12.07.2015 Views

Merayakan Kebebasan Beragama - Democracy Project

Merayakan Kebebasan Beragama - Democracy Project

Merayakan Kebebasan Beragama - Democracy Project

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Democracy</strong> <strong>Project</strong>kebebasan dan berkewajiban adalah satu. 29 Kalangan Gereja Protestandi Indonesia, juga merujuk kepada Luther tentang pentingnyatanggung jawab bersanding dengan kebebasan. Menurut PerjanjianBaru (Genesis 1&2), manusia diciptakan sebagai makhluk bebas, tapimanusia menyalahgunakan kebebasan itu untuk menentang Tuhan.“Kepatuhan tanpa kebebasan adalah perbudakan, dan kebebasan tanpakepatuhan adalah nafsu”. 30 Di sini kita melihat bagaimana kalanganagamawan menjaga hubungan kebebasan dan tanggung jawabkeagamaan.Namun nilai kebebasan hampir dikalahkan oleh nilai harmoniatau kerukunan oleh pemerintahan Soeharto (1966-1998) dan banyakpara tokoh politik. Nilai kerukunan diyakini penting bagi ketertibanumum dan stabilitas politik. Nilai pragmatis ketertiban umum inisering menjadi alasan munculnya masalah-masalah ke bebasan. Danketertiban umum seperti yang dipahami pihak peng adilan dan desakankelompok-kelompok penekan ataupun “atas nama masyarakat”, atau“umat yang mayoritas”, yang abstrak dan imagined. Tanpa melakukanpenelitian sejauh mana suatu ke percayaan yang berbeda itu terbuktimembahayakan ketertiban umum.Di era Orde Baru, kebebasan beragama lebih terejawantahkandalam wacana dan kebijakan tentang trilogi kerukunan umatberagama: intra umat beragama, antar umat beragama, dan umatberagama dan pemerintah. Departemen Agama dan wadah-wadahtokoh agama-agama terlibat dalam wacana dan pertemuan antaragama.Landasan gagasan kebebasan beragama selalu merujukkepada pasal 29 UUD 1945, dan merujuk kepada teks-tekskeagamaan. Konteks politik stabilitas masa Orde Baru sangatmempengaruhi wacana kebebasan beragama sebagai kerukunan diIndonesia. <strong>Kebebasan</strong> beragama dipahami sepanjang ia terkaitdengan kerukunan. Sering ditegaskan dalam pidato-pidato MenteriAgama dan Presiden Soeharto bahwa pemerintah tidak akan campurtangan dalam urusan “teologis” masing-masing agama “yangdiakui”. 31 Namun kenyataannya, Bahai, Jehovah Witnesses, danaliran-aliran kepercayaan, terus termajinalkan. Para tokoh agama“resmi” itu, memformulasikan kerukunan agama berdasarkan tafsirteks-teks agama mereka. Formulasi tokoh agama Islam mengenaikerukunan beragama memuat kutipan ayat-ayat Alquran, Hadis, danPiagam Madinah, Sumpah Pemuda, dan Pancasila. Pembagian IslamBunga Rampai Menyambut 70 Tahun Djohan Effendi| 327

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!