Download Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertaniand. Partisipasi dan pemberdayaan petani.e. Peningkatan efektivitas pembelajaran melalui pendampingan.3. Kebijakan yang terkait dengan pencapaian sasaran: terkendalinya laju alihfungsi lahan, adalah:a. Sosialisasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang PengendalianLahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLPPB) dan penyiapan,penyusunan serta implementasi peraturan pelaksanaanya, baik berupaPP, Perpres, Kepmen, dll.b. Kebijakan perlindungan kawasan pertanian produktif yang diperlukanuntuk mempertahankan lahan-lahan pertanian berkelanjutan, melaluipeningkatan koordinasi dengan instansi terkait didalam penetapankawasan dan penyempurnaan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi /Kabupaten (RTRWP/K),c. Kebijakan peningkatan kesadaran masyarakat petani dalam berpartisipasiuntuk mencegah terjadinya alih fungsi lahan pertanian, melaluipemberdayaan masyarakat petani.d. Kebijakan peningkatan peran institusi terkait dalam pengendalian alihfungsi lahan, melalui peningkatan koordinasi.4. Kebijakan yang terkait dengan pemberian hak kepemilikan lahan petani(sertifikasi) dilakukan melalui:a. Koordinasi program dengan instansi Badan Pertanahan Nasional.b. Partisipasi dan pemberdayaan petani terutama dalam pemanfaatansertifikat sebagai agunan kredit pada sumber permodalan (perbankan),untuk peningkatan permodalan.5. Kebijakan yang terkait dengan pencapaian sasaran: terwujudnya upayaoptimasi, konservasi, rehabilitasi dan reklamasi lahan pertanian, adalah :a. Kebijakan optimasi lahan dilakukan melalui pemberdayaan masyarakatpetani/peternak pada lahan terlantar, dan lahan yang berpotensi untukditingkatkan IP-nya serta peningkatan kesuburan dan produktivitas lahanmelalui pengembangan pertanian ramah lingkungan.b. Kebijakan pengembangan usahatani konservasi lahan dan konservasiDAS hulu yang dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat.Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 201213