Public Review RUU P2H 22 April 2013.pdf - Elsam

More documents

Recommendations

Info

PUBLIC REVIEWTERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANGTENTANG PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTANMAJELIS EKSAMINASIProf. DR. Ir. Hariadi Kartodihardjo, MS. (Guru Besar Institut Pertanian Bogor)Shinta Agustina,SH.,M.H. (Dosen Hukum Pidana Universitas Andalas)Sudarsono Soedomo, Ph.D. (Dosen Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor)DR.Ir. Bramasto Nugroho, M.S. (Dosen Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor)Ronald Rofiandri,S.H. (Peneliti pada Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia)TIM PERUMUSSiti Rakhma Mary,S.H.,MSi (HUMA)Yance Arizona, S.H, M.H. (Epistema Institute)Grahat Nagara,S.H. (Yayasan Silvagama)Emerson Yuntho,S.H. (Indonesia Corruption Watch)PUBLIKASI12 April 2013SUMBER FOTOSilvagamaPUBLIKASIIndonesia Corruption Watch – HuMaKERJASAMAKoalisi Masyarakat Sipil Untuk Kelestarian Hutan1
SEKAPUR SIRIHSeperti putusan pengadilan, masih saja ditemukan produk hukum berupa regulasi atauperaturan perundang-undangan yang dihasilkan oleh pejabat yang dinilai bermasalahatau menimbulkan kontroversi. Regulasi yang dinilai kontroversial tersebut bisa sajamuncul dari tingkat nasional seperti Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah maupunregulasi di tingkat lokal misalkan Peraturan Daerah bahkan hingga Peraturan Desa.Persoalan muncul baik karena faktor pembentukan regulasinya yang dinilai tidaktransparan, partisipatif dan akuntabel dan atau karena faktor substansinya yang dinilaitidak berpihak kepada kepentingan publik dan berpotensi menimbulkan polemik.Indikator sederhana adanya masalah dari regulasi misalnya dari banyaknya upaya ujimateriil (judicial review) terhadap undang-undang yang diajukan sejumlah pihak kepadaMahkamah Konstitusi (MK) untuk dimintakan pembatalan ataupun penafsiran. Tercatatper awal tahun 2011, MK menerima tidak kurang sebanyak 450 pengajuan uji materiilterhadap UU yang dinilai bertentangan dengan Konstitusi untuk dimintakan pembatalan.Munculnya regulasi yang bermasalah tidak selayaknya dibiarkan. Perlu ada tindakanuntuk menolak atau merevisi aturan tersebut. Salah satu cara yang dapat digunakanadalah dengan pengujian atau eksaminasi terhadap rancangan atau peraturanperundangan yang dinilai bermasalah tersebut. Strategi yang dapat dilakukan adalahdengan mendorong keterlibatan masyarakat dalam melakukan koreksi, evaluasi ataupengawasan melalui kegiatan eksaminasi publik atau public review.Gagasan eksaminasi publik terhadap peraturan perundangan (public review)dimaksudkan sebagai wujud peran serta masyarakat dalam melakukan koreksi terhadapsuatu regulasi yang bermasalah ataupun memberikan masukan dalam prosespembentukan peraturan perundang-undangan. Partisipasi masyarakat ini diakui secarahukum sebagaimana diatur dalam UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan PeraturanPerundang-Undangan.Dari hasil eksaminasi publik yang dilakukan, harapannya para penyusun/pembentuk maumelakukan revisi atau bahkan mencabut regulasi yang dinilai bermasalah tersebut.Namun demikian jika mekanisme persuasif tidak mendapat respon yang positif, hasileksaminasi publik dapat dikembangkan sebagai bahan dalam melakukan pengajuanpermohonan uji materiil ke Mahkamah Agung atau ke Mahkamah Konstitusi. Bahkantidak menutup kemungkinan hasil eksaminasi publik peraturan perundangandikembangkan menjadi naskah akademik atau rancangan peraturan perundangundanganversi masyarakat.Salah satu regulasi yang dinilai kontroversial adalah Rancangan Undang Undang (RUU)tentang Pemberantasan Perusakan Hutan. Awalnya, RUU ini bernama PemberantasanPembalakan Liar, kemudian diubah menjadi RUU Pencegahan dan PemberatasanPembalakan Liar dan terakhir menjadi RUU Pemberantasan Perusakan Hutan (RUU PPH).RUU ini sudah masuk proses legislasi nasional sejak tahun 2009 dan dijadwalkan padaawal April 2013 akan disahkan dalam rapat paripurna DPR. Dalam pandangan masyarakat2
Page 4 and 5: sipil, regulasi ini dinilai bermasa
Page 6 and 7: BAGIAN PERTAMAPENDAHULUANA. PENGANT
Page 8 and 9: menyelenggarakan suatu kegiatan Eks
Page 10 and 11: BAGIAN KEDUAPOLITIK HUKUM DALAM RAN
Page 12 and 13: 7 2004 Wanalaga II Kalbar dan Opera
Page 14 and 15: Instrumen pencegahan dalam pemberan
Page 16 and 17: kawasan hutan tanpa izindenda 4 > 1
Page 18 and 19: kawasan hutan tanpa izin dilakukan
Page 20 and 21: BAGIAN KETIGAANALISIS SUBSTANSIRUU
Page 22 and 23: dibarengi dengan memastikan hak-hak
Page 24 and 25: pembalakan liar. Dimulai dari pasal
Page 26 and 27: Kontradiksi internal yang sama juga
Page 28 and 29: perusakan hutan 12 , sementara tind
Page 30 and 31: L. PROBLEM KAPASITAS PERANCANG DAN
Page 32 and 33: BAGIAN KEEMPATANALISIS POTENSI DAMP
Page 34 and 35: Perusakan hutan oleh pemegang izin
Page 36 and 37: Namun keberadaan lembaga baru ini b
Page 38 and 39: hutan seperti: (1) mengkriminalisas
Page 40 and 41: PROFILEKSAMINATOR, PERUMUS DAN KOAL
Page 42 and 43: Yance Arizona, S.H., M.H.Lulus dari
Page 44: KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK KELE

Public Review RUU P2H 22 April 2013.pdf - Elsam

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?