempat-tempat ibadahmereka. Dengan pola intervensi ini tak heran berbagai varian dalamkelompok-kelompok keagamaan tidak muncul ke permukaan. Yangmampu bertahan adalah yang mampu menyiasati kekuasaan OrdeBaru. Sebut saja kehidupan kelompok sempalan seperti Darul HadisIslam Jamaah yang dianggap menyimpang dari arus mainstream.Dengan mendukung partai penguasa dan mengubah nama menjadiBunga Rampai Menyambut 70 Tahun Djohan Effendi| 339