studi penanganan masalah perjudian di kota bandung - Pemerintah ...

Ringkasan EksekutifSTUDI PENANGANAN MASALAH PERJUDIAN DI KOTA BANDUNG(Kantor Litbang bekerjasama dengan Bukit Nusawiru Abadi)Tahun 2005A. LATAR BELAKANGPerjudian meruapakan salah satu penyakit masyarakat yang dihadapi olehmasyarakat Kota Bandung. Perjudian disinyalir telah menyentuh berbagai lapisanmasyarakat. Kendali tindak perjudian merupakan kegiatan terlarang dan dapatdikenai sangsi, pada kenyataannya perjudian ini sangat sulit diberantas. Hal iniberkaitan dengan mental masyarakat untuk mengejar materi dengan cara cepatdan mudah.Permasalahan perjudian ini masih perlu dikaji karena berkaitan dengan berbagaidimensi kehidupan lainnya, diantaranya :1. Jaringan para pelaku perjudian yang terorganisir dengan rapi sehingga sulitditembus oleh aparat.2. Berdampak pada segi kehidupan social di masyarakat, yang melahirkanperilaku-perilaku menyimpang secara individu dan secara umummengganggu stabilitas social masyarakat di sekitarnya.3. Norma hokum yang dianggap mengundang multi interpretasi baik secaramateri, terlebih pada tingkatan implementasi, kemudian kaitan denganprofesionalitas aparat penegak hokum yang masih lemah.4. Benturan yang keras dengan nilai-nilai keagamaan, sehingga mengundangreaksi keras dari umat yang taat beragama.5. Pengaruh perjudian terhadap etos kerja masyarakat dan etos maasyarakatBandung.B. TUJUANHasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan bagi PemerintahKota Bandung dalam menetapkan kebijakan tentang masalah perjudian.C. METODOLOGIPenelitian ini menggunakan teknik kualitatif yaitu pengungkapan realitas tanpamelakukan pengukuran yang baku dan pasti, melalui studi pustaka dan observasi.

D. HASIL ANALISISStrategi Penanganan Perjudian di Kota Bandung :1. Perlu adanya peraturan daerah yang sesuai dan mengacu pada peraturandiatasnya.2. Kebijakan walikota yang mendukung implementasi peraturan sangat strategissebagai penegasan.3. Sosialisasi peraturan dan kebijakan pemerintah terhadap masyarakat lebihintensif dan optimal.4. Meningkatkan efektifitas penegakan hokum, melalui penerapan hokum secaraadil dan tanpa pandang bulu.5. Meningkatkan etos kerja masyarakat dan meningkatkan apresiasi masyarakatterhadap pemberantasan perjudian.6. Mencegah dan mempersempit ruang bagi masyarakat untuk melakukanperjudian.7. Peningkatan kualitas SDM aparat penegakan hokum secara professional dandisiplin.8. Adanya penghargaan bagi aparat penegak hokum yang berprestasi.9. Pengawasan terhadap penegak hokum.10. Lokalisasi perjudian dengan berbagi aturan yang ketat.11. Memberikan solusi atas pekerjaan bagi masyarakat pengangguran.12. Meningkatkan dan mendorong aktivitas masyarakat pada kegiatan-kegiatanyang lebih bermanfaat.13. Meningkatkan peran lembaga keagamaan, ormas, kepemudaan untukmemfasilitasi masyarakat mencegah maraknya perjudian.14. Sosialisasi peraturan pelarangan perjudian.E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASIKesimpulan :1. Berdasarkan hasil penelitian, perjudian di Kota Bandung terdiri dari judi kasinodan judi buntut, yang menyebabkan tingkat kerawanan pada seksor social,hokum, ekonomi dan agama.2. Tidak adanya keselarasan makna hokum yang membahas persoalanperjudian antara KUHP Pasal 303 UU No. 7 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun1981 serta Perda No 3 Tahun 2005.3. Lemahnya penegakan hokum perjudian di dalam masyarakat.4. Kurangnya sosialisasi peraturan perjudian di masyarakat.

5. Dorongan untuk memberantas perjudian di Kota Bandung terhambat olehkeanekaragaman etnis dan agama yang masing-masing memilikipemahaman yang berbeda dalam menyikapi masalah perjudian.Rekomendasi :1. Perlu adanya penyelarasan hokum antara Perda No. 3 Tahun 2005 tentangK3 dengan KUHP Pasal 303 UU No. 7 Tahun 1974 Tentang PenertibanPerjudian dan PP No. 9 Tahun 1981 tentang pelaksanaan penertibanperjudian.2. Perda ditindaklanjuti dengan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk teknis.3. Mendorong kinerja aparat penegak hokum untuk lebih optimal dalammenangani perjudian.4. Memperketat izin penyelenggaraan perjudian.5. Perlu alternative solusi untuk memperluas kesempatan kerja gunamengatisipasi lonjakan pengangguran pasca pemberantasan perjudian.6. Optimalisasi peran dan fungsi Kesbanglinmas dalam mengayomi aktivitasormas, OKP dan LSM sebagai organisasi mitra pemerintah dalammenangani masalah perjudian.7. Proses sosialisasi peraturan perundang-undangan mengenai perjudiankepada masyarakat, meliputi :a. Kerjasama DPRD dengan Pemkotb. Sosialisasi pada Instansi terkait.c. Sosialisasi pada masyarakat umum.