PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 - iLab - Universitas Gunadarma

Laboratorium Akuntansi Lanjut BUNIVERSITAS GUNADARMA ATA 2009/2010Hal1PAJAK PENGHASILAN PASAL 21Pajak Penghasilan Pasal 21Adalah pajak penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan olehwajib pajak orang pribadi, yaitu pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangandan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dankegiatan sebagai mana dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang No 7 Tahun 1983 tentangPajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.17 tahun 2000.A. PEMOTONG PAJAK PENGHASILAN PASAL 21• Pemberi kerja terdiri dari orang pribadi atau badan, baik induk maupun cabang.• Bendaharawan Pemerintah.• Dana pensiun, Badan penyelenggara JAMSOSTEK, serta badan-badan lain yangmembayar uang pensiun, Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua (THT).• Yayasan, Lembaga, Perhimpunan, Organisasi dalam segala bidang kegiatan.• BUMN / BUMD, Perusahaan / badan pemberi imbalan kepada wajib pajak luar negeri.B. DIKECUALIKAN SEBAGAI PEMOTONG PAJAK (PPh Pasal 21)• Badan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik memberikan perlakuan yangsama bagi perwakilan Indonesia di negara tersebut.• Organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.C. WAJIB PAJAK PPh Pasal 21• Pegawai, karyawan tetap, komisaris, dan pengurus.• Pegawai Lepas.• Penerima Pensiun.• Penerima Honorarium, komisi atau imbalan lainnya, uang saku, beasiswa atau hadiah.• Penerima upah harian, mingguan, borongan, satuan.Catatan :PPh Pasal 21 dipotong atas penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi DalamNegeri (WPDN), yaitu WNI dan WNA yang tinggal di Indonesia > 183 hari. Sedangkanuntuk Wajib Pajak Orang Pribadi Luar Negeri (WPLN) dipotong PPh Pasal 26.D. YANG TIDAK TERMASUK WAJIB PAJAK PPh Pasal 21• Pejabat perwakilan diplomatik atau pejabat negara asing.• Orang-orang yang diperbantukan kepada pejabat tersebut yang bekerja dan bertempattinggal bersama mereka.• Pejabat perwakilan organisasi Internasional dengan keputusan Menteri Keuangan dengansyarat :a) Bukan Warga Negara Indonesia.b) Tidak menerima / memperoleh penghasilan lain diluar jabatannya di Indonesia.

Laboratorium Akuntansi Lanjut BUNIVERSITAS GUNADARMA ATA 2009/2010Hal2c) Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.E. PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh Psal 21 (Obyek PPh Pasal 21)1. Penghasilan teratur, terdiri dari :• Gaji, upah, honorarium• Uang pensiun bulanan• Premi asuransi bulanan yang dibayarkan oleh pemberi kerja• Tunjangan – tunjangan• Hadiah, beasiswa• Uang lembur, uang sokongan, uang tunggu• Penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun2. Penghasilan Tidak Teratur, terdiri dari :• Bonus, Gratifikasi, Tantiem• Jasa produksi• Tunjangan Hari Raya, Tunjangan cuti• Premi tahunan• Penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak teratur3. Penerima upah, terdiri dari :• Upah Harian• Upah Mingguan• Upah Satuan• Upah Borongan4. Penghasilan yang bersifat Final, terdiri dari:• Tenaga ahli seperti pengacara, Akuntan, Arsitek, Dokter, Konsultan• Pemain Musik, MC, Penyanyi, Bintang Film• Olahragawan• Penasehat, pengajar, pelatih, penceramah, moderator, dll• Agen Iklan• Peserta Perlombaan• Petugas dinas luar asuransi• Petugas penjaja barang dagangan (Sales)• Peserta pendidikan, pelatihan dan pemagangan• Distributor perusahaan MLM direct sellingF. YANG TIDAK TERMASUK PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh Pasal 211. Pembayaran Asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransiDwiguna dan Asuransi beasiswa.2. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan kecuali, penghasilan yang dipotongPPh Pasal 21 termasuk pula penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnyadengan bentuk apapun yang diberikan oleh Bukan Wajib Pajak.3. Iuran Pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkanMenteri Keuangan dan penyelenggara Taspen dan Jamsostek yang dibayar oleh pemberikerja.

