tahun 2006 nomor 02 peraturan daerah kota ... - Bappeda Depok

PERATURAN DAERAH KOTA DEPOKNOMOR 02 TAHUN 2006TENTANGRENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)KOTA DEPOK TAHUN 2006 - 2011DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMenimbangWALIKOTA DEPOK,: a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, berdasarkanketentuan Pasal 150 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah, disusun perencanaan pembangunan daerah sebagaisatu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 150 ayat (3) Undang-undang Nomor 32Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perencanaan pembangunandaerah disusun secara berjangka, meliputi : Rencana Pembangunan JangkaPanjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5(lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangkawaktu 1 (satu) tahun;c. bahwa agar pelaksanaan pembangunan daerah Kota Depok dalam kurunwaktu 5 (lima) tahun mendatang dapat terarah, berkesinambungan, efektifdan efisien serta dapat mengakomodasi kepentingan masyarakat, telahdisusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) KotaDepok Tahun 2006-2011;d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 150 ayat (3) huruf e Undang-undangNomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ditetapkan denganPeraturan Daerah;e. bahwa…..

Mengingate. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b,c, dan d, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana PembangunanJangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2006-2011;: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan KotamadyaDaerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3828);2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yangBersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran NegaraTahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Tahun 2003, Tambahan Lembaran NegaraNomor 4286);3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran NegaraNomor 4355);4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan PeraturanPerundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, TambahanLembaran Negara Nomor 4389);5. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004Nomor104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran NegaraNomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangundangNomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran NegaraNomor 4548);7. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuanganantara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara tahun2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 4438);8. Peraturan…..

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang KewenanganPemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (LembaranNegara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3852);9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan danPengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran NegaraTahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2001 tentang PelaporanPenyelenggaraan Pemerintah Daerah (lembaran Negara tahun 2001 Nomor100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4124);11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan keuanganDaerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor. 140, Tambahan LembaranNegara Nomor 4578);12. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana PembangunanJangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;13. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 12 Tahun 2001 tentang Rencana TataRuang Wilayah Kota Depok 2000-2919 (Lembaran Daerah Kota DepokTahun 2001 Nomor 45);14. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pola dasarPembangunan Kota Depok tahun 2002-2012 (Lembaran Daerah Kota DepokTahun 2002 Nomor 27);15. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pokok-PokokPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 1);16. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 Tahun 2003 tentang Kewenangan(Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 33);17. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pembentukandan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003Nomor 34);Dengan Persetujuan Bersama…..

Dengan Persetujuan BersamaDEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOKDANWALIKOTA DEPOKMEMUTUSKAN :Menetapkan : PERATURAAN DAERAH KOTA DEPOK TENTANG RENCANAPEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA DEPOKTAHUN 2006 – 2011.Pasal 1Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota DepokTahun 2006-2011 merupakan Dokumen Perencanaan yang berisikan penjabaranvisi, misi dan kebijakan Kepala Daerah terpilih, yang penyusunannyaberpedoman pada Dokumen Perencanaan Daerah, Provinsi dan RPJM Nasional.BAB I PENDAHULUAN1.1 Latar Belakang1.2 Maksud dan Tujuan1.3 Landasan Hukum1.4 Mekanisme Penyusunan RPJM Daerah1.5 Sistematika PenulisanBAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH2.1 Kondisi Geografis2.2 Kondisi Demografi2.3 Perekonomian Daerah2.3.1 Produk Domestik Regional Bruto2.3.2 Ekspor dan Impor2.3.3 Pendapatan Asli Daerah2.3.4 Dana Perimbangan2.3.5 Lain-lain Pendapatan Yang Sah2.4 Sosial Budaya2.5 Sarana dan Prasarana Daerah2.5.1 Sarana Prasarana Pendidikan2.5.2 Sarana Prasarana Kesehatan2.5.3 Sarana…..

2.5.3 Sarana Prasarana Transportasi2.5.4 Sarana Prasarana Energi Listrik2.5.5 Sarana Prasarana Air Bersih2.5.6 Sarana Prasarana Peribadatan dan Permukiman2.6 Pemerintahan UmumBAB III VISI DAN MISI3.1 Visi Kota Depok3.2 Misi Kota Depok3.3 Indikator Makro Kota DepokBAB IV VISI DAN MISI4.1 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Daerah4.1.1 Arah Kebijakan4.1.2 Strategi Pembangunan Daearah4.2 Indikasi Program dan Kegiatan Pembangunan DaerahBAB V KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH5.1 Arah Kebijakan dan Strategi Pendapatan Daerah5.2 Arah Kebijakan dan Strategi Belanja Daerah5.3 Arah Kebijakan dan Strategi PembiayaanBAB VI PENUTUP6.1 Program Transisi6.1 Kaidah PelaksanaanPasal 2Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun2006-2011 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini danmerupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.Pasal 3Pelaksanaan atas semua kebijakan, program dan kegiatan yang dijabarkan didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota DepokTahun 2006-2011 ini ditampung melalui sumber pembiayaan APBD Kota Depokdan diusulkan melalui APBD Provinsi Jawa Barat dan APBN.Pasal 4…..

Pasal 4Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PeraturanDaerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Depok.Ditetapkan di Depokpada tanggalWALIKOTA DEPOK,Diundangkan di Depokpada tanggalSEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,H. NUR MAHMUDI ISMA’ILDra. WINWIN WINANTIKA, MMNIP. 480 093 043LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUNNOMOR

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA DEPOKNOMOR : 02 TAHUN 2006TANGGAL : 31 Juli 2006RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)KOTA DEPOK TAHUN 2006 - 2011BAB IPENDAHULUAN1.1. Latar BelakangSeiring dengan perubahan paradigma pemerintahan dan pembangunan yangberlangsung sejak era reformasi dan desentralisasi sejak tujuh tahun terakhir, terjadipeningkatan peran Pemerintah Daerah dalam hal perencanaan, pembiayaan danpelaksanaan pembangunan, yang mana pada saat bersamaan juga telah terjadipengurangan peran Pemerintah Pusat. Perubahan tersebut secara politik tertuangdalam UU Nomor 22 tahun 1999 yang disempurnakan dengan UU Nomor 32 tahun2004 tentang Pemerintahan Daerah (atau dikenal dengan Otonomi Daerah) dan UUNomor 25 Tahun 1999 yang disempurnakan dengan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentangPerimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.Seiring berlakunya Undang-undang tersebut, maka setiap Pemerintah Daerah(Kabupaten/Kota) dituntut untuk mampu mengidentifikasi keunggulan komparatif(comparative adventages) wilayahnya. Keunggulan komparatif wilayah tersebut untukselanjutnya harus dapat diarahkan dan dipadukan, serta dikembangkan secaraterencana, sehingga tercapai pengembangan wilayah yang optimal, yang tercermin dariluasnya kesempatan kerja dan berusaha, serta adanya insentif ekonomi yangmenguntungkan bagi seluruh pelaku ekonomi.1

Kota Depok yang awalnya merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Bogormempunyai keunggulan komparatif yang cukup besar, terutama letaknya yang sangatstrategis ditinjau dari segi politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan.Wilayah ini berbatasan langsung dengan wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, danmerupakan wilayah yang diarahkan untuk pola pemukiman dan penyebarankesempatan kerja secara lebih merata sebagaimana dimaksud dalam instruksi Presidennomor 13 tahun 1976 tentang Pengembangan Wilayah Jabotabek (Jakarta, Bogor,Tangerang, Bekasi). Dalam perkembangannya selanjutnya, Kota Depok telah tumbuhsebagai kota perdagangan dan jasa yang mandiri.Keunggulan komparatif Kota Depok sampai saat ini belum dikelola secaraoptimal karena terbatasnya kemampuan Pemerintah Daerah dan masyarakat dalammerencanakan, membiayai dan melaksanakan pembangunan.Berlakunya UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional dan UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara,maka setiap Pemerintah Daerah diharuskan menyusun rencana pembangunan yangsistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan keunggulankomparatif wilayah dan kemampuan sumberdaya keuangan daerah. Berbagai dokumenperencanaan yang diamanatkan Undang-undang tersebut untuk segera disusunadalah: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan JangkaMenengah Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD), Rencana PembangunanTahunan Daerah atau disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), RencanaPembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau disebut Rencana KerjaSatuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD).Sesuai dengan amanat konstitusi, kepala daerah dipilih secara langsung olehrakyat. Dengan demikian Kepala Daerah terpilih yang baru harus menyusun danmenetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah.2

RPJM Daerah merupakan dokumen perencanaan untuk periode lima tahun yangmemuat penjabaran visi, misi dan program kerja Kepala Daerah terpilih selama masajabatannya (tahun 2006 – 2011). Penyusunan RPJM Daerah ini harus dilakukan secarapartisipatif dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (stakeholders)pembangunan dengan mempertimbangkan batas kewenangan Pemerintah Daerah dankemampuan keuangan daerah.1.2. Maksud dan TujuanMaksud penyusunan RPJM Daerah adalah: (1) mengidentifikasi danmenganalisis kondisi umum berbagai sumberdaya pembangunan daerah Kota Depok,seperti geografis & sumberdaya alam, perekonomian, sosial budaya & SDM, prasarana& sarana, serta pemerintahan umum; (2) merumuskan visi, misi, strategi dan arahkebijakan pembangunan Kota Depok lima tahun ke depan; dan (3) menyajikan matrikindikasi rencana program dan kegiatan prioritas dalam pembangunan Kota Depok limatahun ke depan.Tujuan penyusunan RPJM Daerah adalah: (1) agar tersedianya dokumenpublik yang menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RencanaKerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahunan dan Renstra-SKPD Lima Tahun; (2) agartersedia landasan bagi DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadapkinerja Pemerintah Daerah, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat memberikanmanfaat yang maksimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat danpengembangan wilayah; dan (3) agar tersedianya program dan kegiatan prioritas yangdapat menjadi pedoman bagi semua pemangku kepentingan (stakeholders)pembangunan dalam mengoptimalkan kiprah dan partisipasinya.1.3. Landasan HukumPenyusunan RPJM Daerah Kota Depok dilakukan dengan berlandaskan kepadabeberapa ketentuan hukum dan peraturan sebagai berikut:a. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya DaerahTingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negaratahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828);3

. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yangBersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara tahun1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);c. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (LembaranNegara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negararepublik Indonesia Nomor 4287);d. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendeharaan Negara (LembaranNegara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4355);e. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan PeraturanPerundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);f. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004Nomor104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);g. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LembaranNegara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentangPenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);h. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan AntaraPemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);i. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah danKewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara tahun 2000Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452);j. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan PengawasanPenyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara tahun 2001 Nomor 41,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);4

k. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan PenyelenggaraanPemerintah Daerah (Lembaran Negara tahun 2001 Nomor 100, TambahanLembaran Negara Nomor 4124);l. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan KeuanganDaerah (lembaran Negara tahun 2005 Nomor 140);m. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan JangkaMenengah Nasional Tahun 2004-2009;n. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 12 tahun 2001 tentang Rencana Tata RuangWilayah Kota Depok (Lembaran Daerah tahun 2001 Nomor 45);o. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pola dasarPembangunan Kota Depok tahun 2002-2012 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun2002 Nomor 27);p. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pokok-PokokPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 1);q. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 Tahun 2003 tentang Kewenangan(Lembaran Daerah tahun 2003 Nomor 33);r. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pembentukan danSusunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 34);1.4. Mekanisme Penyusunan RPJMD DaerahRPJM Daerah harus disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruhdan tanggap terhadap perubahan dengan mengikuti proses penyusunan lima tahapankegiatan sebagai berikut:a. Penyiapan Rancangan Awal RPJM DaerahKepala Bapeda (melalui Tim Penyusun RPJM Daerah) menyiapkanrancangan awal RPJM Daerah untuk mendapatkan gambaran awal visi, misi danprogram Kepala Daerah terpilih yang memuat strategi pembangunan daerah,kebijakan umum, program prioritas Kepala Daerah, dan arah kebijakan keuangandaerah. Muatan rancangan awal RPJM Daerah ini menjadi pedoman bagi KepalaSKPD dalam penyusunan rancangan Renstra-SKPD.5

. Penyiapan Rancangan Renstra-SKPDKepala SKPD menyiapkan rancangan Renstra-SKPD yang memuat visi, misi,tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengantugas dan fungsi SKPD dengan berpedoman pada rancangan awal RPJM Daerah.Program dalam rancangan Renstra-SKPD adalah bersifat indikatif, tidakmengabaikan keberhasilan yang sudah dicapai selama ini, dan diselaraskandengan program prioritas Kepala Daerah terpilih. Untuk dapat menyiapkanrancangan Restra-SKPD secara baik, terarah dan selaras dengan kebutuhan RPJMDaerah, maka Kepala SKPD (melalui Tim Penyusun rancangan Renstra-SKPD)akan didampingi atau dibimbing oleh Tim Penyusun RPJM Daerah.c. Penyusunan Rancangan RPJM DaerahKepala Bapeda (melalui Tim Penyusun RPJM Daerah) menyusun rancanganRPJM Daerah dengan cara mengintegrasikan rancangan awal RPJM Daerah (yangdihasilkan pada tahap 1) dengan rancangan Renstra-SKPD (yang dihasilkan padatahap 2). Rancangan RPJM Daerah yang dihasilkan pada tahap ini menjadimasukan utama dalam Musrenbang Jangka Menengah Daerah.d. Penyelenggaraan Musrenbang Jangka Menengah DaerahMusrenbang Jangka Menengah Daerah merupakan forum konsultasi denganpara pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan untuk membahasrancangan RPJM Daerah dibawah koordinasi Kepala Bapeda (melalui TimPenyusun RPJM Daerah). Pendapat, aspirasi dan komitmen stakeholders menjadimasukan dalam penyempurnaan rancangan RPJM Daerah. Stakeholders yangakan berpartisipasi dalam Musrenbang ini meliputi: Institusi Pemerintah atauSatuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), anggota DPRD, TNI & Polri, Pengadilan &Kejaksaan, Masyarakat, Dunia Usaha, LSM, Perguruan Tinggi dan stakeholderslainnya. Metode yang digunakan dalam Musrenbang ini adalah Lokakarya yangdikombinasikan dengan diskusi dan konsultasi publik terhadap berbagaistakeholders dalam jumlah peserta yang cukup banyak.6

e. Penyusunan Rancangan Akhir RPJM DaerahRancangan akhir RPJM Daerah disusun dan/atau disempurnakan olehKepala Bapeda (melalui Tim Penyusun RPJM Daerah) berdasarkan hasilMusrenbang Jangka Menengah Daerah dengan tetap mempertimbangankebutuhan dan kemampuan sumberdaya pembangunan. Rancangan akhir RPJMDaerah diserahkan kepada Kepala Daerah, dan selanjutnya diproses untukditetapkan dalam Peraturan Daerah.1.5. Sistematika Penulisanberikut:Sistematika penulisan RPJM Daerah Kota Depok Tahun 2006 – 2011 sebagaiBAB I. PENDAHULUANMembahas dan menjabarkan latar belakang pembentukan daerah; pengertian RPJMDaerah; dan proses penyusunan RPJM Daerah, maksud dan tujuan dari penyusunanRPJM Daerah, landasan hukum penyusunan RPJM Daerah, mekanisme penyusunanRPJM Daerah dan sistematika penulisan.BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAHMembahas dan menjabarkan mengenai keadaan 10 tahun terakhir, analisis danprediksi kondisi umum daerah selama 5 tahun kedepan berkenaan dengan: kondisigeografis; demografi; ekonomi dan sumber daya alam; sosial budaya; sarana danprasarana; dan pemerintahan umum.BAB III. VISI DAN MISIMembahas dan menjabarkan mengenai Visi, Misi dan Indikator Makro Kota.BAB IV. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAHMembahas dan menjabarkan Arah Kebijakan dan Strategi pembangunan Daerah sertaIndikator Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah.7

BAB V. KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAHMembahas dan menjabarkan mengenai Arah Kebijakan dan Strategi PendapatanDaerah, Arah Kebijakan dan Strategi Belanja Daerah dan Arah Kebijakan dan StrategiPembiayaan.BAB VI. PENUTUPMembahas dan menjabarkan mengenai manfaat RPJM Daerah sebagai pedoman bagiseluruh pemangku kepentingan pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahandaerah, sebagai koridor dalam penyusunan visi, misi dan program calon KepalaDaerah, sebagai pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD, dan lampiran matrik limatahunan RPJM Daerah Kota Depok serta lampiran matrik indikator makro kota.8

BAB IIGAMBARAN UMUMKONDISI DAERAHGambaran umum kondisi daerah adalah deskripsi tetang karakteristik berbagaisumberdaya daerah yang berhubungan atau terkait dengan pembangunan. kondisidaerah yang dibahas meliputi kondisi geografis, kondisi demografis, perekonomiandaerah, sosial budaya daerah, sarana dan prasarana daerah, dan pemerintahan umum.2.1. KONDISI GEOGRAFISSecara geografis Kota Depok terletak pada koordinat 6 o 19’ 00” – 6 o 28’ 00”Lintang Selatan dan 106 o 43’ 00” – 106 o 55’ 30” Bujur Timur. Secara geografis, KotaDepok berbatasan langsung dengan Kota Jakarta atau berada dalam lingkunganwilayah Jabotabek.Bentang alam Kota Depok dari Selatan ke Utara merupakan daerah dataranrendah - perbukitan bergelombang lemah, dengan elevasi antara 50 – 140 meterdiatas permukaan laut dan kemiringan lerengnya kurang dari 15%. Kota Depok sebagaiwilayah termuda di Jawa Barat, mempunyai luas wilayah sekitar 200,29 km2.Kondisi geografisnya dialiri oleh sungai-sungai besar yaitu Sungai Ciliwungdan Cisadane serta 13 sub Satuan Wilayah Aliran Sungai. Disamping itu terdapat pula25 situ. Data luas situ pada tahun 2005 sebesar 169,68 Ha, dengan kualitas air ratarataburuk akibat tercemar.Kondisi topografi berupa dataran rendah bergelombang dengan kemiringanlereng yang landai menyebabkan masalah banjir di beberapa wilayah, terutamakawasan cekungan antara beberapa sungai yang mengalir dari selatan menuju utara:Kali Angke, Sungai Ciliwung, Sungai Pesanggrahan dan Kali Cikeas.A. Sumber Daya LahanSumber Daya Lahan Kota Depok mengalami tekanan sejalan denganperkembangan kota yang sedemikian pesat. Sebagaimana kita ketahui berdasarkandata analisis Revisi RTRW Kota Depok (2000-2010) dalam pemanfaatan ruangkota, kawasan pemukiman pada tahun 2005 mencapai 8.915.09 ha (44,31%) daritotal pemanfaatan ruang Kota Depok.9

Pada tahun 2005 kawasan terbuka hijau tercatat 10.106,14 ha (50,23%) dariluas wilayah Depok atau terjadi penyusutan sebesar 0,93 % dari data tahun 2000.Meningkatnya tutupan permukaan tanah, berdampak terhadap penurunan kondisialam Kota Depok, terutama disebabkan tekanan dari pemanfaatan lahan untukkegiatan pemukiman yang mencapai lebih dari 44,31 % dari luas wilayah kota.Sementara luas kawasan terbangun tahun 2005 mencapai 10.013,86 ha (49,77%)dari luas wilayah Kota Depok atau meningkat 3,59 % dari data tahun 2000.Luas kawasan terbangun sampai dengan tahun 2010 diproyeksikan mencapai10.720,59 ha (53,28%) atau meningkat 3,63 % dari data tahun 2005. Sementaraluas ruang terbuka (hijau) pada tahun 2010 diproyeksikan seluas 9.399,41 ha(46,72%) atau menyusut 3,63 % dari tahun 2005. Proyeksi Perbandingan antarakawasan terbangun dan ruang terbuka di Kota Depok dapat dilihat pada Tabel II-1berikut :Tabel II-1. Proyeksi Perbandingan antara Kawasan Terbangun dan Ruang Terbukadi Kota DepokNo Jenis Penggunaan Lahan LahanTahun 2005Revisi RTRWTahun 2010Ha % Ha %I Kawasan Terbangun 10.013,86 49,77 10.720,59 53,28a. Perumahan + kampung 8.915,09 44,31 9.151,74 45,49b. Pendidikan Tinggi & Terpadu 231,39 1,15 299,61 1,49c. Jasa & Perdagangan 301,28 1,50 596,03 2,96d. Industri 310,45 1,54 417,56 2,08e. Kawasan Tertentu (Gandul,Cilodong,DepokKRL,Bromob,Radar AURI)255,65 1,27 255,65 1,27II Ruang Terbuka Hijau 10.106,14 50,23 9.399,41 46,72a. Sawah Teknis & Non Teknis 972,55 4,83 972,55 4,83b. Tegalan/Ladang/Kebun /Tanah Kosong 7.110,10 35,34 6.258,04 31,10c. Situ & Danau 169,68 0.84 169,68 0.84d. Pariwisata, Lapangan Golf & Kuburan 389,99 1,94 517,07 2,57e. Hutan 26,29 0,13 26,29 0,13f. Kawasan tertentu (TVRI, RRI) 177,88 0,88 177,88 0,88g. Sungai 81,65 0,41 81,65 0,41h. Garis Sempadan (Sungai, tegangan tinggi, 1.178,00 5,85 1.196,25 5,95& Pipa Gas)TOTAL 20.120,00 100 20.120,00 100Sumber: Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok 2000-2010.10

