Merayakan Kebebasan Beragama - Democracy Project

Democracy Projectmemiliki dimensi misi atau dakwah, kerukunan seharusnya tidakboleh membatasi aspek misi itu, karena pembatasan berarti merusakelemen penting agama. Di sisi lain, mereka menekankan, misi agamaharus dilakukan tanpa kekerasan, intimidasi, persuasi yang salah, danseterusnya, yang bertentangan dengan ajaran agama itu sendiri.Mengenai pendirian tempat ibadah, pihak Protestan, menyatakanbahwa keberadaan tempat ibadah dan segala fasilitasnya harusdipahami sebagai bagian integral pembangunan keagamaan danharus didukung pemerintah, dan jangan diperlakukan seolah-olahhanya tergantung pada izin masyarakat di sekitar. Izin mendirikangeraja dipersulit, dan beribadah di rumah-rumah pribadi jugadilarang. Berdasarkan Wawasan Nusantara, mereka berargumen,semua tempat ibadah tidak boleh mendapat kesulitan apapun. Lebihjauh, dengan mengutip dan menafsirkan Perjanjian Baru, pihakProtestan berbicara misi sebagai dialog, persaudaraan dan kesatuan(berbeda dengan keseragaman), dan keseimbangan antara kebebasandan kerukunan. Berbeda dengan negara sekuler di Barat dan negarakomunis di Uni Sovyet (ketika masih ada), negara Pancasila,menekankan kerukunan dan kebebasan sekaligus.Di Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, kebebasanberagama tetap menjadi masalah. Keputusan Bersama MenteriAgama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri RI, No.199 Tahun2008 tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota,dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) danWarga Masyarakat, menunjukkan ketidakkonsistenan dan keunikanpemahaman kebebasan beragama. Dalam bagian pertama SuratKeputusan itu, dinyatakan: “bahwa hak beragama adalah hak asasimanusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, setiaporang bebas untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadatmenurut agamanya dan kepercayaannya itu, negara menjaminkemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk beribadat menurut agama -nya dan kepercayaannya itu, dan dalam menjalankan hak dankebebasannya setiap orang wajib menghormati hak asasi orang laindalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,serta tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undangundang.”Di sini terlihat kebebasan dan ketertiban tidak terpisahkan,dan bahwa pelaksanaan kebebasan dan ketertiban itu harusberdasarkan undang-undang. Pasal dari peraturan presiden SukarnoBunga Rampai Menyambut 70 Tahun Djohan Effendi| 329