Laboratorium Akuntansi Lanjut BUNIVERSITAS GUNADARMA ATA 2009/2010Hal3G. PENGURANG PENGHASILAN BRUTOUntuk menentukan berapa besarnya penghasilan neto pegawai tetap, maka penghasilanbruto dikurangi :1. Biaya Jabatan, yang besarnya 5% dari penghasilan bruto, dengan jumlah maksimumyang diperkenankan Rp.6.000.000 setahun atau Rp.500.000 sebulan.2. Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada badan dana pensiunyang pendiriannya telah disahkan menteri keuangan dan badan penyelenggaraTabungan Hari Tua (THT) atau Jaminan Hari Tua (JHT) yang dipersamakan dengandana pensiun.Catatan : Untuk menentukan besarnya penghasilan neto penerima pensiun, maka penghasilan brutoberupa uang pensiun dikurangi biaya pensiun yang besarnya 5% dari penghasilan brutopensiun dengan jumlah maksimum Rp.2.400.000 setahun atau Rp.200.000 Sebulan. Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) dari seorang pegawai, makapenghasilan netonya terlebih dahulu dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak(PTKP).CONTOH PERHITUNGAN PEMOTONGAN PPh Pasal 21A. Pegawai / Karyawan Tetap Yang memperoleh Gaji / Upah BulananContoh Kasus 1 :Iqbal (K/2) bekerja pada PT. Kimia Jaya sejak tahun 2009. PT. Kimia Jaya setiap bulanmembayar gaji untuk Iqbal sebesar Rp 2.000.000, tunjangan transpor dan tunjangan makanmasing-masing Rp 750.000 dan Rp 750.000. Premi asuransi kecelakaan kerja dan premi asuransikematian dibayar oleh pemberi kerja masing-masing sebesar Rp 50.000 dan Rp 30.000. PT.Kimia Jaya menanggung iuran THT setiap bulannya sebesar Rp 250.000 sedangkan Iqbalmembayar Rp 125.000 setiap bulannya. PT Kimia Jaya membayar iuran pensiun ke badan danapensiun tiap bulannya sebesar Rp 200.000 sedangkan Iqbal membayar Rp 100.000 tiap bulannya.Berapakah besarnya PPh Pasal 21 yang terutang atas penghasilan Iqbal di tahun 2009 tiapbulannya?Perhitungan PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap yang memperoleh gaji bulananPenghasilan gaji sebulan Rp 2.000.000Tunjangan makan Rp 750.000Tunjangan Transport Rp 750.000Premi asuransi Kecelakaan Kerja Rp 50.000Premi Asuransi Kematian Rp 30.000 +Total Penghasilan Bruto Rp 3.580.000Pengurang :Biaya Jabatan (5% x Rp 3.580.000)(maksimal diperkenankan) Rp 179.000Iuran THT Rp 125.000Iuran Pensiun Rp 100.000 +Jumlah pengurang Rp 404.000 -Penghasilan neto sebulan Rp 3.176.000

Laboratorium Akuntansi Lanjut BUNIVERSITAS GUNADARMA ATA 2009/2010Hal4Penghasilan neto setahun Rp 38.112.000PTKP (K/2)• Wajib Pajak = Rp 15.840.000• Status Kawin = Rp 1.320.000• Tanggungan 2 = Rp 2.640.000 +Rp 19.800.000 -Penghasilan Kena Pajak Rp 18.312.000PPh Pasal 21 setahun : 5 % x Rp 18.312.000 = Rp 915.600PPh Pasal 21 sebulan : Rp 915.600 / 12 = Rp 76.300Catatan :Untuk kasus seorang karyawan Indonesia (WPDN) yang memiliki kewajibansubjektifnya sejak awal tahun, tetapi baru mulai atau berhenti bekerja pada pertengahan tahunatau dalam tahun berjalan maka perhitungan PPh pasal 21 atas penghasilannya tidak perludisetahunkan, tetapi hanya dikalikan dengan banyaknya bulan bekerja dari karyawanyang bersangkutan.Sementara untuk karyawan Asing (WPLN) yang memiliki kewajiban subjektifnya sejakawal tahun, tetapi baru mulai atau berhenti bekerja pada pertengahan tahun atau dalam tahunberjalan maka atas penghasilannya tersebut harus disetahunkan terlebih dahulu. Untuk lebihjelasnya lihat contoh berikut :Contoh kasus 2Tn Riadi (K/3) bekerja pada PT. Kimia Jaya pada bulan April 2009. PT. Kimia Jaya setiap bulanmembayar gaji untuk Tn Riadi sebesar Rp 2.000.000, tunjangan transport dan tunjangan makanmasing masing Rp 250.000 dan Rp 1.500.000. Premi asuransi kecelakaan kerja dan premiasuransi kematian dibayar oleh pemberi kerja masing-masing sebesar Rp 45.000 dan Rp 30.000.Tn Riadi membayar iuran THT setiap bulannya sebesar Rp 100.000, dan membayar iuranpensiun sebesar Rp 125.000 tiap bulannya. Berapakah besarnya PPh Pasal 21 yang terutang ataspenghasilan Tn Riadi tiap bulannya?Perhitungan PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap yang mulai / berhenti pada pertengahantahunPenghasilan gaji sebulan Rp 2.000.000Tunjangan makan Rp 250.000Tunjangan Transport Rp 1.500.000Premi asuransi Kecelakaan Kerja Rp 45.000Premi Asuransi Kematian Rp 30.000 +Total Penghasilan Bruto Rp 3.825.000Pengurang :Biaya Jabatan (5% x Rp 3.825.000)(maksimal diperkenankan) Rp 191.250Iuran THT Rp 100.000Iuran Pensiun Rp 125.000 +Jumlah pengurang Rp 416.250 -Penghasilan neto sebulan Rp 3.408.750

