Merayakan Kebebasan Beragama - Democracy Project

Merayakan Kebebasan Beragama - Democracy Project Merayakan Kebebasan Beragama - Democracy Project

abad.demokrasi.com
from abad.demokrasi.com More from this publisher
12.07.2015 Views

Democracy Projectforces) untuk menentang dominasi tersebut. Dengan kata lain, inticivil society dalam perspektif Gramscian bukanlah ruang aktivitasyang bebas dari negara, tetapi arena di mana ide, pemikiran,ideologi, dan prinsip-prinsip politik diperdebatkan. 10Ruang partisipasi politik yang terbuka secara luas dalam sistemdemokrasi dapat dipakai oleh kelompok-kelompok kepentinganuntuk mempengaruhi pendapat umum dengan jalan mengeksploi -tasi simbol-simbol dan wacana keagamaan, etnisitas dan budaya.Sebagai konsekuensinya, pelbagai kepentingan dapat saling ber -tabrakan dan berkembang menjadi konflik komunal. Peng alamanIndonesia pasca-tumbangnya rezim Orde Baru memberikan contohnyata tentang paradoks demokrasi. Di bawah kepresidenantransisional B.J. Habibie dan penggantinya, Abdurrahman Wahid,proses liberalisasi dan demokratisasi berjangka panjang, yang terjadibersamaan dengan melemahnya kekuasaan negara, telah mengubahseluruh lanskap politik Indonesia. Bermacam-macam ideologi,identitas, dan kepentingan yang sebelumnya ditekan muncul kepermukaan dan menyatakan kehadirannya. Mereka semua bersaingdalam ruang publik yang baru terbuka itu dan berjuang meraihdukungan rakyat. Gillermo O’Donnel dan Philippe C. Schmitterberpendapat bahwa transisi adalah suatu masa yang tipikal di manapakem-pakem relasi yang ada di dalam suatu masyarakat mencairdan berubah karena wacana hegemonik yang dikontrol oleh negaratelah mengalami fragmentasi. 11 Tidak mengherankan, dalam situasisemacam itu kerusuhan-kerusuhan dan konflik-konflik komunalyang terpecah berdasarkan garis keagamaan, rasial, dan etnikmeletus di beberapa kawasan Indonesia, sebagaimana disinggungdalam bagian awal tulisan ini, yang berperan mendorongmunculnya kelompok-kelompok Islam radikal.STRATEGI LEVIATHANPengalaman di banyak negara menunjukkan bahwa demokrasimelahirkan paradoks bila masih berjalan sebatas level prosedural.Demokrasi yang hakiki bekerja searah prinsip multikulturalismeyang menjamin toleransi antar-budaya dan koeksistensi damai dikalangan berbagai kelompok yang berbeda. Kegagalan mem bangunmultikulturalisme akan menyebabkan kerja membangun demokrasimenjadi sangat sulit. Sebagaimana demokrasi, multi kulturalisme204 |MERAYAKAN KEBEBASAN BERAGAMA

