Download Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana PertanianPermentan No. 25 Tahun 2008 tentang pedoman penumbuhan danpengembangan UPJA (b) Pembentukan Tim UPJA (c) kebijakanpemberdayaan dalam pengelolaan UPJA (d) peningkatan peranan UPJAdalam pengembangan alsintan (e) kebijakan peningkatan integrasisubsistem pengguna, penyedia alsintan, permodalan dan pembinaandalam keberlanjutan kelembagaan UPJA.e. Kebijakan yang terkait dengan sasaran terlaksananya pengembanganbengkel alsintan di 33 Propinsi (a) sinkronisasi dan koordinasi denganinstansi terkait (b) peningkatan peranan produsen alsintan dalampengembangan bengkel (c) peningkatan keahlian pengelola bengkelalsintan.f. Kebijakan yang terkait dengan terlaksananya penguatan UPJA di 33Propinsi (a) sinkronisasi dan koordinasi dengan instansi terkait (b)kebijakan bantuan dalam penguatan UPJA (c) peningkatan kompetensipengelola UPJA dalam mengembangkan bisnisnya (d) peningkatandukungan sarana untuk penguatan UPJA (e) peningkatan kualitaslayanan UPJA yang Profesional.g. Kebijakan yang terkait dengan sasaran terlaksananya pilot percontohanUPJA Mandiri melalui sekolah lapang alsintan di 5 lokasi per tahun (a)sosialisasi pelaksanaan kegiatan pilot percontohan UPJA Mandiri (b)koordinasi dengan Dinas Propinsi dan Dinas Kabupaten/Kota gunapenetapan lokasi sekolah lapang alsintan (c) peningkatan partisipasiUPJA dalam mengoptimalkan penggunaan alsintan (d) kebijakan dalampengembangan sekolah lapang alsintan (e) kebijakan dalam memperluaspelayanan jasa alsintan baik dari aspek jumlah maupun luas areallayanan.h. Kebijakan yang terkait dengan meningkatnya kualitas koordinasi dansinkronisasi dalam pengembangan, pengawasan, dan kelembagaanalsintan di 33 Propinsi adalah kebijakan peningkatan forum komunikasidan informasi dalam pengembangan, pengawasan dan kelembagaanalsintan.Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 201217