Laboratorium Akuntansi Lanjut BUNIVERSITAS GUNADARMA ATA 2009/2010Hal5Penghasilan neto setahun 9 x Rp 3.408.750 Rp 30.678.750PTKP (K/3)• Wajib Pajak = Rp 15.840.000• Status Kawin = Rp 1.320.000• Tanggungan 3 = Rp 3.960.000 +Rp 21.120.000 -Penghasilan Kena Pajak Rp 9.558.750PPh Pasal 21 selama 9 bulan : 5 % x Rp 9.558.750 = Rp 477.937,5PPh Pasal 21 sebulan : Rp 477.937,5 / 9 = Rp 53.104,17Contoh Kasus 3Mr. Nicky Hayden (K/3) adalah warga negara USA mulai bekerja di Indonesia tanggal 2 Mei2009 pada PT. SUBARU, dan mendapat gaji sebulan Rp 4.000.000, tunjangan jabatan Rp250.000 dan tunjangan keluarga Rp 100.000. Perusahaan menanggung premi asuransikecelakaan kerja dan premi kematian masing-masing sebesar Rp 50.000 dan Rp 60.000,sementara itu setiap bulan Mr. Nicky membayar iuran THT sebesar Rp 5 % dari gaji pokok daniuran pensiun sebesar Rp 100.000. Berapakah PPh Pasal 21 yang terutang atas penghasilan Mr.Nicky Hayden di tahun 2009?Perhitungan PPh Pasal 21 untuk pegawai yang menerima gaji bulanan bagi orang asing yangmenjadi WPDN yang mulai / berhenti bekerja pada pertengahan tahunPenghasilan gaji sebulan Rp 4.000.000Tunjangan Jabatan Rp 250.000Tunjangan Keluarga Rp 100.000Premi asuransi Kecelakaan Kerja Rp 50.000Premi Asuransi Kematian Rp 60.000 +Total Penghasilan Bruto Rp 4.460.000Pengurang :Biaya Jabatan (5% x Rp 4.460.000) Rp 223.000Iuran THT Rp 200.000Iuran Pensiun Rp 100.000 +Jumlah pengurang Rp 523.000 -Penghasilan neto sebulan Rp 3.937.000Penghasilan neto setahun 12 x Rp 3.397.000 Rp 47.244.000PTKP (K/3)• Wajib Pajak = Rp 15.840.000• Status Kawin = Rp 1.320.000• Tanggungan 3 = Rp 3.960.000 +Rp 21.120.000 -Penghasilan Kena Pajak Rp 26.124.000PPh Pasal 21 selama setahun : 5 % x Rp 26.124.000 = Rp 1.306.200