Diprediksikan pada tahun 2010, dari 53,28% total luas kawasan terbangun,hampir 45,49% akan tertutup oleh perumahan dan perkampungan. Jasa danperdagangan akan menutupi 2,96% total luas kota, industri 2,08% total luas kota,pendidikan tinggi 1,49% total luas kota, dan kawasan khusus 1,27% total luas kota.Meningkatnya jumlah tutupan permukaan tanah tersebut, ditambah denganberubahnya fungsi saluran irigasi menjadi saluran drainase, diprediksikan akanmenyebabkan terjadinya genangan dan banjir di beberapa kawasan, yangberdampak terhadap penurunan kondisi Kota Depok.Diperkirakan pembangunan pertanian tanaman pangan di Kota Depok di masayang akan datang akan menghadapi suatu kondisi, dimana lahan sawah yangsemakin menyempit. Pada tahun 2010 diperkirakan lahan sawah akan mengecil biladibandingkan kondisi sekarang. Penyempitan yang paling parah terjadi pada lahansawah tadah hujan, disusul sawah irigasi sederhana PU. Grafik perkembangan luassawah di Kota Depok dapat dilihat pada Gambar II-1 berikut :Gambar II-1. Perkembangan Luas Sawah di Kota DepokHa140012001000800600400200Perkembangan LuasSawah02000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Tadah Hujan 331 330 330 305 305 130 178 147 115 84 52 21Irigasi Non PU 72 71 71 75 75 75 76 77 78 79 80 81Irigasi Sederhana PU 343 347 347 325 325 178 220 193 167 141 115 89Irigasi 1/2 Teknis 348 348 348 346 346 319 327 323 318 314 310 305Irigasi Teknis 239 236 236 236 236 215 221 218 214 211 207 204Sumber: Kota Depok Dalam Angka 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, Bapeda dan BPS Kota Depok.11

B. Sumber Daya AirSumber Daya Air yang ada terdiri dari dua sumber yaitu sungai dan situ.Secara umum sungai-sungai di Kota Depok termasuk kedalam dua Satuan WilayahSungai besar, yaitu sungai Ciliwung dan Cisadane. Selanjutnya sungai-sungaitersebut dibagi menjadi 13 Satuan Wilayah Aliran Sungai, yaitu sungai Ciliwung,Kali Baru, Pesanggrahan, Angke, Sugutamu, Cipinang, Cijantung, Sunter, Krukut,Saluran Cabang Barat, Saluran Cabang Tengah dan sungai Caringin.Kota Depok memiliki 25 situ yang tersebar di wilayah Timur, Barat dan Tengah.Luas keseluruhan situ yang ada di Kota Depok berdasarkan data tahun 2005 adalahseluas 169,68 Ha 1) , atau sekitar 0,84 % luas Kota Depok. Kedalaman situ-situbervariasi antara 1 sampai 4 meter, dengan kualitas air yang paling buruk terdapatpada Situ Gadog dan Rawa Besar. Selain penurunan kualitas air, kawasan situ jugamengalami degradasi luasan.Pembangunan perikanan di Kota Depok juga menghadapi masalah yang samadengan pertanian tanaman pangan, yaitu penyempitan lahan air kolam.Berdasarkan data tahun 2005, luas areal air kolam adalah 242,21 ha dibandingkanpada tahun 2000 seluas 290,54 ha. Diperkirakan pada tahun 2010 areal air kolamakan menjadi 238 ha dari luas areal air kolam saat ini, sebagaimana Gambar II-2berikut :Gambar II-2 Perkembangan luas areal air kolam350Luas Areal Air30025020015010050-2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Kolam Ikan Hias 7.46 9.20 8.01 7.51 7.51 7.65 7 7 7 7 7 7Kolam Pembenihan 38.52 24.00 71.00 15.31 15.36 15.36 10 5 - - - -Kolam Air Deras 0.36 - - - - - - - - - - -Kolam Air Tenang 244.2 123.9 140.1 202.8 209.0 219.2 209 215 220 226 231 237Air Saw ah 50.00 70.00 - - - - - - - - - -Sumber: Kota Depok Dalam Angka 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, Bapeda dan BPS Kota Depok.1) Luas ini belum termasuk 2 Situ yang belum ada datanya pada waktu itu, yaitu Situ Cinere danSitu Krukut12

C. Tingkat Polusi dan Produksi LimbahKualitas udara pada 4 kecamatan di Kota Depok, berdasarkan data tahun 2005,pada 4 titik pengamatan tentang nilai kualitas SO 2 , NO 2 , CO, O 3 dan Pb masihmemenuhi baku mutu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1999tentang Pengendalian Pencemaran Udara.Konsentrasi Sulfur Dioksida (SO 2 ) pada 4 titik pengamatan tersebut antara 0,1 –16,14 mikro-gram/m 3 , di bawah ambang baku mutu 365 mikro-gram/m 3 . KonsentrasiNitrogen Oksida (NO 2 ) pada 4 titik pemantauan tersebut antara 2,94 – 15,95 mikrogram/m3 , di bawah ambang baku mutu 150 mikro-gram/m 3 . Konsentrasi KarbonMonoksida (CO) pada 4 titik pemantauan tersebut antara 151,45 – 716,84 mikrogram/m3 , di bawah ambang baku mutu 10.000 mikro-gram/m 3 . Konsentrasi Oksidan(O 3 ) pada 4 titik pemantauan tersebut antara 12,94 – 40,38 mikro-gram/m 3 , di bawahambang baku mutu 235 mikro-gram/m 3 . Konsentrasi Timbal (Pb) pada 4 titikpemantauan tersebut antara 0,16 –1,56 mikro-gram/m 3 , di bawah ambang bakumutu 2 mikro-gram/m 3 . Sedangkan konsentrasi debu (partikulat) pada 4 titikpemantauan tersebut antara 0,078 – 0,364 mikro-gram/m 3 , dengan ambang baku0,23 mikro-gram/m 3 . Kondisi tersebut akan dipertahankan pada tahun-tahaun yangakan datang dengan adanya Program Langit Biru. Sedangkan untuk konsentrasidebu diupayakan untuk dikurangi di bawah ambang mutu standar pada tahun-tahunberikutnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1999 tentangPengendalian Pencemaran Udara.Limbah cair yang berasal dari berbagai sumber termasuk rumah tangga dan airbekas kegiatan perkotaan lainnya, masih menggunakan sistem tercampur, yaitu airlimbah dan air hujan dialirkan melalui satu saluran. Sedangkan untuk air limbahindustri dan komersial juga belum ada sistem yang menanganinya secara khusus.Limbah padat Kota Depok diatasi dengan sistem sanitary landfill yang berlokasidi TPA Cipayung, berdekatan dengan Sungai Pesanggrahan yang berfungsisebagai tempat pembuangan air. Sistem penanganan limbah padat akandikembangkan lebih lanjut berupa program daur ulang dan sistim kompos. Secaragaris besar, volume sampah Kota Depok dapat dihitung melalui perkalian antaratimbulan sampah per kapita dikalikan jumlah penduduk Kota Depok. Dengan asumsitimbulan sampah adalah 2,6 liter/orang/hari, maka volume sampah yang dihasilkan13

Kota Depok pada tahun 2005 adalah 3,810 meter kubik per hari. Sebagian besarsampah yang dihasilkan penduduk Kota Depok pada umumnya merupakan sampahorganik yang mudah membusuk.Dengan asumsi timbulan sampah adalah 2,6 liter/orang/hari, maka prediksivolume sampah yang dihasilkan Kota Depok mencapai 4.617 m 3per hari padatahun 2010. Volume sampah tersebut mendekati kapasitas maksimum sistem yangada saat ini. Untuk itu diperlukan sistem pemusnahan sampah berkapasitas besaratau penanganan sampah dari sumbernya. Ilustrasi grafis mengenai pertumbuhanjumlah penduduk dan volume sampah dapat dilihat pada Gambar II-3 berikut :Gambar II-3. Proyeksi Jumlah Penduduk & Volume Sampah di Kota DepokJumlah Penduduk & Volume SampahJumlah Pe nduduk1.61.41.21.00.80.60.40.2Juta orang1.85,0004,5004,0003,5003,0002,5002,0001,5001,000500Volume Sampah (m 3 /hari)0.01999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011-Jumlah Penduduk 921, 1,16 1,20 1,24 1,33 1,36 1,37 1,44 1,49 1,53 1,56 1,61 1,66Volume Sampah (m3/hari) 2,39 3,01 3,13 3,24 3,47 3,56 3,57 3,76 3,88 3,99 4,08 4,20 4,33Sumber: Kota Depok Dalam Angka 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, Bapeda dan BPS Kota Depok.14

2.2. KONDISI DEMOGRAFISebagai Kota yang berbatasan langsung dengan Ibukota Negara, Kota Depokmenghadapi berbagai permasalahan perkotaan, termasuk masalah kependudukan.Sebagai daerah penyangga Kota Jakarta, Kota Depok mendapatkan tekanan migrasipenduduk yang cukup tinggi sebagai akibat dari meningkatnya jumlah kawasanpermukiman, pendidikan, perdagangan dan jasa.A. Jumlah PendudukJumlah penduduk di Kota Depok tahun 2005 mencapai 1.374.522 jiwa, terdiriatas laki-laki 696.329 jiwa (50,66%) dan perempuan 678.193 jiwa (49,34%),Sedangkan luas wilayah hanya 200,29 km 2 , maka kepadatan penduduk Kota Depokadalah 6.863 jiwa/km 2 . Tingkat kepadatan penduduk tersebut tergolong “padat”,apalagi jika dikaitkan dengan penyebaran penduduk yang tidak merata.Dalam kurun waktu 5 tahun (2000 – 2005) penduduk Kota Depok mengalamipeningkatan sebesar 447.993 jiwa. Pada tahun 1999 jumlah penduduk masihdibawah 1 juta jiwa dan pada tahun 2005 telah mencapai 1.374.522 jiwa, sehinggaperkembangan rata-rata 4,23 % per tahun. Peningkatan tersebut disebabkantingginya angka migrasi setiap tahunnya. Pada tahun 2010, diperkirakan jumlahpenduduk akan mencapai jumlah 1.610.000 jiwa dan kepadatan pendudukmencapai 7.877 jiwa per km 2 .Adapun angka kelahiran penduduk dari tahun 1999 sampai 2004 senantiasaberfluktuasi, demikian juga angka kematian berfluktuasi hampir mendekati polaangka kelahiran. Pada tahun 2004, angka kelahiran sebesar 3.713 jiwa dan angkakematian 1,962 jiwa.Meningkatnya jumlah penduduk Kota Depok disebabkan tingginya migrasipenduduk ke Kota Depok sebagai akibat pesatnya pengembangan kota yang dapatdilihat dari meningkatnya pengembangan kawasan perumahan. Angka kepergianpenduduk Kota Depok tahun 2004 memperlihatkan pula pola yang berfluktuasi,dimana jumlah penduduk yang datang 11,899 jiwa dan penduduk yang pergi 4.503jiwa, atau rata-rata jumlah pendatang pertahun mencapai 7,396 jiwa. Berdasarkanperkembangan tersebut diperkirakan jumlah penduduk yang datang ke Kota Depokpada waktu mendatang akan meningkat, seiring dengan semakin banyaknyaoperasional kegiatan jasa dan niaga yang berkembang pesat.15

