Public Review RUU P2H 22 April 2013.pdf - Elsam

dibarengi dengan memastikan hak-hak masyarakat yang selama ini telah tinggal danmenggantungkan kehidupannya dari sumber daya hutan. Hak-hak masyarakat yangberada di dalam dan sekitar kawasan hutan itu mesti pula mendapat perlindunganhukum.RUU P2H juga tidak mendesak bila melihat statistik kehutanan tentang trend tindakpidana di bidang kehutanan. Berdasarkan Statistik Kehutanan 2012, nampak penurunandrastis tindak pidana di bidang kehutanan. Penurunan itu dapat dilihat dari 685 kasuspada tahun 2007, turun menjadi 366 kasus pada 2008, 321 kasus pada 2009, 182 padatahun 2010 dan pada tahun 2011 hanya 162 kasus. Statistik ini sebenarnya menunjukanperusakan hutan yang terjadi karena tindak pidana kehutanan drastis berkurang. Bilatindak pidana kehutanan semakin berkurang, untuk apa RUU P2H dibuat?Persoalan mendesak yang perlu dilakukan sebelum secara sembrono melahirkan RUUP2H adalah memperbaiki tata kelola/administrasi kehutanan. Mengapa ini penting?Sebab, tanpa tata kelola/administrasi kehutanan yang baik, RUU P2H hanya akan hadirdalam wajah represif yang tajam ke bawah. Hal ini mengingat rumusan delik dalam RUUP2H merupakan tindak pidana administrasi. Artinya ia baru menjadi kejahatan bila adapelanggaran terhadap hukum administrasi, dalam hal ini adalah izin. Tindak pidanaadministrasi itu akan efektif bila hukum administrasinya beres terlebih dahulu. Kalauhukum administrasinya kacau, maka tindak pidana yang dikenakan terhadap perbuatanyang melanggar tindak pidana administrasi itu akan menjadi kelaliman. Hal ini dapatmendera masyarakat yang keberadaannya di dalam dan sekitar kawasan hutan yangtidak didasarkan atas izin dari Menteri Kehutanan. Keberadaan mereka menjadi sangatrentan, meskipun mereka telah hidup di sana selama puluhan tahun. Hanya karena tidak21