Public Review RUU P2H 22 April 2013.pdf - Elsam

Instrumen pencegahan dalam pemberantasan perusakan hutan diatur sejak awal. DalamPasal 5-7, Bab III tentang Pencegahan Perusakan Hutan, diatur berbagai upaya yang harusdilakukan pemerintah dalam rangka mencegah perusakan hutan. Pemerintah dalam halmencegah kerusakan hutan tersebut tidak hanya diharuskan membuat kebijakan,melainkan juga meningkatkan peran serta masyarakat untuk menghilangkan kesempatanperusakan hutan. Dalam Pasal 6, kebijakan untuk mencegah perusakan hutan tersebutsudah diatur secara spesifik terkait setidaknya atas 5 (lima) hal mulai dari koordinasi lintassektor hingga pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pencegahan pemberantasanperusakan hutan. Disebutkan dengan lengkap, dalam Pasal 6 ayat (1):“(1) Dalam rangka pencegahan perusakan hutan, Pemerintah membuat kebijakan berupaa. koordinasi lintas sektor dalam pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan;b. pemenuhan kebutuhan sumber daya aparatur pengamanan hutan;c. insentif bagi para pihak yang berjasa dalam menjaga kelestarian hutan;d. peta penunjukan kawasan hutan dan/atau koordinat geografis sebagai dasaryuridis batas kawasan hutan; dane. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pencegahan dan pemberantasanperusakan hutan.”Dalam ayat berikutnya, diatur pula mengenai penetapan sumber kayu alternatif untukmemenuhi kebutuhan kayu. Tetapi apabila dilihat, berbagai kebijakan tersebut, hampirsemuanya terkait penegakan hukum dalam artian represif semata. Termasuk kebutuhanaparatur pengamanan hutan, sarana pemberantasan, dan persoalan peta penunjukan.Kemudian diatur berbagai rumusan tindak pidana yang dikategorikan dalam satu genusistilah “perusakan hutan”. Ini meliputi berbagai tindak pidana mulai dari perbuatan yangsebenarnya juga diatur dalam UU 41/1999 tentang Kehutanan terkait penebangan tanpaizin dalam kawasan hutan, hingga pejabat yang dengan sengaja melakukan pembiarandalam melaksanakan tugasnya, diatur melalui Pasal 11 hingga Pasal 27. Secara umumdapat diklasifikasikan lagi ke dalam tiga spesies perbuatan melawan hukum yaitupembalakan liar dalam Pasal 11 dan penggunaan kawasan hutan secara ilegal yang terdiribaik itu oleh perkebunan maupun pertambangan dalam Pasal 15. Jika dibandingkan,hampir tidak ada perbedaan antara perbuatan pembalakan liar yang diatur dalam Pasal 11RUU P2H dengan yang diatur dalam Pasal 50 ayat (3) UU 41/1999. Namun upayapenegakan hukum terlihat dengan merumuskan berbagai kelompok delik lainnya yangberkaitan dan mendukung perbuatan perusakan hutan – misalnya terkait penyalahgunaan dokumen angkut, perizinan, delik yang dilakukan oleh pejabat administratif,penegak hukum, turut serta, dan delik dalam sistem keuangan.Tabel 3. Delik Dalam RUU P2HNo Delik Pasal PidanaTerkait Pembalakan Liar Dalam Kawasan Hutan1 Penebangan dalam kawasan hutan tidak sesuaiperizinanPasal 11 a jo. 82 (1) a Penjara 5 > 15 tahun,denda 4 > 15 milyar2 Penebangan dalam kawasan hutan tanpa izin Pasal 11 b jo. 82 (1) b Penjara 5 > 15 tahun,denda 4 > 15 milyar13