Gambar II-6. Proyeksi Penduduk Usia Sekolah di Kota Depok100%Penduduk Usia Sekolah80%60%40%20%0%2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Bukan Usia Sekolah 888,6 931,1 964,2 1,060, 1,131, 1,131, 1,208, 1,249, 1,285, 1,314, 1,356, 1,400,Jumlah Anak Umur 16-18 th 78,51 78,41 81,48 76,55 56,33 52,44 49,44 47,06 45,13 43,52 42,17 41,02Jumlah Anak Umur 13-15 th 67,22 66,83 69,25 68,94 48,84 55,52 48,01 49,58 50,90 52,76 54,62 56,49Jumlah Anak Umur 7-12 th 126,4 128,3 132,2 129,3 132,7 134,8 141,3 146,6 152,7 158,2 164,1 169,8Sumber: Kota Depok Dalam Angka 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, Bapeda dan BPS.Sedangkan jumlah anak usia sekolah 7 – 12 tahun berdasarkan data yang adatahun 2000 sampai dengan tahun 2005, jumlah anak usia 7-12 tahun yang tidaksekolah cenderung menurun setiap tahunnya, dan diproyeksikan pada tahun2011 jumlah anak usia 7-12 tahun yang tidak bersekolah menjadi 0 % sebagaimanaterlihat dari gambar II-7 proyeksi pendidikan anak usia 7 – 12 tahun berikut :Gambar II-7. Proyeksi Pendidikan Anak Usia 7-12 tahun di Kota DepokPendidikan Anak Usia 7-12 tahun100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Tidak Sekolah 17,19 14,52 12,85 6,562 2,656 - - - 0 - 0 -Sekolah SD 109,2 113,8 119,3 122,8 130,1 134,8 141,3 146,6 152,7 158,2 164,1 169,8Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat Tahun 2002 dan Tahun 200318

Adapun jumlah anak usia 13-15 tahun yang tidak sekolah selama periode tahun2000 sampai 2005 setiap tahun mencapai 10% lebih. Pada tahun 2004 jumlah anakusia 13-15 tahun yang tidak sekolah menurun atau kurang dari 10 %. Jikakecenderungan ini terus berlanjut maka diperkirakan jumlah anak usia 13-15 tahunyang tidak bersekolah akan menjadi 0% pada tahun 2011, sebagaimana terlihatpada gambar II-8 berikut :Gambar II-8. Proyeksi Pendidikan Anak Usia 13-15 tahun di Kota Depok100%Pendidikan Anak Usia 13-15 tahun80%60%40%20%0%2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Tidak Sekolah 28,40 28,52 9,912 27,34 5,383 10,20 830 537 - - - -Sekolah SLTP 38,81 38,31 59,34 41,60 43,46 45,32 47,18 49,04 50,90 52,76 54,62 56,49Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat Tahun 2002 dan Tahun 2003, BPS Kota Depok19

Selama periode tahun 2000 sampai tahun 2005, jumlah anak usia 16-18 tahunyang tidak sekolah terus menurun. Jika kecenderungan ini terus berlanjut makadiperkirakan jumlah anak usia 16-18 tahun yang tidak bersekolah pada tahun 2011diproyeksikan menjadi 0% sebagaimana terlihat dalam gambar II-9 berikut :Gambar II-9. Proyeksi Pendidikan Anak Usia 16-18 tahun di Kota Depok100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%Pendidikan Anak Usia 16-18 tahun(Dalam Ribuan Jiwa)2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Tidak Sekolah 49,12 46,38 49,71 43,50 20,81 14,43 8,957 4,096 - - - -Sekolah SLTA 29,38 32,02 31,77 33,04 35,52 38,00 40,48 42,96 45,45 47,93 50,41 52,89Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat Tahun 2002 dan Tahun 2003C. Angkatan KerjaData komposisi tenaga kerja pada tahun 2005 menunjukkan bahwa dari 585.798angkatan kerja, sebanyak 82.420 orang belum mendapatkan kesempatan kerja.Angka ini sama dengan 14,07% dari total angkatan kerja, atau 6 % dari totalpenduduk Kota Depok. Persentase ini relatif tinggi dibandingkan persentasepengangguran di Jawa Barat, yang hanya berkisar 4,7% pada tahun 2005.20

Angkatan kerja di Kota Depok sebagian besar bekerja di sektor tersier, yaitusektor yang meliputi lapangan usaha perdagangan, angkutan, komunikasi,keuangan dan jasa-jasa. Pada tahun 2005, jumlah angkatan kerja yang terlibat disektor tersier sebesar 408.300 orang, atau sama dengan 69,7 % dari total angkatankerja. Pada sektor sekunder, yaitu sektor yang meliputi lapangan usaha industripengolahan, listrik, gas, air minum dan konstruksi, jumlah angkatan kerja yangterlibat sebanyak 136.080 orang, atau sama dengan 23,2 % dari total angkatankerja. Sedangkan di sektor primer, yaitu sektor yang meliputi lapangan usahapertanian dan pertambangan, jumlah angkatan kerja yang terlibat hanya 19.700orang atau sekitar 3,37 % dari total angkatan kerja.Diprediksi jumlah angkatan kerja dan pencari kerja di Kota Depok akanmeningkat sebanding dengan pertumbuhan jumlah penduduknya. Diproyeksikanangkatan kerja pada tahun 2005 berjumlah sekitar 585.000, dan akan meningkatpada tahun 2011 menjadi 786.000 orang, sementara itu pencari kerja pada tahun2005 berjumlah 82.420 orang atau 7,57 % dari angkatan kerja, dan pada tahun 2010diproyeksikan mencapai 97.000 orang atau 8,22 % dari angkatan kerja,sebagaimana gambar II-10 berikut :Gambar II-10. Proyeksi Jumlah Angkatan Kerja dan Persentase Pencari Kerja.Angkatan KerjaJumlah Angkatan Kerja dan Persentase Pencari Kerjadiantara Penduduk Berusia 10 Tahun KeatasRibu Orang900800700600500400300200100-2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 201110%9%8%7%6%5%4%3%2%1%0%Pencari KerjaAngkatan Kerja 436, 443, 496, 543, 570, 585, 635, 662, 690, 723, 758, 786,Pencari Kerja 5.08 4.89 8.76 7.99 6.73 7.57 8.37 7.64 7.60 8.07 8.15 8.22Sumber: Kota Depok Dalam Angka 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, BPS Kota Depok21

Persentase angkatan kerja Kota Depok yang bergerak di sektor primerdiperkirakan akan semakin kecil di masa mendatang. Pada tahun 2011 diperkirakantenaga kerja yang bekerja pada sektor primer hanya sekitar 1,32 % dari totalangkatan kerja, sebagaimana grafik Gambar II-11 berikut :Gambar II-11. Perkembangan Persentase PDRB Sektor Primer di Kota DepokPERSEN TENAGA KERJA (% )PERSENTASE dan JUMLAH TENAGA KERJAPADA LAPANGAN USAHA PRIMER4.03.53.02.52.01.51.00.520,00018,00016,00014,00012,00010,0008,0006,0004,0002,000Jumlah Tenaga Kerja0.02000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011-Pertanian 3.8 3.79 2.32 3.29 2.12 3.16 2.35 2.15 1.94 1.73 1.53 1.32Jumlah Tenaga Kerja Primer 16,592 16,817 11,520 17,872 12,096 18,494 14,958 14,221 13,392 12,539 11,574 10,367Sumber: Kota Depok Dalam Angka 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, BPS Kota DepokSedangkan kontribusi PDRB pada sektor sekunder semakin meningkat,persentase angkatan kerja Kota Depok yang bergerak di sektor sekunder padatahun 2005 mencapai 131.280 orang atau 22,41 % dari total angkatan kerja, danpada tahun 2011 diperkirakan akan mencapai 141.060 orang atau 17,93 % dari totalangkatan kerja. Hal ini disebabkan adanya penurunan tenaga kerja sektor industrisecara global, sebagai dampak meningkatnya pemanfaatan teknologi mesin secaraefisien pada industri pengolahan. Namun secara nominal jumlah angkatan kerjayang terserap pada sektor sekunder tetap meningkat, dari sekitar 131.000 orangpada tahun 2005 menjadi sekitar 140.000 orang pada tahun 2011, sebagaimanagrafik perkembangan persentase tenaga kerja sektor sekunder pada Gambar II-12berikut :22

Gambar II-12. Perkembangan Persentase Tenaga Kerja Sektor Sekunder di KotaDepokPERSEN TENAG A KERJA (%)PERSENTASE dan JUMLAH TENAGA KERJA PADA LAPANGANUSAHA SEKUNDER252015105160,000140,000120,000100,00080,00060,00040,00020,000Jumlah Te naga Ke rja02000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011-Listrik, Gas & Air Minum 1.1 1.06 1.12 1.03 0.97 0.91 0.90 0.86 0.83 0.79 0.75 0.71Industri Olahan 21.9 20.54 17.25 16.81 17.81 20.68 17.69 17.27 16.85 16.43 16.01 15.59Bangunan & Konstruksi 8.5 8.08 9.69 6.48 5.73 5.22 4.62 3.85 3.09 2.33 1.57 0.81Jumlah Tenaga Kerja Sekunder 100,4 98,55 92,30 101,9 110,1 131,2 124,3 127,4 130,5 134,5 138,5 141,0Sumber: Kota Depok Dalam Angka 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, BPS Kota DepokWalaupun konstribusi sektor tersier terhadap PDRB menurun, tetapipersentase angkatan kerja Kota Depok yang bergerak di sektor ini sudah sangatbesar. Hal ini menunjukkan potensi sektor tersier dalam menyerap tenaga kerjamemberikan konstribusi sebesar 69,7 % dari total angkatan kerja pada tahun 2005dan pada tahun 2011 diperkirakan mencapai 81 % dari total angkatan kerja.Secara nominal peningkatan penyerapan tenaga kerja sektor tersier pada tahun2005 mencapai 415.000 orang, dan akan mencapai 628.900 orang pada tahun 2011sebagaimana grafik Gambar II-13 perkembangan persentase tenaga kerja sektortersier berikut :23

