Merayakan Kebebasan Beragama - Democracy Project

Democracy Projectyang difasilitasi pemerintah kolonial Belanda, terlepas dari perlakuandiskriminatif dan kontrol pemerintah terhadap beberapa organisasiorganisasikeagamaan yang dicurigai berpolitik menentangkolonialisme. 19Sejak merdeka Agustus 1945, kebebasan beragama langsungmenjadi bagian dari pasal Undang-undang Dasar 1945, Pasal 29 (1)Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa; dan (2) Negaramenjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama -nya masing masing dan untuk beribadat menurut agamanya dankepercayaannya itu, yang sekarang sudah diamandemen itu. Paraperancang pasal ini sudah mengerti perkembangan pemikiran politikdan masalah kebebasan beragama di Indonesia, dalam konteksperdebatan dasar negara yang baru lahir: Negara Islam, NegaraSekuler atau Pancasila. Para pendiri bangsa menyusun dan berdebatmengenai soal ini. Ayat 1 tentang Ketuhanan Yang Maha Esa inilahyang kemudian terus menjadi bahan perdebatan publik, sekaligusmenjadikan Indonesia unik dibanding banyak negara lain. Inimenujukkan bahwa negara mengatur kepercayaan keagamaansehingga problem ateisme dan komunisme yang disederhanakansebagai ideologi anti-Tuhan oleh sebagian tokoh politik, tidak jugakunjung selesai. Wacana kebebasan beragama masih memarjinalkandan bahkan menolak komunisme dan ateisme.Pemikiran Sukarno tentang kebebasan beragama cukup tegas,tapi kebijakannya ambivalen. Suatu saat, Soekarno menyatakan,“Saya mengajak semua orang Indonesia–bukan hanya kaumnasionalis, muslim, Kristiani, Buddha dan mereka yang tanpa agama–untuk memahami zaman di mana kita hidup.. Saya tidak inginmembatasi hak asasi manusia untuk menyebarkan ideologi mereka,orang Islam untuk menyebarkan Islam mereka, orang komunismenyebarkan komunisme mereka. Saya sekadar mengajak danmenekankan, mengingatkan, untuk memahami zaman dimana kitatinggal..” 20 Lebih jauh, Sukarno tidak menyetujui pembedaanmayoritas-minoritas. Orang Kristen juga berkorban demi ke -merdeka an. Mereka tidak berkorban untuk disebut minoritas. Setiaporang adalah warga Negara Republik Indonesia. 21 Sukarno menekan -kan pentingnya Pancasila sebagai hasil kompromi, dan pentingnyakewarganegaraan (citizenship) bukan identitas keagamaan mayoritasminoritas.Terhadap kalangan yang mempejuangkan Negara Islam,322 |MERAYAKAN KEBEBASAN BERAGAMA