Merayakan Kebebasan Beragama - Democracy Project

Democracy Projectberbeda, bergabung ke dalam kesatuan komunitas di bawahperlindungan Allah (dhimmat Allâh), dan mereka berperang atasnama atau “di jalan” Allah (fi sabîl Allâh). Syaratnya, mereka harusmenerima butir-butir Piagam, percaya kepada Allah, hari akhir, danmenerima Muhammad sebagai arbitrator mereka. Peran Muhammadsebagai arbitrator sudah disepakati dalam baiat `Aqabah dan di -formalkan lagi dalam Piagam.Suku-suku Arab menjadi pihak atau bagian dari kesepakatandisebutkan secara khusus. Mereka adalah Banu `Awf, Banu Sa`idah,Banu al-Harith, Banu Jusham, Banu al-Najjar, Banu `Amr bin `Awf,Banu al-Nabit, dan Banu al-Aws. Masing-masing kelompok suku inimengurusi urusan internal masing-masing. Masing-masing klanbertanggungjawab membayar uang darah, sementara ummah secarakeseluruhan bertanggungjawab membayar uang tebusan bagi wargamereka yang menjadi tawanan perang. Kesepakatan juga melarangaksi-aksi balas dendam di kalangan pihak-pihak yang menyepakatiPiagam Madinah tersebut. Sebab, salah satu tujuan ummah wâhidahadalah mencegah sengketa internal berdarah dan, kalau adapelanggaran, menyelesaikannya dengan melibatkan Muhammad,tidak dengan mekanisme kesukuan lama.Apabila ada pelanggaran dan gangguan terhadap keamananinternal–misalnya karena pembunuhan atau pelecehan suku, makaummah secara keseluruhan yang akan mengambil tindakan. Sukuyang diserang tidak boleh mengambil tindakan balas dendam sendiri,dan suku asal si penyerang tidak boleh melindungi si pembunuh.Pendek kata, pembunuh atau yang bersalah, siapa pun dia, tidakboleh dilindungi. Kemudian, si pembunuh akan dihukum suku yanganggotanya dibunuh berdasarkan aturan nyawa dibalas dengannyawa, kecuali kalau keluarga dari yang dibunuh bersedia menerimauang tebusan. Suku yang membela dan melindungi pembunuh,demikian bunyi kesepakatan, akan mendapat kutukan murka dariAllah di hari kiamat.Ini ketentuan penting dan baru. Adat yang berlaku saat itumenetapkan bahwa hak balas dendam dan hak membela anggotasuku adalah milik suku. Tetapi, Piagam Madinah mengangkatkewenangan ini menjadi kewenangan ummah. Kewenangan eksekusitetap di tangan suku, baik dalam hal lex talionis maupun uang dendaatau diyat. Tetapi keputusan apakah seseorang akan dihukum atau94 |MERAYAKAN KEBEBASAN BERAGAMA