Download Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanianc. Kebijakan reklamasi lahan dilakukan melalui pemberdayaanmasyarakat/petani pada lahan rawa, bekas tambang dan bekas industri.d. Kebijakan perbaikan kesuburan lahan sawah melalui pengembanganrumah kompos untuk pemberian/penambahan bahan organik/kompos.e. Peningkatan efektivitas pembelajaran melalui pendampingan.6. Kebijakan pengembangan basis data sumber daya lahan dan air (tabular danspasial) yang akurat untuk pengembangan dan pengelolaan lahan dan airirigasi pertanian.7. Kebijakan yang terkait dengan pencapaian sasaran: tercapainyapengembangan sumber air alternatif dan skala kecil, adalah :a. Diprioritaskan pada kawasan kekeringan dengan mendayagunakan baikair permukaan maupun air tanah.b. Pengembangan sumber air alternatif dan skala kecil secara berkelanjutandengan cara partisipatif.8. Kebijakan yang terkait dengan pencapaian sasaran: tercapainya optimasipemanfaatan air irigasi, adalah:a. Peningkatan fungsi prasarana irigasi,b. Penerapan teknologi hemat airc. Peningkatan partisipasi masyarakat.9. Kebijakan yang terkait dengan pencapaian sasaran: terwujudnya upayakonservasi air dan lingkungan hidup, adalah :a. Melakukan pemanenan air hujan dan aliran permukaan,b. Fasilitasi pembangunan sarana prasarana konservasi airc. Melakukan upaya pelestarian lingkungan hidup dalam segala aktivitaspertanian yang terkait dengan sumber daya air.d. Antisipasi kekeringan dan kebanjiran pada kawasan pertanian.e. Peningkatan partisipasi masyarakat/petani.10. Kebijakan yang terkait dengan pencapalan sasaran : terwujudnyapeningkatan upaya antisipasi perubahan iklim, serta penyebarluasaninformasi perilaku iklim adalah:a. Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dengan Instansi terkaitdalam informasi tentang prakiraan iklim/cuaca.Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 201214