Merayakan Kebebasan Beragama - Democracy Project

Democracy ProjectPOTRET KEBEBASAN BERAGAMADAN BERKEYAKINAN DI ERAREFORMASI• Siti Musdah MuliaPENGANTARWACANA KEBEBASAN BERAGAMA SESUNGGUHNYA SUDAH BERKEMBANGsejak bangsa ini akan diproklamirkan tahun 1945 silam, bahkan jauhsebelum itu. Melalui Badan Penyelidik Usaha-usaha PersiapanKemerdekaan Indonesia (BPUPKI), wacana ini hangat diperdebatkanfounding fathers, khususnya dalam perumusan pasal 29 UUD 1945.Setua persoalan ini muncul, masalah kebebasan beragama memangtidak pernah tuntas diperdebatkan hingga sekarang.Semula, rancangan awal pasal 29 dalam UUD 1945 BPUPKIberbunyi: “Negara berdasar atas ketuhanan dengan kewajiban men -jalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Lantas diubahlewat keputusan rapat PPKI, 18 Agustus 1945 menjadi: “Negara ber -dasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”. Rumusan ini menghilangkantujuh kata (dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagipemeluk-pemeluknya), yang justru dipandang prinsipil bagi kalanganIslam. Rumusan inilah yang dipakai dalam konstitusi Indonesiahingga sekarang dan tidak mengalami perubahan meski telah empatkali mengalami amandemen: 1999, 2000, 2001, dan 2002.Itu tidak berarti tidak ada usaha serius dari sebagian kalanganIslam untuk mengubah prinsip dasar pasal tersebut. Rekamanperdebatan di sidang-sidang MPR era Reformasi membuktikandengan jelas dinamika usaha-usaha tersebut. Rapat-rapat PAH I BPMPR tahun 2000 mencatat ada tiga opsi usulan fraksi-fraksi MPRberkaitan dengan pasal 29 tadi. Pertama, mempertahankan rumusanpasal 29 sebagaimana adanya tanpa perubahan apapun; kedua,Bunga Rampai Menyambut 70 Tahun Djohan Effendi| 335