Laboratorium Akuntansi Lanjut BUNIVERSITAS GUNADARMA ATA 2009/2010Hal6PPh Pasal 21 sebulan : Rp 1.306.200 / 12 = Rp 108.850Catatan :• Ada beberapa perusahaan yang menanggung PPh Pasal 21 dari penghasilan karyawannyadan ada yang memberikan tunjangan Pajak. Perbedaannya adalah :• Bila perusahaan memberikan tunjangan pajak, maka tunjangan pajak tersebut merupakanpenghasilan karyawan yang bersangkutan dan harus ditambahkan kedalam penghasilanbrutonya sebelum dilakukan perhitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan karyawantersebut.• Bila perusahaan menanggung PPh Pasal 21 dari karyawannya, maka PPh Pasal 21 yangditanggung perusahaan tersebut bukan merupakan penghasilan dari karyawan yangbersangkutan sehingga tidak ditambahkan kedalam penghasilan bruto karyawan tersebut.Dengan syarat bahwa PPh Pasal 21 karyawan yang ditanggung perusahaan itu juga tidakboleh dianggap sebagai biaya bagi perusahaan.Contoh Kasus 4Tn. Aziz masih bujangan bekerja pada PT. ABS dengan gaji perbulan sebesar Rp 4.000.000,kepada Tn. Aziz diberikan tunjangan Pajak sebesar Rp 40.000 sebulan, Iuran pensiun yangdibayar Tn. Aziz perbulan sebesar Rp 100.000. Berapa PPh Pasal 21 yang harus di tanggung Tn.Aziz?Perhitungan PPh Pasal 21 atas karyawan yang memperoleh gaji bulanan dan tunjanganPajakPenghasilan gaji sebulan Rp 4.000.000Tunjangan Pajak Rp 40.000 +Total Penghasilan Bruto Rp 4.040.000Pengurang :Biaya Jabatan (5% x Rp 4.040.000)(maksimal diperkenankan) Rp 202.000Iuran Pensiun Rp 100.000 + Rp 302.000 -Penghasilan neto sebulan Rp 3.738.000Penghasilan neto setahun 12 x Rp 3.738.000 Rp 44.856.000PTKP (Bujangan)• Wajib Pajak Rp 15.840.000 -Penghasilan Kena Pajak Rp 29.016.000PPh Pasal 21 selama setahun : 5 % x 29.016.000 = Rp 1.450.800PPh Pasal 21 sebulan : Rp 1.450.800 / 12 = Rp120.900

Laboratorium Akuntansi Lanjut BUNIVERSITAS GUNADARMA ATA 2009/2010Hal7Selisih pajak terutang dengan tunjangan pajak sebesar Rp 80.900 (Rp 120.900 – Rp 40.000),ditanggung oleh pegawai tersebut dengan dipotongkan dari penghasilannya perbulan.Contoh Kasus 5Tn. Reza (K/3) bekerja pada PT. ABS dengan gaji perbulan sebesar Rp 4.000.000, pajakpenghasilan ditanggung oleh pemberi kerja. Iuran pensiun yang dibayar Tn Reza perbulansebesar Rp 100.000. Berapa PPh Pasal 21 yang harus di tanggung Tn Reza?Perhitungan PPh Pasal 21 atas karyawan PPh Pasal 21-nya ditanggung pemberi kerjaPenghasilan gaji sebulan Rp 4.000.000Total Penghasilan Bruto Rp 4.000.000Pengurang :Biaya Jabatan (5% x Rp 4.000.000)(maksimal diperkenankan) Rp 200.000Iuran Pensiun Rp 100.000 +Jumlah pengurang Rp 300.000 -Penghasilan neto sebulan Rp 3.700.000Penghasilan neto setahun 12 x Rp 3.700.000 Rp 44.400.000PTKP (K/3)• Wajib Pajak = Rp 15.840.000• Status Kawin = Rp 1.320.000• Tanggungan 3 = Rp 3.960.000 +Rp 21.120.000 -Penghasilan Kena Pajak Rp 23.280.000PPh Pasal 21 selama setahun : 5 % x 23.280.000 = Rp 1.164.000PPh Pasal 21 sebulan : Rp 1.164.000 / 12 = Rp 97.000PPh Pasal 21 sebesar Rp 97.000 ini bukan merupakan penghasilan bagi pegawai (Tn. Reza)sehingga tidak boleh mengurangi penghasilan dari pemberi kerja.B. Pegawai / Karyawan Yang memperoleh Gaji / Upah Bulanan dan mendapat BonusPerhitungan Pajak penghasilan atas bonus, gratifikasi, THR dan pemberian lain yangbersifat tidak tetap dan biasanya diberikan sekali dalam setahun dapat dilihat pada contoh:Contoh Kasus 6Bapak Laksamana (K/3) memperoleh gaji sebulan sebesar Rp 1.000.000 dan mendapat tunjanganjabatan serta tunjangan keluarga masing-masing Rp 250.000 dan 250.000. Premi asuransi danpremi kecelakaan kerja dibayarkan oleh pemberi kerja masing-masing Rp 350.000 dan Rp150.000. Setiap bulan Bapak Laksamana harus membayar iuran THT dan iuran pensiun masingmasingsebesar Rp 10.000 dan Rp 40.000. Pada bulan Juli ia mendapat bonus sebesar Rp10.000.000. Berapa besarnya pajak yang terutang atas gaji dan bonus yang diterima BapakLaksamana?