Gambar II-13. Perkembangan Persentase Tenaga Kerja Sektor Tersier di KotaDepokPERSEN TENAGA KERJA (% )PERSENTASE dan JUMLAH TENAGA KERJAPADA LAPANGAN USAHA TERSIER90807060504030201002000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011700,000600,000500,000400,000300,000200,000100,000-Jumlah Tenaga KerjaJasa-jasa 31.8 22.11 27.67 27.07 27.87 24.84 25.08 24.56 24.04 23.53 23.01 22.49Bank & Lembaga Keuangan 2.2 11.02 7.45 5.95 10.93 10.55 12.01 13.16 14.30 15.44 16.58 17.72Angkutan & Komuniksi 8.1 9.89 11.09 11.83 10.32 11.43 12.31 12.84 13.37 13.91 14.44 14.97Perdangan, hotel & Restoran 22.6 22.9 23.19 26.61 23.72 22.40 24.06 24.20 24.34 24.48 24.62 24.76Jumlah Tenaga Kerja Tersier 282,5 292,5 344,5 388,1 415,5 405,4 466,7 495,2 525,1 559,9 596,8 628,9Sumber: Kota Depok Dalam Angka 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, BPS Kota DepokD. Angka Kemiskinan dan Pemerataan PendapatanPada tahun 2005 batas garis kemiskinan di Kota Depok diprediksikan beradapada tingkat penghasilan sekitar Rp. 206.000/kapita/bulan, dan akan meningkatmenjadi Rp. 323.000/kapita/bulan pada tahun 2011. Jumlah penduduk miskin yangterdata pada tahun 2005 sebesar 77.460 orang atau 5,77 % dari jumlah penduduk,dan diprediksikan akan mencapai 115.000 orang atau 7,9 % dari jumlah penduduk,sebagaimana terlihat pada grafik kemiskinan pada gambar II-14 berikut :24

Gambar II-14. Proyeksi Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kota Depok140,000Kemiskinan9%Jumlah Penduduk Miskin120,000100,00080,00060,00040,00020,0008%7%6%5%4%3%2%1%Persen Penduduk Miskin-2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Jmlh penduduk miskin (orang) 37,30 68,50 65,00 64,00 77,46 84,28 91,10 93,49 102,2 110,0 115,0% Penduduk miskin 3.23% 5.62% 4.96% 4.84% 5.77% 6.17% 6.57% 6.59% 7.19% 7.65% 7.90%0%Sumber: Laporan Pembangunan Manusia Kota Depok Tahun 2004, BPS Kota DepokKetimpangan pendapatan di Kota Depok diperkirakan akan meningkatdibandingkan dengan data tahun 2005 sebesar 0,217 dan pada tahun 2011diperkirakan mencapai 0,257. Hal ini ditunjukan oleh pemerataan pendapatan yangdiukur dengan indikator Gini Ratio, di mana pemerataan pendapatan dua dan tigatahun lalu lebih baik dari kondisi sekarang sebagaimana ditunjukkan grafik gambarII-15 berikut :Gambar II-15 Proyeksi Pemerataan Pendapatan.0.35Pemerataan Pendapatan0.300.250.200.150.100.050.002001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Gini Ratio 0.152 0.121 0.281 0.314 0.217 0.239 0.271 0.257 0.243 0.256 0.257Sumber: Laporan Pembangunan Manusia Kota Depok Tahun 200425

2.3. PEREKONOMIAN DAERAH2.3.1 Produk Domestik Regional BrutoSelama tiga tahun terakhir (2002 – 2005) perekonomian Kota Depok rata-ratatumbuh 6% lebih per tahun. Pertumbuhan terbesar terjadi pada tahun 2004 yaitusebesar 6,45%. Diperkirakan sampai dengan tahun 2011, rata-rata pertumbuhanekonomi Kota Depok akan berkisar pada 6 % pertahun, sebagaimana grafikpertumbuhan ekonomi Kota Depok pada gambaran II-16 berikut :Gambar II-16. Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kota Depok250Laju Pertumbuhan Ekonomi7%Indeks (Tahun 1993 = 100)200150100506%5%4%3%2%1%Pertumbuhan02000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 20110%Indeks PDRB 98.30 104.1 110.5 117.5 125.1 132.7 141.1 150.0 159.4 169.4 180.1 191.3LPE 4.47 5.98 6.12 6.34 6.45 6.07 6.34 6.31 6.25 6.24 6.32 6.26Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kota Depok Menurut Lapangan Usaha tahun 2000-2005. (Bapeda dan BPS Kota Depok)26

A. PDRB Sektor PrimerSektor primer di Kota Depok hanya terdiri dari lapangan usaha pertaniandalam arti luas yang meliputi usaha peternakan, perikanan dan perkebunan.Sedangkan sektor primer yang meliputi lapangan usaha pertambangan danpenggalian tidak terdapat di Kota Depok.Persentase PDRB sektor primer Kota Depok tahun 2005 hanya 2,81% dari total PDRB, presentase ini akan semakin kecil di masa mendatang, danpada tahun 2011 diperkirakan PDRB sektor primer di Kota Depok hanyamencapai 2,19% dari total PDRB. Grafik perkembangan persentase PDRBsektor primer di Kota Depok dapat diilihat pada Gambar II-17 berikut :Gambar II-17. Perkembangan Persentase PDRB Sektor Primer di Kota Depok3.5PERSENTASE PDRBLAPANGAN USAHA PRIMER3.02.52.01.51.00.50.02000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 20111. Pertanian 3.32 3.21 3.12 3.00 2.91 2.81 2.70 2.60 2.50 2.40 2.30 2.19Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kota Depok Menurut Lapangan Usaha tahun 2000-2005. (Bapeda dan BPS Kota Depok)27

1. PDRB Lapangan Usaha PertanianLapangan usaha pertanian memberikan kontribusi PDRB sebesar3,59% terhadap nilai total PDRB Kota Depok, dengan laju pertumbuhan2,22%. Kecilnya konstribusi sektor pertanian diakibatkan berbagaipermasalahan, diantaranya adalah produktivitas, efesiensi usaha,konservasi lahan pertanian, keterbatasan sarana dan prasarana, sertaterbatasnya kredit dan infrastruktur pertanian. Disamping itu,pembangunan pertanian Kota Depok juga menghadapi masalah lainnya,seperti : lahan yang semakin menyempit, rendahnya kualitas sumber dayamanusia pertanian, serta keterbatasan pemanfaatan teknologi.Perkembangan PDRB (atas dasar harga konstan 1993) darilapangan usaha pertanian sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel II-2.aberikut :Tabel II-2. a. PDRB Kota Depok dari Lapangan Usaha Pertanian (ADHK1993)Lapangan Usaha 1999 2000 2001 2002 2003 2004PERTANIAN 42,400.90 43,099.10 44,214.03 45,551.59 46,561.40 48,086.77Tanaman Bahan Makanan 6,639.64 6,804.16 6,999.76 7,176.93 7,377.17 7,675.07Tanaman Perkebunan 140.25 140.54 146.64 148.36 150.16 151.99Peternakan 31,703.10 31,957.76 32,633.10 33,634.09 34,370.68 35,523.47Kehutanan - - - - - -Perikanan 3,917.91 4,196.64 4,434.53 4,592.21 4,663.39 4,736.24Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kota Depok Menurut Lapangan Usaha tahun2000- 2005. (Bapeda dan BPS Kota Depok)Sedangkan persentase PDRB lapangan usaha pertanian Kota Depokdibandingkan total PDRB Kota Depok adalah sebagaimana ditampilkanpada Tabel II-2.b berikut :Tabel II-2. b. Persentase PDRB dari Lapangan Usaha Pertanian (ADHK1993) di Kota DepokSektor 1999 2000 2001 2002 2003 20041. Pertanian 3.41 3.32 3.21 3.12 3.00 2.91Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kota Depok Menurut Lapangan Usaha tahun 2000-2005. (Bapeda dan BPS Kota Depok)28

Pertumbuhan sektor pertanian Kota Depok selama periode tahun1999-2003 di bawah 3 % per tahun dengan PDRB lapangan usahapertanian tidak pernah melebihi Rp. 50.000 per kapita. Dibandingkandengan lapangan usaha pertanian Jawa Barat, dengan pertumbuhan ratarata3 % per tahun dan PDRB per kapita sebesar Rp. 768.000, maka sektorpertanian Kota Depok relatif tertinggal. Secara grafis perbandinganlapangan usaha pertanian Jawa Barat dan Kota Depok dapat dilihat padaGambar II-18 berikut :Gambar II-18. Posisi Lapangan Usaha Pertanian Kota Depok dibandingrata-rata Jawa Barat.LAPANGAN USAHA PERTANIAN6PERTUMBUHAN (%)Cepat Maju &Cepat Tumbuh3BerkembangCepat20021999200120032000-MajuTertekan768,000RelatifTertinggal-PDRB SEKTOR PER KAPITA (Rp.)Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kota Depok Menurut Lapangan Usaha tahun 2000-2005 (Bapeda dan BPS Kota Depok), diolah29

B. PDRB Sektor SekunderPersentase PDRB sektor sekunder Kota Depok saat ini sekitar 52,08 %dari total PDRB. Hal ini menunjukan konstribusi sektor sekunder terhadapstruktur ekonomi Kota Depok cukup besar peranannya. Diproyeksikan padatahun 2011 konstribusi PDRB sektor sekunder akan mencapai 53,54 % daritotal PDRB Kota Depok sebagaimana diperlihatkan oleh grafik perkembanganpersentase PDRB pada Gambar II – 19 berikut :Gambar II-19. Perkembangan Persentase PDRB Sektor Sekunder diDepokKotaPERSENTASE PDRBLAPANGAN USAHA SEKUNDER5550454035302000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 20115. Bangunan/ Konstruksi 7.02 7.01 6.87 6.82 6.77 6.67 6.60 6.52 6.44 6.36 6.29 6.214. Listrik, Gas & Air Minum 3.97 4.02 4.01 3.98 3.96 3.98 3.97 3.97 3.96 3.96 3.95 3.953. Industri Pengolahan 39.86 40.03 40.45 40.78 41.09 41.43 41.76 42.09 42.42 42.75 43.08 43.41Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kota Depok Menurut Lapangan Usaha tahun 2000-2005. (Bapeda dan BPS Kota Depok)30

