Merayakan Kebebasan Beragama - Democracy Project

Democracy Projectmenjadi akidah, ibadah (mahdha dan ghaira mahdhah), danmuamalah. Kebebasan beragama diposisikan dalam definisi toleransi.Toleransi, atau tasamuh (Arab), menurut formulasi ini, adalah“keinginan untuk membiarkan dan sabar terhadap orang lain yangpikiran dan cara hidupnya berbeda, tanpa merusak iman”.Seterusnya, “toleransi juga berarti memberikan kebebasan terhadaporang dan kelompok lain untuk beribadah, dan mengatur kehidupanmereka selama tidak bertentangan dengan kondisi stabilitasmasyarakat.” Definisi ini menunjukkan pembatasan sikap toleransi:iman umat dan kestabilan masyarakat.Pada level pembatasan inilah kemudian terjadi gesekan-gesekanpemahaman dan praktek antar berbagai kelompok. Untuk konteksIndonesia, mereka menilai capaian kerukunan beragama dariperspektif mereka:a) saling menghargai dan menjaga persatuansesama muslim, b) kerukunan dengan umat beragama lain. Padaaspek ini, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama mengeluarkanperaturan-peraturan mengenai penghinaan agama, misi agama,bantuan luar negeri terhadap lembaga agama, pembangunan tempatibadah, dan perkawinan beda agama. 32 Kebebasan beragama, dariperspektif ini, tidak dipahami sebagai kebebasan untuk mengeritikagama tertentu, menganjurkan keluar agama tertentu atau anti-Tuhandan anti-agama. Begitu pula, peraturan menyangkut misi agama dantempat ibadah, berada pada konteks masyarakat penganut agamamayoritas. Perkawinan beda agama, juga dipahami sebagai masalahyang bisa mengganggu keimanan dan harmoni rumah tangga.Kebebasan beragama tidak sepenuhnya bebas beragama atau tidakberagama, mencari pasangan dengan agama apapun secara bebas,atau mendirikan tempat ibadah tanpa ada pengaruh setuju atau tidaksetuju penganut agama mayoritas.Sebagian kalangan Gereja Protestan juga sepakat bahwakonsensus politik itu harusnya menjamin kebebasan beragama untukmenjaga keutuhan bangsa. Lebih jauh, untuk mendukung teologikerukunan beragama, pihak Protestan merujuk kerukunan beragamazaman kerajaan Majapahit, ketika agama Hindu dan agama Buddhamemiliki hubungan baik. Ketetapan Majelis Permusyaratan RakyatNo.II/MPR/1978 dan penjelasannya, juga menjadi landasan pijak. 33Mereka menekankan bahwa kebebasan dan kerukunan harus seiring.Lebih khusus, mereka menyatakan, mengakui bahwa setiap agama328 |MERAYAKAN KEBEBASAN BERAGAMA