Download Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana PertanianBAB IPENDAHULUAN1.1 Latar BelakangPermasalahan penting pembangunan pertanian saat ini adalah terjadinyapenurunan kondisi sarana dan prasarana pertanian. Penurunan ini terutamamenyangkut aspek kuantitas dan kualitas, yang mengakibatkan daya dukungterhadap pencapaian peningkatan produksi pertanian. Kondisi ini menjadidorongan dan tekad pemerintah untuk lebih serius dalam menangani aspekpengelolaan sarana dan prasarana pertanian.Sejalan dengan itu melalui Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 yangkemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor61/Permentan/OT.140/10/2010 telah ditetapkan unit organisasi yang secaraspesifik dan fokus menangani aspek pengelolaan lahan, air irigasi, pembiayaan,pupuk, pestisida, dan alat mesin pertanian yaitu Direktorat Jenderal Prasaranadan Sarana Pertanian. Tugas pokok dan fungsi unit organisasi ini yang utamaadalah mendorong upaya penyediaan infrastruktur menyangkut aspekpengelolaan lahan, air irigasi, pembiayaan, pupuk, pestisida, dan alat mesinpertanian. Sedangkan sasarannya adalah mendukung pembangunan subsektortanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.Secara normatif, tugas Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.adalah merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis dibidang pengelolaan lahan, air irigasi, pembiayaan, pupuk, pestisida, dan alatmesin pertanian. Sedangkan fungsinya adalah :1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan lahan, air irigasi,pembiayaan, pupuk, pestisida, dan alat mesin pertanian.2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan lahan, air irigasi,pembiayaan, pupuk, pestisida, dan alat mesin pertanian.3. Penyusunan norma standar, pedoman dan kriteria di bidang pengelolaanlahan, air irigasi, pembiayaan, pupuk, pestisida, dan alat mesin pertanian.Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 20121