Download Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian20. Terlaksananya pengawasan atas peredaran dan penggunaan pupuk secaraberimbang dan pestisida yang ramah lingkungan.21. Terlaksananya pelayanan pendaftaran pupuk dan pestisida.22. Terwujudnya peningkatan kepemilikan alsintan di 33 provinsi sebesar 3 - 5 %23. Terwujudnya optimalisasi penggunaan alsintan melalui project percontohanoptimasi pemanfaatan alsintan di 5 lokasi setiap tahun24. Terlaksananya pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan alat danmesin pertanian yang berdaya guna dan berhasil guna di 33 Provinsi25. Terlaksananya penumbuhan dan pengembangan UPJA Pemula, Berkembangdan Profesional meningkat masing 10%, 10% dan 15% per tahun danpengembangan bengkel alsintan di 33 Propinsi26. Terlaksananya Penguatan UPJA di 33 Propinsi27. Terwujudnya peningkatan kualitas pengelolaan UPJA yang berorientasi bisnisdan mandiri sebagai pilot percontohan UPJA Mandiri di 5 lokasi per tahunmelalui sekolah lapang alsintan.28. Terwujudnya peningkatan kualitas koordinasi dan sinkronisasi dalampengembangan, pengawasan dan kelembagaan alsintan di 33 propinsi.2.1.2 Arah KebijakanKebijakan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, dalam rangkamenunjang pembangunan pertanian adalah sebagai berikut:1. Kebijakan yang terkait dengan pengembangan infrastruktur pertanian aspeklahan adalah adalah pengembangan JUT dan jalan produksi pada kawasantanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan2. Kebijakan yang terkait dengan pencapaian sasaran: meningkatnya luas arealpertanian pada kawasan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan danpeternakan, ditempuh melalui:a. Penambahan Baku Lahan (PBL)b. Pendekatan kawasan yang berskala ekonomic. Kesesuaian daya dukung dan agropedoklimatLaporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 201212