Laboratorium Akuntansi Lanjut BUNIVERSITAS GUNADARMA ATA 2009/2010Hal10PPh Pasal 21 atas gaji 8 bulan:5 % x Rp 2.810.000 = Rp 140.500b. Perhitungan PPh Pasal 21 atas Gaji 8 bulan dan Pensiun 4 bulan :Penghasilan Pensiun sebulan Rp 2.000.000Pengurang :Biaya Pensiun (5 % x Rp 2.000.000) Rp 100.000 -Penghasilan neto pensiun sebulan Rp 1.900.000Penghasilan neto pensiun 4 bulan Rp 7.600.000Penghasilan neto Gaji 8 bulan Rp 23.930.000 +Penghasilan neto Gaji dan Pensiun Rp 31.530.000PTKP (K/3) Rp 21.120.000 -Penghasilan Kena Pajak Rp 10.410.000PPh Pasal 21 atas Gaji dan Pensiun :5 % x Rp 10.410.000 = Rp 520.500c. Perhitungan PPh Pasal 21 atas PensiunPPh Pasal 21 atas Gaji dan Pensiun = Rp 520.500PPh Pasal 21 atas Gaji = Rp 140.500 -PPh Pasal 21 atas Pensiun = Rp 380.000d. Perhitungan PPh Pasal 21 atas pembayaran uang pensiuan bulanan mulai Januari 2010Penghasilan Pensiun sebulan Rp 2.000.000Pengurang :Biaya Pensiun (5 % x Rp 2.000.000) Rp 100.000 -Penghasilan neto pensiun sebulan Rp 1.900.000Penghasilan neto pensiun setahun Rp 22.800.000PTKP (K/3) Rp 21.120.000 -Penghasilan Kena Pajak Rp 1.680.000PPh Pasal 21 terutang selama setahun5 % x Rp 1.680.000 = Rp 84.000PPh Pasal 21 terutang selama sebulanRp 84.000 / 12 = Rp 7.000D. Perhitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Tenaga ahliPemotongan Pajak Penghasilan atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan tenaga ahliatau persekutuan tenaga ahli, antara lain :* Pengacara * Notaris* Akuntan * Penilai* Arsitek * Aktuaris* Konsultan * Dokter* Tenaga ahli lain pemberi jasa profesiSebagai imbalan atas jasa yang dilakukan di Indonesia, diterapkan tarif Pasal 17 dariperkiraan penghasilan neto dari masing-masing tenaga ahli dengan menggunakan norma