1. PDRB Lapangan Usaha Industri PengolahanPerkembangan PDRB (atas dasar harga konstan 1993) Kota Depokyang berasal dari Lapangan usaha industri pengolahan adalahsebagaimana ditunjukkan dalam Tabel II-3.a berikut :Tabel II-3. a. PDRB Kota Depok dari Lapangan Usaha Industri Pengolahan (ADHK 1993)LAPANGAN USAHA 1999 2000 2001 2002 2003 2004INDUSTRIPENGOLAHAN489.650,76 517.377,26 550.740,32 590.528,62 633.105,73 679.108,70Industri Migas - - - - - -3.1.1. Pengilangan M.Bumi- - - - - -3.1.2. Gas Alam Cair - - - - - -Industri Non Migas 489.650,76 517.377,26 550.740,32 590.528,62 633.105,73 679.108,70Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kota Depok Menurut Lapangan Usaha tahun 2000-2005. (Bapeda dan BPS Kota Depok)Sedangkan persentase PDRB lapangan usaha industri pengolahanKota Depok dibandingkan total PDRB Kota Depok adalah sebagaimanaditampilkan pada Tabel II-3.b berikut :Tabel II-3. b. Persentase PDRB dari Lapangan Usaha Industri Pengolahan (ADHK 1993) diKota DepokSEKTOR 1999 2000 2001 2002 2003 2004INDUSTRIPENGOLAHAN39.41 39.86 40.03 40.45 40.78 41.09Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kota Depok Menurut Lapangan Usaha tahun 2000-2005. (Bapeda dan BPS Kota Depok)31

Hasil-hasil industri pengolahan di Kota Depok sebagian telahmenjadi komoditas ekspor. Menurut Dr. Muhammad Wahyudin dalam buku“Industri Orentasi Ekspor: Dinamika dan Analisis Spasial”, selama dasawarsa 1990 –1999, Kota Depok diklasifikasikan sebagai kota yang tinggiekspor industri manufakturnya diantara 182 kabupaten/kota di seluruhIndonesia. Ada 80 kabupaten/kota yang mendapat peringkat tinggi eksporindustri manufakturnya pada tahun 1990, empat diantaranya dari DKIJakarta dan Jawa Barat, yaitu: Kabupaten Karawang, Kota Jakarta Pusat,Kota Tangerang dan Kota Depok.Pada tahun 1999 tercatat ada 76 kabupaten/kota yang tergolongtinggi ekspor industri manufakturnya, lima diantaranya dari DKI Jakarta danJawa Barat, yaitu: Kota Bogor, Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Pusat, KotaBekasi dan Kota Depok. Kota Tangerang naik peringkatnya dari sepuluhtahun sebelumnya menjadi sangat tinggi ekspor industri manufakturnya,sedangkan Kota Bogor dan Kota Bekasi turun peringkatnya dan KotaDepok berhasil mempertahankan peringkatnya seperti sepuluh tahunsebelumnya.Dibandingkan lapangan usaha industri pengolahan Jawa Barat, darirata-rata pertumbuhan PDRB-nya selama lima tahun terakhir ini, lapanganusaha industri pengolahan Kota Depok berkembang cepat. Selamatahun 2000 – 2005, pertumbuhan lapangan usaha industri pengolahan diKota Depok hampir selalu di atas 4,5% per tahun (ADHK 1993), kecualitahun 1999, padahal rata-rata pertumbuhan lapangan usaha industripengolahan di Jawa Barat (tahun 2003 & 2004) hanya 4,5% per tahun.Namun, PDRB lapangan Usaha industri pengolahan di Kota Depok masih dibawah Rp. 600.000 per kapita (ADHK 1993), sedangkan rata-rata PDRBlapangan usaha industri pengolahan di Jawa Barat pada tahun 2003 dan2004 sebesar Rp. 2.400.000 per kapita. Secara grafis, perbandinganlapangan usaha industri pengolahan Jawa Barat dan Kota Depok dapatdilihat pada Gambar II-20 berikut :32

Gambar II-20. Posisi Lapangan Usaha Industri Pengolahan Kota Depokdibanding Jawa BaratLAPANGAN USAHA INDUSTRI OLAHANPERTUMBUHAN (%)9.0Cepat Maju &Cepat Tumbuh4.5MajuTertekanBerkembangCepatRelatifTertinggal2002200320012000-2,400,000PDRB SEKTOR PER KAPITA (Rp.)1999200,000Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kota Depok Menurut Lapangan Usaha tahun2000- 2005. (Bapeda dan BPS Kota Depok), diolah2. PDRB Lapangan Usaha Listrik, Gas dan Air MinumPerkembangan PDRB (atas dasar harga konstan 1993) Kota Depokyang berasal dari lapangan usaha listrik, gas dan air minum ditunjukkandalam Tabel II-4.a berikut :Tabel II-4. a. PDRB Kota Depok dari Lapangan Usaha Listrik, Gas dan Air Minum(ADHK 1993)LAPANGAN USAHA 1999 2000 2001 2002 2003 2004Listrik, Gas dan AirMinum49.649,73 51.596,04 55.328,53 580.573,53 613.867,68 65.374,34Listrik 46.611,81 48.494,93 52.044,14 55.133,42 58.215,38 61.495,00Gas - - - - - -Air Bersih 3.037,92 3.101,11 3.284,21 3.440,11 3.652,30 3.879,34Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kota Depok Menurut Lapangan Usaha tahun2000- 2005. (Bapeda dan BPS Kota Depok)33

Sedangkan persentase PDRB lapangan usaha listrik, gas dan airminum Kota Depok terhadap PDRB Kota Depok ditampilkan padaTabel II-4.b berikut :Tabel II-4. b. Persentase PDRB dari Lapangan Usaha Listrik, Gas & Air minum(ADHK 1993) di Kota DepokSEKTOR 1999 2000 2001 2002 2003 2004Listrik, Gas dan Air Minum 4.00 3.97 4.02 4.01 3.98 3.96Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kota Depok Menurut Lapangan Usahatahun 2000- 2005. (Bapeda dan BPS Kota Depok)Dibandingkan lapangan usaha listrik, gas dan air minum Jawa Barat,ditinjau dari rata-rata pertumbuhannya, selama lima tahun terakhir ini,lapangan usaha listrik, gas & air minum Kota Depok berkembang cepat.Selama tiga tahun terakhir pertumbuhan lapangan usaha listrik, gas & airminum di Kota Depok selalu diatas 5% per tahun (ADHK 1993) (lihatGambar II-21), padahal rata-rata pertumbuhan lapangan usaha listrik, gas& air minum di Jawa Barat (tahun 2003 dan 2004) hanya 5% per tahun.Namun, PDRB lapangan usaha listrik, gas dan air minum di Kota Depokmasih dibawah Rp. 60.000 per kapita (ADHK 1993), sedangkan rata-rataPDRB lapangan usaha listrik, gas & air minum di Jawa Barat tahun 2003dan 2004 sebesar Rp. 120.000 per kapita. Secara grafis, perbandinganlapangan usaha listrik, gas dan air minum Jawa Barat dan Kota Depokdapat dilihat pada Gambar II-21. berikut :34

Gambar II-21. Posisi Lapangan Usaha Listrik, Gas & Air Minum Kota Depokdibanding Jawa Barat10.0LAPANGAN USAHALISTRIK, GAS & AIR MINUMPERTUMBUHAN(%)5.0Cepat Maju &Cepat TumbuhMajuTertekanBerkembangCepat19992000RelatifTertinggal200120022003-120,000PDRB SEKTOR PER KAPITA (Rp.)20,000Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kota Depok Menurut Lapangan Usaha tahun2000- 2005. (Bapeda dan BPS Kota Depok), diolahPDRB Lapangan Usaha Bangunan/KonstruksiLapangan usaha ini mencakup kegiatan pembangunan fisik(konstruksi), baik yang digunakan sebagai tempat tinggal (pemukiman) atausarana lainnya yang dilakukan oleh perusahaan konstruksi maupunperorangan.Perkembangan PDRB (atas dasar harga konstan 1993) Kota Depokyang berasal dari Lapangan usaha bangunan dan konstruksi adalahsebagaimana ditunjukkan dalam Tabel II.5.a berikut :Tabel II-5.a. PDRB Kota Depok dari Lapangan Usaha Konstruksi (ADHK 1993)LAPANGAN USAHA 1999 2000 2001 2002 2003 2004Bangunan danKonstruksi89.009,17 91.145,39 96.386,25 100.344,32 105.903,40 111.816,21Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kota Depok Menurut Lapangan Usaha tahun2000- 2005. (Bapeda dan BPS Kota Depok)35

Sedangkan persentase PDRB lapangan usaha bangunan dankonstruksi Kota Depok terhadap PDRB Kota Depok ditampilkan pada TabelII-5.b berikut :Tabel II-5. b. Persentase PDRB dari Lapangan Usaha Konstruksi (ADHK 1993) diKota DepokSEKTOR 1999 2000 2001 2002 2003 2004Bangunan danKonstruksi7.16 7.02 7.01 6.87 6.82 6.77Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kota Depok Menurut Lapangan Usahatahun 2000- 2005. (Bapeda dan BPS Kota Depok)Lapangan usaha bangunan/konstruksi Kota Depok relatiftertinggal dibandingkan dengan lapangan usaha bangunan/konstruksiJawa Barat, baik rata-rata pertumbuhannya maupun rata-rata PDRB perkapitanya. Selama tahun 1999-2003 pertumbuhan lapangan usahabangunan/konstruksi di Kota Depok selalu dibawah 9% per tahun (ADHK1993), padahal rata-rata pertumbuhan lapangan usahabangunan/konstruksi di Jawa Barat (tahun 2003 & 2004) mencapai 9% pertahun.Berdasarkan PDRB per kapita, lapangan usaha bangunan/konstruksidi Kota Depok tidak pernah mencapai Rp. 100.000 per kapita (ADHK 1993),sedangkan rata-rata PDRB lapangan usaha bangunan/konstruksi di JawaBarat tahun 2003 dan 2004 sebesar Rp. 160.000 per kapita. Secara grafis,perbandingan lapangan usaha bangunan/konstruksi Jawa Barat dan KotaDepok dapat dilihat pada Gambar II-22. berikut :36

