Public Review RUU P2H 22 April 2013.pdf - Elsam

More documents

Recommendations

Info

sipil, regulasi ini dinilai bermasalah baik dari sisi proses pembentukan maupun dari sisisubstansinya. Regulasi ini juga mendorong kriminalisasi terhadap petani atau masyarakatadat di sekitar kawasan hutan.Untuk menguji regulasi RUU P2H, maka Koalisi Masyarakat Sipil melibatkan para ahlisebagai Majelis Eksaminasi yang terdiri dari : Prof. DR. Ir. Hariadi Kartodihardjo, MS. (GuruBesar Institut Pertanian Bogor), Shinta Agustina, S.H.,MH. (Dosen Hukum PidanaUniversitas Andalas) ; Sudarsono Soedomo, Ph.D. (Dosen Fakultas Kehutanan InstitutPertanian Bogor) ; DR.Ir.Bramasto Nugroho, MS. (Dosen Fakultas Kehutanan InstitutPertanian Bogor) ; dan Ronald Rofiandri, S,H. (Peneliti pada Pusat Studi Hukum danKebijakan Indonesia).Dalam proses penyusunan Hasil Eksaminasi Publik (Public Review), Majelis Eksaminasidibantu oleh Tim Perumus yang terdiri dari Emerson Yuntho, S.H. (Indonesia CorruptionWatch) dan Siti Rakhma Mary, S.H.,MSi (HUMA), Yance Arizona, S.H, M.H. (EpistemaInstitute) dan Grahat Nagara, S.H. (Yayasan Silvagama).Sebagai bagian pertanggungjawaban terhadap publik, maka hasil eksaminasi publiktersebut penting untuk dipublikasikan atau didiseminasi agar publik mendapatkangambaran yang komprehensif atas kajian yang telah dibuat oleh eksaminator dandirangkum oleh Tim Perumus.Ada banyak temuan yang menarik dari hasil eksaminasi publik (public review) terhadapRUU P2H. Intinya RUU P2H banyak kekurangannya baik dari sisi substansi maupunprosesnya. Selain kepada publik, temuan hasil eksaminasi ini nantinya akan disampaikankepada pembentuk regulasi seperti DPR dan Pemerintah.Kegiatan eksaminasi publik dan advokasi RUU P2H merupakan kerja bersama banyakpihak baik individu maupun lembaga swadaya masyarakat yang tergabung dalam KoalisiMasyarakat Sipil untuk Kelestarian Hutan.Semoga kajian ini dapat mempengaruhi para pengambil kebijakan dalam mendukungkelestarian hutan ini.Salam LestariJakarta, 8 April 2013An. Koalisi Masyarakat SipilIndonesia Corruption Watch3
DAFTAR ISISEKAPUR SIRIHDAFTAR ISIBAGIAN PERTAMAPENDAHULUANBAGIAN KEDUAPOLITIK HUKUM DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG PEMBERANTASANPERUSAKAN HUTANBAGIAN KETIGAANALISIS SUBSTANSI RUU PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTANBAGIAN KEEMPATANALISIS POTENSI DAMPAK RUU PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTANBAGIAN KELIMAKESIMPULAN DAN REKOMENDASI2459193136LAMPIRANPROFIL EKSAMINATOR, PERUMUS DAN KOALISI384
Page 2 and 3: PUBLIC REVIEWTERHADAP RANCANGAN UND
Page 6 and 7: BAGIAN PERTAMAPENDAHULUANA. PENGANT
Page 8 and 9: menyelenggarakan suatu kegiatan Eks
Page 10 and 11: BAGIAN KEDUAPOLITIK HUKUM DALAM RAN
Page 12 and 13: 7 2004 Wanalaga II Kalbar dan Opera
Page 14 and 15: Instrumen pencegahan dalam pemberan
Page 16 and 17: kawasan hutan tanpa izindenda 4 > 1
Page 18 and 19: kawasan hutan tanpa izin dilakukan
Page 20 and 21: BAGIAN KETIGAANALISIS SUBSTANSIRUU
Page 22 and 23: dibarengi dengan memastikan hak-hak
Page 24 and 25: pembalakan liar. Dimulai dari pasal
Page 26 and 27: Kontradiksi internal yang sama juga
Page 28 and 29: perusakan hutan 12 , sementara tind
Page 30 and 31: L. PROBLEM KAPASITAS PERANCANG DAN
Page 32 and 33: BAGIAN KEEMPATANALISIS POTENSI DAMP
Page 34 and 35: Perusakan hutan oleh pemegang izin
Page 36 and 37: Namun keberadaan lembaga baru ini b
Page 38 and 39: hutan seperti: (1) mengkriminalisas
Page 40 and 41: PROFILEKSAMINATOR, PERUMUS DAN KOAL
Page 42 and 43: Yance Arizona, S.H., M.H.Lulus dari
Page 44: KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK KELE

Public Review RUU P2H 22 April 2013.pdf - Elsam

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?