Merayakan Kebebasan Beragama - Democracy Project

Democracy ProjectIndonesia. Cornell: Cornell University PressSmith-Christopher, Daniel L., ed. 2005. Subverting Hatred: TheChallenge of Nonviolence in Religious Traditions. Maryknoll,NY: Orbis BooksSmock, David, ed. 2002. Interfaith Dialogue and Peacebuilding.Washington, DC: United Sates Institute of Peace———. 2006. Religious Contributions to Peacemaking: WhenReligion Brings Peace, Not War. Washington, DC: United StatesInstitutes of PeaceTocqueville, Alexis De. 2007. Democracy in America (abridgededition). New York, NY: HarperCollins PublishersWilson, Chris. 2008. Ethno-Religious Violence in Indonesia: FromSoil to God. London: RoutledgeCatatan:1Gereja Masehi Injili Minahasa atau GMIM adalah salah satu lembaga keagamaansekaligus jangkar civil society yang fenomenal di Indonesia. Konon GMIMmemiliki anggota sekitar 650,000, 800 sekolahan, dan sebuah rumah sakitumum. GMIM juga mampu menggalang dana sekitar 40 milyar per tahunmelalui voluntary funding dari sumber-sumber lokal. Peran GMIM sebagaiinstitusi keagamaan yang otonom ini mampu menjaga keseimbangan duniapolitik dan democratic civility di Sulut (cf. Nordholt dan van Klinken 2007:307-326). Fungsi GMIM dalam konteks politik lokal dan proses demokratisasiini mengingatkan saya pada institusi gereja di AS seperti pernah ditulis olehAlexis De Tocqueville dalam Democracy in America.2Seperti ditunjukkan dari hasil riset The Wahid Institute (WI) yang dilakukandari bulan Juli 2007 sampai Juni 2008, yang kemudian diterbitkan dalam buletinbulanan Monthly Report on Religious Issues, sedikitnya telah terjadi 109 kasuskeagamaan di Indonesia yang terbagi dalam enam kategori. Rumadi yang jugasebagai penanggung jawab riset ini, mengelompokkan kasus-kasus kekerasanagama itu ke dalam enam kategori, yaitu (1) kasus-kasus terkait kekerasanberbasis agama 39 kasus, (2) kebebasan beragama dan berkeyakinan 28 kasus,(3) kebebasan menjalankan agama dan keyakinan 9 kasus, (4) isu hak sipil warganegara 8 kasus, (5) kebebasan berpikir dan berekspresi 11 kasus, dan (6) terkaitisu-isu moralitas 14 kasus.” Menariknya, masih menurut Rumadi, dalamperistiwa kekerasan berbasis agama ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) yangmestinya berperan sebagai pengayom umat, dalam banyak hal justru seringmenjadi aktor utama (prime mover) dan inspirator kekerasan (lihatwww.wahidinstitute.org).3Fatwa haram MUI atas paham pluralisme, liberalisme, dan sekularisme iniditambah dengan sejumlah fatwa anti-toleransi (seperti fatwa haram berdoabersama non-Muslim atau mengucapkan dan merayakan Natal bagi Muslim)dan fatwa sesat atas Ahmadiyah, Islam Jama’ah, Syi’ah dan berbagai sektekeagamaan telah menginspirasi kelompok Muslim radikal di Indonesia untukmelakukan aksi kekerasan terhadap kelompok keagamaan tertentu yang mereka196 |MERAYAKAN KEBEBASAN BERAGAMA