Gambar II-22. Posisi Lapangan Usaha Konstruksi Kota Depok dibandingJawa BaratLAPANGAN USAHA KONSTRUKSIPERTUMBUHAN (%)Cepat Maju &Cepat Tumbuh9.0-MajuTertekan160,000BerkembangCepatRelatifTertinggal20012000199920032002PDRB SEKTOR PER KAPITA (Rp.)60,000Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kota Depok Menurut Lapangan Usahatahun 2000- 2005. (Bapeda dan BPS Kota Depok), diolahC. PDRB Sektor TersierSektor tersier terdiri dari lapangan usaha perdagangan, hotel danrestoran, lapangan usaha angkutan dan komunikasi, lapangan usaha bank &lembaga keuangan lainnya, serta lapangan usaha jasa-jasa.Selama lima tahun terakhir persentase PDRB sektor tertier KotaDepok menunjukkan penurunan meskipun tidak signifikan. Kecenderunganpenurunan ini akan terbawa ke masa mendatang. Tanpa pengelolaan yangtepat, kontribusi sektor tertier terhadap struktur ekonomi Kota Depok akansemakin kecil. Pada tahun 2010, yakni lima tahun dari sekarang, diperkirakankontribusi PDRB sektor tertier di Kota Depok berkurang 0,74% menjadi44,37%. Grafik perkembangan persentase PDRB sektor tersier di Kota Depokdapat dilihat pada Gambar II-23 berikut :37

Gambar II-23. Perkembangan Persentase PDRB Sektor Tersier di Kota Depok50PERSENTASE PDRBLAPANGAN USAHA TERSIERPERSEN PDRB (%)4030202000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 20119. Jasa-jasa 9.54 9.56 9.41 9.28 9.15 9.07 8.96 8.85 8.75 8.64 8.53 8.438. Bank & Lembaga Keuangan lain 4.81 4.82 4.79 4.87 4.95 5.00 5.05 5.11 5.16 5.22 5.27 5.337. Pengangkutan & Komunikasi 5.99 6.03 6.12 6.15 6.18 6.21 6.24 6.27 6.31 6.34 6.37 6.416. Perdagangan, Hotel & Restoran 25.49 25.32 25.23 25.12 24.99 24.85 24.72 24.59 24.46 24.33 24.20 24.08Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kota Depok Menurut Lapangan Usaha tahun 2000-2005. (Bapeda dan BPS Kota Depok)PDRB Lapangan Usaha Perdagangan, Hotel dan RestoranPerkembangan PDRB (atas dasar harga konstan 1993) Kota Depokyang berasal dari lapangan usaha perdagangan, hotel dan restoranditunjukkan dalam Tabel II-6.a berikut :Tabel II-6.a. PDRB Kota Depok dari Lapangan Usaha Perdagangan, Hotel & Restoran (ADHK1993)LAPANGAN USAHA 1999 2000 2001 2002 2003 2004Perdagangan, Hoteldan Restoran318.713,60 330.852,92 348.361,56 368.341,50 389.971,67 413.054,94Perdagangan 255.657,51 266.002,32 279.731,34 294.669,01 312.054,48 330.609,30Hotel 1.453,90 1.455,79 1.490,86 1.510,41 1.519,20 1.528,10Restoran 61.608,19 63.394,81 67.139,36 72.162,08 76.397,99 80.917,54Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kota Depok Menurut Lapangan Usaha tahun 2000-2005. (Bapeda dan BPS Kota Depok)38

Sedangkan persentase PDRB lapangan usaha perdagangan, hotel danrestoran dibandingkan total PDRB ditampilkan pada Tabel II-6.b berikut :Tabel II-6. b. Persentase PDRB dari Lapangan Usaha Perdagangan, Hotel &Restoran (ADHK 1993) di Kota DepokSektor 1999 2000 2001 2002 2003 20046. Perdagangan, Hotel & Restoran 25.65 25.49 25.32 25.23 25.12 24.99Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kota Depok Menurut Lapangan Usaha tahun 2000-2005. (Bapeda dan BPS Kota Depok)Sektor lapangan usaha perdagangan, hotel dan restoran Kota Depokberkembang cepat jika dibandingkan dengan sektor serupa di Jawa Barat.Ditinjau dari rata-rata pertumbuhannya selama tahun 2001 – 2003,pertumbuhan lapangan usaha perdagangan, hotel dan restoran Kota Depokselalu diatas 5% per tahun (ADHK 1993), sedangkan rata-rata pertumbuhanJawa Barat pada tahun 2003 - 2004 hanya 4% per tahun. Dalam segi PDRBper kapita, lapangan Usaha perdagangan, hotel dan restoran di Kota Depokmaksimum hanya mencapai Rp. 320.000 per kapita (ADHK 1993) pada tahun1999-2003, sedangkan rata-rata di Jawa Barat tahun 2003 - 2004 adalah Rp.1.000.000 per kapita. Secara grafis, perbandingannya pada Gambar II-24.berikut :Gambar II-24. Posisi Lapangan Usaha Perdagangan, Hotel & Restoran KotaDepok dibanding Jawa BaratPERTUMBUHAN(%)8.04.0LAPANGAN USAHA PERDAGANGAN, HOTEL& RESTORANCepat Maju &Cepat TumbuhMajuTertekanBerkembangCepatRelatifTertinggal20022003200120001999-1,000,000PDRB SEKTOR PER KAPITA (Rp.)200,000Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kota Depok Menurut Lapangan Usaha tahun2000- 2005. (Bapeda dan BPS Kota Depok), diolah39

1. PDRB Lapangan Usaha Angkutan dan KomunikasiSalah satu potensi kota Depok adalah di sektor perhubungan. LokasiKota Depok yang dekat dengan ibukota dan banyaknya penduduk yangbekerja di ibukota Jakarta, menyebabkan meningkatnya kegiatan perjalanancommuter (pulang-pergi) antara kedua kota tersebut. Perkembangan PDRBatas dasar harga konstan 1993 Kota Depok yang berasal dari lapanganusaha angkutan dan komunikasi diperlihatkan oleh Tabel II-7.a berikut :Tabel II-7.a. PDRB Kota Depok dari Lapangan Usaha Angkutan & Komunikasi (ADHK 1993)LAPANGAN USAHA 1999 2000 2001 2002 2003 2004Pengangkutan &Komunikasi75.284,82 77.761,24 83.019,44 89.347,51 95.468,43 102.082,20- Angkutan 71.088,99 73.414,78 78.492,92 84.108,90 89.569,49 95.433,90Angkutan Rel 2.911,30 2.867,34 3.057,81 3.200,88 3.429,10 3.675,50Angkutan JalanRaya58.282,25 60.462,01 64.780,59 69.754,99 74.456,48 79.513,99Angkutan Laut - - - - - -Angkutan Sungai - - - - - -Angkutan Udara - - - - - -Jasa PenunjangAngkutan9.895,44 10.085,43 10.654,52 11.153,03 11.683,91 12.244,41- Komunikasi 4.195,83 4.346,46 4.526,52 5.238,61 5.898,94 6.648,30Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kota Depok Menurut Lapangan Usaha tahun 2000- 2005. (Bapedadan BPS Kota Depok)Sedangkan persentase PDRB lapangan usaha angkutan dankomunikasi Kota Depok dibandingkan total PDRB Kota Depok ditampilkanpada Tabel II-7.b berikut :Tabel II-7. b. Persentase PDRB dari Lapangan Usaha Angkutan &Komunikasi (ADHK 1993) di Kota DepokSektor 1999 2000 2001 2002 2003 20047. Pengangkutan & Komunikasi 6.06 5.99 6.03 6.12 6.15 6.18Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kota Depok Menurut Lapangan Usaha tahun2000- 2005. (Bapeda dan BPS Kota Depok)40

Lapangan usaha angkutan dan komunikasi Kota Depok relatiftertinggal jika dibandingkan lapangan usaha serupa di Jawa Barat. Selamatahun 1999 – 2003, pertumbuhan lapangan usaha angkutan dankomunikasi di Kota Depok selalu dibawah 9% per tahun (ADHK 1993),padahal rata-rata pertumbuhan lapangan usaha angkutan dan komunikasidi Jawa Barat (tahun 2003 & 2004) mencapai 10% per tahun. Dalam segiPDRB per kapita, lapangan usaha angkutan dan komunikasi di Kota Depoktidak pernah mencapai Rp. 100.000 per kapita (ADHK 1993), sedangkanrata-rata PDRB lapangan usaha angkutan dan komunikasi di Jawa Barattahun 2003 dan 2004 sebesar Rp. 250.000 per kapita. Secara grafis,perbandingan lapangan usaha angkutan dan komunikasi Jawa Barat danKota Depok dapat dilihat pada Gambar II-25. berikut :Gambar II-25. Posisi Lapangan Usaha Angkutan & Komunikasi Kota Depokdibanding Jawa BaratCepat Maju &Cepat Tumbuh10.0LAPANGAN USAHA ANGKUTAN&KOMUNIKASIBerkembangCepatPERTUMBUHAN (%)2002200320012000-MajuTertekan250,000RelatifTertinggal199950,000PDRB SEKTOR PER KAPITA (Rp.)Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kota Depok Menurut Lapangan Usaha tahun2000- 2005. (Bapeda dan BPS Kota Depok), diolah41

2. PDRB Lapangan Usaha Bank dan Lembaga Keuangan LainnyaPada sub-sektor bank pada tahun 2004 terdapat lembaga keuanganformal bank sebanyak 22 bank dengan rincian: bank pemerintah 4 buah,bank swasta nasional 16 buah, bank daerah 2 buah. Termasuk dalam subsektorlembaga keuangan lainnya adalah lembaga keuangan bukan bank,sewa bangunan, dan jasa perusahaan.Perkembangan PDRB (atas dasar harga konstan 1993) yang berasaldari Lapangan usaha bank dan lembaga keuangan ditunjukkan dalamTabel II-8.a berikut :Tabel II-8.a. PDRB Kota Depok dari Lapangan Usaha bank/lembagakeuangan (ADHK1993)Lapangan Usaha 1999 2000 2001 2002 2003 2004BANK & LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA 57,130.15 62,441.44 66,242.59 69,928.13 75,641.72 81,882.16Bank 1,315.89 1,440.24 1,597.37 1,703.35 1,808.61 1,921.26Lembaga Keuangan Bukan Bank 224.05 228.60 240.92 249.37 264.86 281.43Sewa Bangunan 49,866.28 54,852.91 58,198.24 61,469.87 66,780.87 72,595.74Jasa Perusahaan 5,723.93 5,919.69 6,206.06 6,505.54 6,787.38 7,083.73Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kota Depok Menurut Lapangan Usaha tahun 2000-2005. (Bapeda dan BPS Kota Depok)Sedangkan persentase PDRB lapangan usaha bank dan lembagakeuangan Kota Depok dibandingkan total PDRB Kota Depok ditampilkanpada Tabel II-8.b berikut :Tabel II-8.b. Persentase PDRB dari Lapangan Usaha bank dan lembagakeuangan (ADHK 1993) di Kota DepokSektor 1999 2000 2001 2002 2003 20048. Bank & Lembaga Keuangan lain 4.60 4.81 4.82 4.79 4.87 4.95Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kota Depok Menurut Lapangan Usaha tahun 2000-2005. (Bapeda dan BPS Kota Depok)42

