Public Review RUU P2H 22 April 2013.pdf - Elsam

kawasan hutan tanpa izin dilakukan orang disekitar dan dalam kawasan82 (2) tahun, denda 5 ratusribu > 5 milyarDelik-delik pelengkap lainnya berusaha menutupi berbagai kelemahan UU 41/1999 yangsebelumnya dianggap melemahkan penegakan hukum. Pemalsuan dokumen olehpejabat yang selama ini menjadi modus, maupun penggunaan sistem keuangan untukmencuci harta hasil tindak pidana kejahatan kehutanan melalui RUU P2H berusahadikriminalisasi. Upaya untuk menjerat aktor kelas kakap pun dilakukan dengan menjeratsecara khusus subyek hukum yang dengan sengaja mendanai dan mengorganisirkegiatan perusakan hutan. Muatan pidana yang dimaksud sebenarnya sudah ada dalamberbagai aturan pidana lainnya seperti dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menjadikan kejahatankehutanan sebagai kejahatan asal (predicate offense).Satu hal yang membedakan dari berbagai regulasi yang ada sebelumnya adalah bahwaRUU P2H ini menguatkan basis hukum terhadap korporasi sebagai pihak yang dapatdimintai pertanggungjawaban hukum. Bahkan termasuk dengan sanksi mematikanbadan hukumnya (legal persoon). Dengan muatan yang demikian, RUU P2H sebagaiupaya pemberantasan pembalakan liar dalam arti represif seharusnya disusun secarakomprehensif. Dalam kerangka yang baru tersebut, seluruh kegiatan ilegal dapatdipidana dengan kontsruksi yang lebih lengkap dalam satu sistematika aturan – untukmenghindari argumentasi lex systematische.Melihat dari materi sanksinya, kualifikasi delik juga dibedakan. Misalnya delik pembalakanliar dibedakan dengan sanksi minimum 5 tahun dengan pendana kegiatan perusakanhutan yang ancaman penjara minimumnya 10 tahun. Begitupun dengan delik penggunaankawasan hutan secara ilegal untuk kepentingan perkebunan dan pertambangandibedakan lagi yang diancam dengan pidana penjara minimum 8 tahun. Selain denganmelihat kategori perbuatannya, pembedaan sanksi juga dilihat dengan subyek hukumnya,khususnya terhadap masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan hutan makapidana tidak boleh lebih dari 10 tahun dan minimum 3 bulan penjara. Artinya dalambeberapa hal memang pemberatan penghukuman dilakukan meskipun masih terlaluumum sehingga tidak terlihat gradasi moral gravity of the crime-nya. Contohnya jika harusdibandingkan, apakah ada bedanya antara penambangan ilegal seluas 1 hektar denganperkebunan hingga 10 ribu hektar.C. PENGUATAN PENEGAKAN HUKUM MELALUI LEMBAGA KHUSUSSalah satu instrumen rezim hukum lain yang diperkenalkan dalam RUU P2H ini adalahadanya kelembagaan khusus yang melakukan pemberantasan perusakan hutan.Meskipun tidak disebutkan sebelumnya dalam definisi, Pasal 53 hingga Pasal 56 RUU P2Hsecara spesifik mendorong terbentuknya Lembaga Pemberantasan Perusakan Hutanyang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Dalam melaksanakanfungsinya memberantas perusakan hutan tersebut, LP2H sebagaimana diatur dalamPasal 55 ayat (1) memiliki tugas yang cukup komprehensif, yaitu antara lain:a. melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana perusakan hutan;17