Public Review RUU P2H 22 April 2013.pdf - Elsam

menyelenggarakan suatu kegiatan Eksaminasi Publik atau Public Review terhadap suaturancangan peraturan perundang-undangan tersebut.B. TUJUAN EKSAMINASI PUBLIKSecara umum kegiatan Eksaminasi Publik atau Public Review bertujuan untuk mendorongpartisipasi publik untuk melakukan pengkajian, pengkritisan, dan penilaian secaraobyektif terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pemberantasan PerusakanHutan (RUU P2H).Sedangkan secara khusus, eksaminasi publik (Public Review) bertujuan untuk :a. Menguji ketepatan dan konsistensi pemerintah dan DPR dalam menerapkan asasasasdan prinsip-prinsip hukum baik hukum materiil maupun formil dalam prosespenyusunan dan pembahasan RUU P2H.b. Memberikan rekomendasi tindak lanjut terhadap keberadaan RUU P2H.C. CAKUPAN DAN METODE EKSAMINASI PUBLIKRuang lingkup dan cakupan pengujian publik adalah Rancangan Undang-Undang tentangPemberantasan Perusakan Hutan (RUU P2H). Metode yang digunakan dalam publicreview adalah dengan melakukan pembacaan dan analisa terhadap rancangan regulasitersebut baik dari aspek formil maupun materiil.Kegiatan eksaminasi mencakup beberapa aktivitas yang saling berkaitan satu denganyang lain, yaitu rapat-rapat koordinasi dan persiapan, sidang majelis eksaminasi atauFocus Group Discussion yang dilaksanakan di Jakarta pada 23 Maret 2013 , pengadaanbahan-bahan dan dokumen-dokumen yang mendukung pelaksanaan Focus GroupDiscussion seperti anotasi hukum atau catatan kritis, dan dokumen lain yang dianggapperlu serta proses penyusunan hasil eksaminasi publik atau public review yang dilakukanbersama antara majelis eksaminasi (public reviewer) maupun tim perumus.D. MAJELIS EKSAMINASIUntuk menjaga agar hasil pengujian dan penilaian yang dilakukan oleh Majelis EksaminasiPublik dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan, maka susunan anggota MajelisEksaminasi Publik terdiri dari orang-orang yang memiliki perhatian yang besar terhadaphukum dan penegakan hukum serta yang memiliki kompetensi atau basis keilmuan dibidang Kehutanan, Pidana, dan Peraturan Perundang-Undangan. Majelis EksaminasiPublik tersebut terdiri dari beberapa unsur yaitu Akademisi dan Peneliti yang diharapkanmempunyai posisi obyektif.Majelis Eksaminasi terdiri daria. Prof. DR. Ir. Hariadi Kartodihardjo, MS. (Guru Besar Institut Pertanian Bogor)b. Shinta Agustina,SH., MH. (Dosen Hukum Pidana Universitas Andalas)c. Sudarsono Soedomo, Ph.D. (Dosen Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor)7