Laboratorium Akuntansi Lanjut BUNIVERSITAS GUNADARMA ATA 2009/2010Hal11perhitungan sebesar 50% untuk semua jenis pekerjaan tenaga ahli (Tarif Pasal 17 x (50% xPenghasilan Broto).Contoh kasus 8Ir. Nanda Ismana, March adalah seorang arsitek, pada bulan Maret 2009 menerima fee Rp100.000.000 dari PT. Sentosa sebagai imbalan pemberian jasa yang dilakukannya. Pada bulanJuli 2009 menerima pelunasan fee sebesar Rp 50.000.000Perhitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan yang dibayarkan kepada tenaga ahliBulan PenghasilanBruto(Rupiah)TarifPasalPPh Pasal 21Terutang(Rupiah)DasarPemotonganPPh Pasal 21(Rupiah)DasarPemotonganPPh pasal 21Kumulatif(Rupiah(1) (2) (3) = 50%x(2) (4) (5) (6)=(3)x(5)Maret 100.000.000 50.000.000 50.000.000 5% 2.500.000Juli 50.000.000 25.000.000 75.000.000 15% 3.750.000Jumlah 150.000.000 75.000.000 6.250.000Contoh kasus 9 :dr. Maulana merupakan dokter spesialis jantung yang melakukan praktik di Rumah SakitHarapan Jantung Sehat dengan perjanjian bahwa atas setiap jasa dokter yang dibayarkan olehpasien akan dipotong 20% oleh pihak rumah sakit sebagai penghasilan rumah sakit dan sisanyasebesar 80% dari jasa dokter tersebut akan dibayarkan kepada dr. Maulana pada setiap akhirbulan. Dalam semester pertama tahun 2009, jasa dokter yang dibayarkan pasien atas dr. Maulanaadalah sebagai berikut:Bulan Jumlah Jasa Dokter yang dibayar Pasien (Rupiah)Januari 30.000.000Februari 30.000.000Maret 25.000.000April 40.000.000Mei 30.000.000Juni 25.000.000Jumlah 180.000.000Penghitungan PPh Pasal 21 untuk bulan Januari sampai dengan Juni 2009:Bulan PenghasilanBruto(Rupiah)TarifPasalDasarPemotonganPPh Pasal 21(Rupiah)DasarPemotonganPPh pasal 21Kumulatif(RupiahPPh Pasal 21Terutang(Rupiah)(1) (2) (3) = 50%x(2) (4) (5) (6)=(3)x(5)Januari 30.000.000 15.000.000 15.000.000 5% 750.000Februari 30.000.000 15.000.000 30.000.000 5% 750.000

Laboratorium Akuntansi Lanjut BUNIVERSITAS GUNADARMA ATA 2009/2010Hal12Maret 25.000.000 12.500.000 42.500.000 5% 625.000April 15.000.00025.000.0007.500.00012.500.00050.000.00062.500.0005%15%375.0001.875.000Mei 30.000.000 15.000.000 77.500.000 15% 2.250.000Juni 25.000.000 12.500.000 90.000.000 15% 1.875.000Jumlah 180.000.000 90.000.000 8.500.000E. Perhitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan berupa uang tebusan Pensiun dan UangPesangon• Pegawai / karyawan yang berhenti pada saatnya (pensiun) atau berhenti (dengan hormat)dapat diberikan uang tebusan pensiun / pesangon yang dibayarkan sekaligus sebagaipengganti gaji atau upah yang diterima dimasa-masa berikutnya.• Atas penghasilan berupa uang pesangon, uang tebusan pensiun yang dibayar oleh danapensiun yang disahkan oleh Menteri Keuangan dan tunjangan hari tua dipotong pajakpenghasilan yang bersifat final dengan ketentuan sebagai berikut :Penghasilan BrutoTarifSampai dengan Rp 50.000.000Dikecualikan dari pemotonganDiatas Rp 50.000.000 s/d Rp 250.000.000 5%Diatas Rp 250.000.000s/d Rp 500.000.000 15%Diatas Rp 500.000.000 25%Contoh Kasus 9 :Anton bekerja pada PT. ACER selama 15 tahun. Pada bulan Agustus ia berhenti bekerja danmendapat uang pesangon Rp 100.000.000. Hitunglah berapa besarnya pajak yang dipotong ataspesangon tersebut!Perhitungan PPh Pasal 21 atas pembayaran uang pesangon / tebusan pensiunPenghasilan bruto Rp 100.000.000Dikecualikan dari pemotongan Rp 50.000.000 -Penghasilan Kena Pajak (PKP) Rp 50.000.000PPh Pasal 21 terhutang5 % x Rp.50.000.000 : Rp 2.500.000Catatan :• Apabila uang pesangon dibayarkan dalam dua tahap, pertama dibayarkan sebagai uangmuka dan kedua dibayarkan setelah karyawan sudah benar-benar tidak bekerja lagi, makapenghitungan PPh Pasal 21 atas uang pesangon adalah dengan cara mengenakan tariffinal sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan diatas, setelahdikurangi jumlah yang dikecualikan dari pemotongan pajak sebesar Rp 50.000.000.

Laboratorium Akuntansi Lanjut BUNIVERSITAS GUNADARMA ATA 2009/2010Hal13Sedangkan atas pembayaran tahap kedua atau sisanya dikenakan PPh Final langsungtanpa mengulangi pengurangan yang dikecualikan sebesar Rp 50.000.000 dengan tarifyang merupakan kelanjutan dari perhitungan PPh Final tahap pertama sesuai denganKeputusan Menteri Keuangan.