Public Review RUU P2H 22 April 2013.pdf - Elsam

KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK KELESTARIAN HUTANKoalisi Masyarakat Sipil Untuk Kelestarian Hutan adalah Koalisi yang terdiri dari sejumlahLembaga Swadaya Masyarakat dan individu yang memiliki perhatian terhadap isukelestarian hutan. Koalisi ini lahir untuk melakukan advokasi terhadap prosespembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Pemberantasan Perusakan Hutan(RUU P2H) yang dibahas oleh DPR RI bersama dengan Kementerian Kehutanan padatahun 2013. RUU P2H ditolak oleh Koalisi karena dinilai bermasalah dari aspekpembentukan maupun substansinya serta mendorong lahirnya kriminalisasi bagimasyarakat disekitar hutan.Selain mengawal proses advokasi kebijakan ditingkat pembentukan perundangundangan,kerja Koalisi ini nantinya ditujukan untuk mendorong dan mengawal segalaupaya yang mendukung kelestarian hutan.Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Kelestarian Hutan terdiri dari :1. Perkumpulan untuk Pembaruan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa)2. Epistema Institute3. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)4. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)5. Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP)6. Yayasan SILVAGAMA7. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)8. Jaringan Advokasi Tambang (JATAM)9. Sawit Watch10. Forest Watch Indonesia (FWI)11. Indonesia Center for Environmental Law (ICEL)12. Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat (FKKM)13. PUSAKA14. Indonesia Corruption Watch (ICW)15. Public Interest Lawyer Network (PILNET)16. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)17. JIKALAHARI Riau18. Jaringan Masyarakat Gambut Riau (JMGR)19. Riau Corruption Trial20. Rimbauan Muda Indonesia (RMI)21. Perkumpulan Qbar Sumatera Barat22. GEMAWAN Kalimantan Barat23. Save Our Borneo Kalimantan Tengah24. Lembaga Bela Banua Talino (LBBT) Kalimantan Barat25. Perkumpulan Wallacea di Sulawesi Selatan26. ARUPA di Yogyakarta27. Martua Sirait28. Noer Fauzi Rachman43