Public Review RUU P2H 22 April 2013.pdf - Elsam

BAGIAN KETIGAANALISIS SUBSTANSIRUU PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTANA. POLITIK HUKUM PEMBAHASAN RUU P2HPerusakan hutan adalah suatu gejala menurunnya kualitas hutan karena berbagai sebab.Selama berbagai sebab tersebut masih ada, maka proses perusakan hutan akan berjalanterus. Sehingga tidak mungkin memberantas perusakan hutan tanpa menghilangkanpenyebabnya. RUU Perusakan Hutan ini hanyalah “pain killer” yang tidak mengobatipenyakit sesungguhnya. Adapun berbagai penyebab timbulnya dorongan untukmelakukan perusakan hutan itu sebagian besar diantaranya diciptakan oleh pemerintahsendiri.Sebagaimana disadari oleh RUU P2H di dalam konsiderannya bahwa terjadinya perusakanhutan disebabkan oleh pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan yang tidaksesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lebih jauh sebenarnya perusakan hutanitu juga terjadi karena peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah tidakharmonis satu sama lain, sehingga terjadi tumpang tindih dan memberikan celah-celahketidakpatuhan dari hukum yang tidak pasti. Maka semestinya salah satu obat untukmenyelesaikan persoalan perusakan hutan adalah dengan melakukan pengkajian ulanguntuk menciptakan harmonisasi peraturan perundang-undangan di bidang kehutanandan sumber daya alam lainnya.Menghindari itu, DPR dan pemerintah malah menyiapkan RUU tentang PemberantasanPerusakan Hutan yang tidak menyelesaikan akar persoalan perusakan hutan. RUU ini punhadir bukan sebagai koreksi terhadap tumpang tindih peraturan perundang-undanganyang menjadi faktor perusakan hutan, melainkan menambah satu masalah baru dalamupaya untuk memperbaiki kualitas hutan atau sumber daya alam secara umum.Terlebih lagi, RUU ini hadir dalam wajahnya yang seram dengan niat memenjarakanorang. Dasar untuk melahirkan represi yang sah melalui RUU ini dirumuskan denganmengkategorikan suatu perbuatan perusakan hutan itu atas dasar ada atau tidaknya izin,legal atau ilegalnya suatu tindakan seseorang atau badan hukum. Akibatnya, RUU P2Hkemudian mengkonstruksikan persoalan kerusakan hutan itu sebagai persoalan legalatau ilegal, bukan pada dampak bahwa hutan itu telah benar-benar rusak. Sehingga yangmenjadi tolak ukur dalam penerapannya adalah apakah suatu usaha atau kegiatan yangdilakukan oleh seseorang itu memiliki izin atau tidak.Hal ini sangat simplikatif sebab kemudian mengandaikan bahwa bila seseorang memilikiizin maka ia tidak merusak hutan, sebaliknya kalau tidak memiliki izin maka ia telahmerusak hutan. Kalau hendak konsisten melindungi hutan dari kerusakan, makasemestinya yang menjadi tolak ukur perusakan hutan bukanlah ada atau tidaknya izin,melainkan suatu ukuran yang dapat diterima tentang dampak kerusakan hutan yang19