Merayakan Kebebasan Beragama - Democracy Project

Democracy Projectmengubah ayat 1 pasal 29 dengan memasukkan “tujuh kata” dalamPiagam Jakarta ke dalamnya seperti rumusan hasil sidang BPUPKI1945; dan ketiga, berusaha mengambil jalan tengah dari keduausulan tersebut, yakni dengan menambahkan satu ayat lagi dari pasal29 tersebut dengan redaksi yang beragam, di antaranya: “Penye -lenggara Negara tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai, normanorma,dan hukum agama” (diusulkan oleh Partai Golkar); “Negaramelarang penyebaran faham-faham yang bertentangan denganKetuhan an Yang Maha Esa” (diusulkan oleh PPP); dan “Tiappemeluk agama diwajibkan melaksanakan ajaran agamanya masingmasing”(diusulkan oleh Partai Reformasi).Menarik pula dicatat di sini bahwa perdebatan di MPR tentangpasal 29 itu mencakup juga soal pengertian kepercayaan. Sejumlahfraksi di MPR seperti fraksi Partai Demokrasi Indonesia, fraksi BulanBintang mengusulkan untuk menghapuskan kata-kata “kepercayaanitu” dari rumusan yang ada karena dianggap membingungkan. Hasilperdebatan panjang di MPR untuk amandemen UUD 1945menyimpulkan, pasal 29 akhirnya diputuskan untuk tetap kembalipada rumusan semula seperti ditetapkan dalam sidang PPKI.Maka tidak berlebihan untuk mengatakan, di Tanah Air masalahkebebasan beragama adalah masalah yang rumit dan kompleks.Tidak hanya dalam rumusan regulasinya tetapi juga dalampelaksanaannya di lapangan. Sejarah mencatat, ribuan orang menjadikorban kekerasan agama sepanjang periode dari Orde lama hinggaOrde Reformasi, baik oleh negara maupun masyarakat sipil.Setidaknya terdapat tiga ranah masalah yang muncul dalamproblem rumit isu kebebasan beragama. Pertama, ranah negaradengan berbagai aparaturnya (pemerintah, polisi, pengadilan, dll);kedua, ranah hukum. Terkait isu kebebasan beragama, isu-isu hukumyang muncul di antaranya tentang penyiaran agama, bantuan asing,pendirian rumah ibadah, pendidikan keagamaan, dan perda-perdabernuansa syariat Islam. Ketiga, ranah masyarakat sipil. Di level initantangan paling serius adalah menguatnya arus gerakan islamisme,tidak hanya di pusat tapi juga di daerah. Selain itu, patut jugadipertimbangkan peran media dan ormas-ormas dalam membangunkarakter masyarakat yang lebih toleran.336 |MERAYAKAN KEBEBASAN BERAGAMA