Merayakan Kebebasan Beragama - Democracy Project

Democracy Projectdan harus didesakkan solusinya menjadi kebijakan negara. Karenaitu, ketika Soeharto jatuh dari kepemimpinannya sebagai presiden(1998) dan digantikan oleh BJ Habibie, berbagai isu yang telahdiperjuangkan sejak tahun 1980an, mulai diakomodasi dengandibentuknya Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan(Komnas Perempuan). Karena BJ Habibie adalah presiden masatransisi yang masa kekuasaannya kurang dari setahun, maka saat KH.Abdurrahman Wahid terpilih menjadi presiden ((1999-2001)berbagai isu yang diperjuangkan gerakan perempuan mulai diadopsimenjadi kebijakan negara. Beberapa perubahan kebijakan tersebutadalah adanya perubahan kata “peranan wanita” 14 dalam GBHNlama menjadi “pemberdayaan perempuan”. Perubahan ini merupa -kan konsekuensi dari dipergunakannya perspektif gender yangmenitikberatkan pada pendekatan pemberdayaan dengan menggaliaspirasi-aspirasi dari bawah (bottom up) dan bukan menjalankanprogram yang dirumuskan dari atas (top down). Perubahan di atasdiikuti dengan perubahan nama kementerian perempuan dari“Menteri Peranan Wanita” menjadi “Menteri PemberdayaanPerempuan”.Perubahan penting lainnya adalah lahirnya Instruksi Presiden(Inpres) No. 9 tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender dalamberbagai sektor pembangunan. Kebijakan ini dimaksudkan agarsemua departemen pemerintah, termasuk birokrasi di daerah harusmemberlakukan pengarusutamaan gender dengan penekanannyapada program penguatan institusi. Dua dari sebelas institusipemerintah dan kementerian yang ditetapkan untuk melakukanpenyebaran (diseminasi) pengarusutamaan gender ini adalahDepartemen Agama dan Departemen Pendidikan Nasional.Pada masa pemerintahan Presiden Wahid pula dipersiapkan drafperundang-undangan Rencana Aksi Nasional Penghapusan Kekeras -an Terhadap Perempuan (RAN-PKTP) yang pada masa PresidenMegawati Sukarnoputri (2004) disahkan menjadi Undang-undangPenghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Undangundangini bertujuan untuk mencegah segala bentuk kekerasanterhadap perempuan dalam rumah tangga, melindungi korban, danmenindak pelakunya. Sebagai tindak lanjut dari Undang-undangtersebut, saat ini telah terbentuk 236 lembaga baru dari Aceh hinggaPapua untuk menangani kekerasan terhadap perempuan, 42 PusatBunga Rampai Menyambut 70 Tahun Djohan Effendi| 307