Democracy Projectjuga harus tumbuh genuine dan menuntut keber pihak an negara,meski tanpa campur tangan yang berlebihan. Ia tidak bisa di -paksakan dan dibangun secara superfisial. Pengalaman Indonesiaselama Orde Baru yang dengan ideologi developmen talismenyamenerapkan berbagai kebijakan yang menghambat pertumbuhanmultikulturalisme, terutama melalui dominasi negara dalam meng -interpretasikan agama, budaya, dan pendidik an, ternyata akhirnyaberbuntut kerusuhan-kerusuhan dan konflik-konflik berdarah yangmembahayakan keutuhan nasional. Hal ini menjelaskan bahwamultikulturalisme harus menjadi nafas negara dan prinsip yangmenuntun setiap gerak langkah kehidupan bernegara warganya.Multikulturalisme memberikan ruang untuk perbedaan pen -dapat dan civic sharing. Ruang semacam ini telah dihancurkan olehOrde Baru dengan alasan stabilitas dan keamanan. Untuk men -jalankan ideologi developmentalismenya, Orde Baru memper -kenalkan kebijakan homogenisasi yang menghambat pertumbuhanpluralisme di kalangan masyarakat. Melalui program indoktrinasiPedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4), Pancasilasecara sistematik dicekokkan ke dalam pikiran masyarakatIndonesia. Atas nama Pancasila, negara memutuskan untuk meng -akui secara resmi hanya lima agama, yakni Islam, Katholik,Protestan, Hindu, dan Buddha. Keyakinan-keyakinan lainnyaseperti Konfusianisme dan kepercayaan-kepercayaan lokal ter -lempar menjadi keyakinan pinggiran yang harus dilaksanakansecara sembunyi-sembunyi. Demikian halnya dalam hal pen didikandan budaya, pemerintah secara efektif mengontrol kurikulumsekolah-sekolah formal dan informal, juga berbagai kegiatan senibudaya. Kontrol negara atas agama, budaya dan pendidikanmenyebabkan hubungan yang tidak seimbang antara berbagaikelompok etnik, agama, dan sosial budaya. Masing-masing ber -upaya merebut hati Orde Baru untuk menjadi patron nya yang siapmengamankan berbagai kebijakan pemerintah. 12Dalam upaya mengukuhkan hegemoninya, Orde Baru jugamengambil langkah domestifikasi kekuatan sosial ulama denganmengusulkan pembentukan badan semi pemerintah, Majelis UlamaIndonesia. Dalam sambutannya pada konferensi ulama yangmenjadi tonggak kelahiran lembaga ini, Soeharto menekan kankebutuhan akan sebuah lembaga nasional yang memayungi paraBunga Rampai Menyambut 70 Tahun Djohan Effendi| 205

<strong>Democracy</strong> <strong>Project</strong>forces) untuk menentang dominasi tersebut. Dengan kata lain, inticivil society dalam perspektif Gramscian bukanlah ruang aktivitasyang bebas dari negara, tetapi arena di mana ide, pemikiran,ideologi, dan prinsip-prinsip politik diperdebatkan. 10Ruang partisipasi politik yang terbuka secara luas dalam sistemdemokrasi dapat dipakai oleh kelompok-kelompok kepentinganuntuk mempengaruhi pendapat umum dengan jalan mengeksploi -tasi simbol-simbol dan wacana keagamaan, etnisitas dan budaya.Sebagai konsekuensinya, pelbagai kepentingan dapat saling ber -tabrakan dan berkembang menjadi konflik komunal. Peng alamanIndonesia pasca-tumbangnya rezim Orde Baru memberikan contohnyata tentang paradoks demokrasi. Di bawah kepresidenantransisional B.J. Habibie dan penggantinya, Abdurrahman Wahid,proses liberalisasi dan demokratisasi berjangka panjang, yang terjadibersamaan dengan melemahnya kekuasaan negara, telah mengubahseluruh lanskap politik Indonesia. Bermacam-macam ideologi,identitas, dan kepentingan yang sebelumnya ditekan muncul kepermukaan dan menyatakan kehadirannya. Mereka semua bersaingdalam ruang publik yang baru terbuka itu dan berjuang meraihdukungan rakyat. Gillermo O’Donnel dan Philippe C. Schmitterberpendapat bahwa transisi adalah suatu masa yang tipikal di manapakem-pakem relasi yang ada di dalam suatu masyarakat mencairdan berubah karena wacana hegemonik yang dikontrol oleh negaratelah mengalami fragmentasi. 11 Tidak mengherankan, dalam situasisemacam itu kerusuhan-kerusuhan dan konflik-konflik komunalyang terpecah berdasarkan garis keagamaan, rasial, dan etnikmeletus di beberapa kawasan Indonesia, sebagaimana disinggungdalam bagian awal tulisan ini, yang berperan mendorongmunculnya kelompok-kelompok Islam radikal.STRATEGI LEVIATHANPengalaman di banyak negara menunjukkan bahwa demokrasimelahirkan paradoks bila masih berjalan sebatas level prosedural.Demokrasi yang hakiki bekerja searah prinsip multikulturalismeyang menjamin toleransi antar-budaya dan koeksistensi damai dikalangan berbagai kelompok yang berbeda. Kegagalan mem bangunmultikulturalisme akan menyebabkan kerja membangun demokrasimenjadi sangat sulit. Sebagaimana demokrasi, multi kulturalisme204 |MERAYAKAN KEBEBASAN BERAGAMA

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!