Merayakan Kebebasan Beragama - Democracy Project

Democracy ProjectKEBEBASAN BERAGAMA DI ERA ORDE BARUSelama 32 tahun masa kekuasaannya, rezim Orde Baru memangseperti nyaris sempurna melakukan intervensi terhadap kehidupanberagama di tanah air. Intervensi ini setidaknya mengambil tigabentuk. Pertama, campur tangan negara terhadap keyakinan dankehidupan keberagamaan warga. Rezim banyak melakukanpelarangan terhadap buku, perayaan atau kelompok keagamaantertentu yang dinilai bisa mengganggu dan melakukan perlawananatas kekuasaannya. Selama dua tahun masa awal kekuasaannya, OrdeBaru telah melarang lebih dari seratus aliran kepercayaan ataukebatinan yang berhaluan kiri.Namun begitu, tidak berarti masalah kebebasan beragama tidakmemiliki payung konstitusi yang kukuh. Undang-Undang Dasar 1945pasal 29 jelas menegaskan masalah ini: (1) “Negara berdasar atasKetuhanan Yang Maha Esa.” (2). “Negara menjamin ke merdekaantiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing danuntuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”Ini senafas dengan isi Deklarasi Universal PBB 1948 tentangHAM, pasal 18, yakni: “Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran,hati nurani, dan agama, dalam hal ini termasuk kebebasan bergantiagama atau kepercayaan, dan kebebasan untuk menyatakan agamaatau kepercayaan dengan cara mengajarkannya, melakukannya,beribadah dan manaatinya, baik sendiri maupun bersama-samadengan orang lain, di muka umum maupun sendiri.” Menarik bahwakonstitusi Indonesia lebih dahulu memuat soal jaminan kebebasanberagama daripada Deklarasi HAM. Itulah sebabnya, mengapaIndonesia bisa dengan mudah menerima deklarasi tersebut.Untuk menunjang pelaksanaan pasal 29 (2) UUD 1945 itu pe -merintah kemudian mengeluarkan UU No. 1/PNPS/1965 tentangpencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama yang dikukuh -kan oleh UU No. 5/1969 tentang pernyataan berbagai PenetapanPresiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang. Pasal 1menyebutkan, “Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umummenceritakan, menganjurkan, atau mengusahakan dikungan umum,untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut diIndonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yangmenyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu; penafsirandan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama”.Bunga Rampai Menyambut 70 Tahun Djohan Effendi| 337