Dibandingkan lapangan usaha bank dan lembaga keuangan JawaBarat, selama tahun 2001 - 2004, lapangan usaha bank & lembagakeuangan di Kota Depok berkembang cepatdengan rata-ratapertumbuhan diatas 6 %, sedangkan pertumbuhan rata-rata Jawa Baratpada tahun 2003-2004 adalah 6% per tahun. Namun, rata-rata PDRBlapangan usaha bank & lembaga keuangan Kota Depok tidak lebih dariRp.80.000,- per kapita (ADH 1993) sedangkan rata-rata Jawa Barat tahun2003 - 2004 adalah Rp. 190.000 per kapita. Secara grafis perbandinganlapangan usaha bank & lembaga keuangan Jawa Barat dan Kota Depokdapat dilihat pada Gambar II-26. berikut :Gambar II-26. Posisi Lapangan Usaha Bank & Lembaga Keuangan KotaDepok dibanding Jawa BaratLAPANGAN USAHA BANK & LEMBAGAKEUANGANPERTUMBUHAN (%)6.0-Cepat Maju &Cepat TumbuhMajuTertekan190,000BerkembangCepatRelatifTertinggalPDRB SEKTOR PER KAPITA (Rp.)2003200020022001199950,000Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kota Depok Menurut Lapangan Usaha tahun 2000-2005. (Bapeda dan BPS Kota Depok), diolah43

3. PDRB Lapangan Usaha Jasa-jasaLapangan usaha jasa-jasa dikelompokkan ke dalam dua sub-sektoryaitu: sub-sektor jasa pemerintahan umum dan sub-sektor jasa swasta.Perkembangan PDRB (atas dasar harga konstan 1993) Kota Depok yangberasal dari lapangan usaha jasa-jasa ditunjukkan padaTabel II-9.a berikut :Tabel II-9.a. PDRB Kota Depok dari Lapangan Usaha Jasa-jasa (ADHK1993)Lapangan Usaha 1999 2000 2001 2002 2003 2004JASA JASA 120,690.42 123,817.27 131,456.58 137,366.42 144,104.67 151,240.81Pemerintahan Umum 58,948.16 60,793.24 65,504.71 68,388.23 71,588.80 74,965.29Swasta 61,742.26 63,024.03 65,951.87 68,978.19 72,515.87 76,275.529.2.1 Sosial kemasyarakatan 23,489.63 24,067.47 25,340.51 26,665.78 28,465.72 30,402.149.2.2 Hiburan dan Rekreasi 1,574.41 1,621.80 1,675.15 1,729.25 1,794.96 1,863.709.2.3 Perorangan dan Rumah tangga 36,678.22 37,334.76 38,936.21 40,583.16 42,255.19 44,009.68Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kota Depok Menurut Lapangan Usaha tahun 2000-2005. (Bapeda dan BPS Kota Depok)Sedangkan persentase PDRB lapangan usaha jasa-jasa Kota Depokterhadap PDRB Kota Depok ditampilkan pada Tabel II-9.b berikut :Tabel II-9.b. Persentase PDRB dari Lapangan Usaha Jasa-jasa (ADHK1993) di Kota DepokSektor 1999 2000 2001 2002 2003 20049. Jasa-jasa 9.71 9.54 9.56 9.41 9.28 9.15Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kota Depok Menurut Lapangan Usaha tahun 2000-2005. (Bapeda dan BPS Kota Depok)44

Dibandingkan lapangan usaha jasa-jasa Jawa Barat, selama tahun2000 - 2004, lapangan usaha jasa-jasa di Kota Depok relatif tertinggal,dimana rata-rata pertumbuhan dibawah 8 %, sementara pertumbuhanrata-rata Jawa Barat tahun 2003-2004 mencapai 14 %. Selain itu PDRBlapangan usaha jasa di Kota Depok tidak pernah melebihi Rp.130.000,- perkapita, sementara pertumbuhan Jawa Barat pada tahun 2003-2004 rataratamencapai Rp.460.000 per kapita. Secara grafis, perbandinganlapangan usaha jasa-jasa Jawa Barat dan Kota Depok dapat dilihat padaGambar II-27. berikut :Gambar II-27. Posisi Lapangan Usaha Jasa-jasa Kota Depok dibandingJawa BaratLAPANGAN USAHA JASA-JASACepat Maju &Cepat Tumbuh14.0BerkembangCepatPERTUMBUHAN(%)MajuTertekanRelatifTertinggal20012002200320001999-460,00050,000PDRB SEKTOR PER KAPITA (Rp.)Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kota Depok Menurut Lapangan Usaha tahun2000- 2005. (Bapeda dan BPS Kota Depok), diolah2.3.2. Ekspor dan ImporSebagaimana telah disebutkan sebelumnya, bahwa selama tahun 1990-1999 Kota Depok diklasifikasikan sebagai kota yang tinggi ekspor industrimanufakturnya. Hal ini terlihat dari meningkatnya nilai ekspor Kota Depok daritahun 2001 sebesar USD 66,83 juta, menjadi USD 321,48 juta pada tahun2004. Diperkirakan pada tahun 2010 nilai ekspor Kota Depok akan mencapaiUSD 925 juta. Grafik nilai ekspor Kota Depok dapat dilihat padaGambar II-28. berikut :45

Gambar II-28. Perkembangan Ekspor dan Impor Kota DepokJuta USD4.03.53.02.5Nilai Ekspor & Impor1,2001,000800Juta USDImpor2.01.51.00.5600400200Ekspor0.02001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011-Nilai Impor (USD) 2,354 2,623 2,623 2,802 2,862 3,002 3,088 3,210 3,308 3,422 3,525Nilai Ekspor (USD) 66,83 175,6 428,9 321,4 502,5 575,4 612,2 739,2 794,1 875,9 966,9(ribuan)Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kota Depok Menurut Lapangan Usaha tahun 2000-2005. (Bapeda dan BPS Kota Depok)2.3.3. Pendapatan Asli DaerahKomponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), sebagaimana diatur dalamPasal 157 huruf a Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah terdiri dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, HasilPengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan AsliDaerah (PAD) yang sah, serta Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yangdipisahkan.Selama kurun waktu tahun 2002sampai dengan 2005 kontribusi PajakDaerah terhadap Pendapatan Asli Daerah rata-rata 51%, Retribusi Daerahsebesar 41%, dan lain-lain PAD yang sah rata-rata 6% dan hasil pengelolaankekayaan daerah yan dipisahkan dengan rata-rata 2%. Grafis perkembanganPendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Depok dapat dilihat pada Gambar II-29berikut :46

Gambar II-29. Komponen Pendapatan Asli Daerah Kota DepokHasil PAD yangdipisahkan(ribuan)Sumber: Realisasi Pendapatan 2002 - 2005, Dipenda Kota DepokA. Hasil Pajak DaerahHasil Pajak Daerah dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2005,menunjukan peningkatan rata-rata sebesar 17,3% atau sebesar Rp. 3,86milyar. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang dipicu oleh kebijakanekonomi yang tepat, diharapkan penerimaan dari hasil pajak daerah akanterus meningkat, dan diharapkan pada tahun 2007 sampai dengan 2011penerimaan dari hasil pajak daerah akan meningkat minimal sebesar 10%,sehingga pada tahun 2011 diprediksikan akan mencapai angka sebesarkurang lebih Rp. 54 milyar. Secara grafis perkembangan hasil pajak daerahKota Depok dapat dilihat pada Gambar II-30 berikut :47

Gambar II-30. Perkembangan Pajak Daerah Kota DepokPAJAK DAERAHPenerimaan Pajak Daerah(ribuan)Sumber: Realisasi Pendapatan 2002 - 2005, Dipenda Kota DepokB. Hasil Retribusi DaerahSejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2005 penerimaan yang berasaldari hasil retribusi daerah menunjukan peningkatan yang cukup besarmencapai rata-rata sebesar Rp. 5,15 milyar atau 29,77 %, diperkirakanpenerimaan dari hasil retribusi daerah pada tahun 2007 sampai dengan2011 diharapakan minimal rata-rata peningkatan sebesar 12 % sehinggapada tahun 2011 yang akan datang penerimaan hasil retribusi daerah dapatmencapai Rp. 61 milyar. Secara grafis perkembangan retribusi daerah KotaDepok dapat dilihat pada Gambar II-31 berikut :48

Gambar II-31. Perkembangan Retribusi Daerah Kota DepokRETRIBUSI DAERAHPenerimaan Retribusi Daerah(ribuan)Sumber: Realisasi Pendapatan 2002 - 2005, Dipenda Kota DepokC. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang DipisahkanPendapatan asli daerah yang bersumber dari hasil pengelolaankekayaan daerah yang dipisahkan menunjukan peningkatan yang cukupbesar yaitu dari Rp. 252,6 juta pada tahun 2002 menjadi Rp. 1,27 milyarpada tahun 2005, apabila dirata-ratakan peningkatan setiap tahunmencapai 91,23% atau sebesar Rp. 342,4 juta. Diharapkan pada kurunwaktu tahun 2007 sampai dengan 2011 rata-rata peningkatan dari hasilpengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan minimal mencapai 15%.Sehingga pada tahun 2011 akan mencapai Rp. 3,2 milyar. Secara grafisHasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dapat dilihat padaGambar II-32 berikut :49

Gambar II-32. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkanHasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang DipisahkanHasil Pengelolaan KekayaanDaerah yang Dipisahkan(ribuan)Sumber: Realisasi Pendapatan 2002 - 2005, Dipenda Kota DepokD. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang SahDari tahun 2002 sampai dengan 2005 lain-lain pendapatan asli daerahyang sah menunjukan peningkatan yang cukup besar pula yaitu sebesar Rp.6,32 milyar pada tahun 2005, yang sebelumnya pada tahun 2002 hanyasebesar Rp. 2,04 milyar, apabila dirata-ratakan peningkatan selama tahun2002 samapai 2005 mencapai Rp. 2 milyar atau sebesar 84,23%. Diharapkanpeningkatan dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah rata-ratamencapai minimal 15% sehingga pada tahun 2011 akan mencapai angkasebesar Rp. 18,9milyar. Secara grafis perkembangan lain-lain PendapatanAsli Daerah yang sah Kota Depok dapat dilihat pada Gambar II-33 berikut :50

Gambar II-33. Perkembangan Lain-lain PAD yang sah di Kota DepokPendapatan Lain-lain PADPendapatan Lain-lain PAD(ribuan)Sumber: Realisasi Pendapatan 2002 - 2005, Dipenda Kota Depok2.3.4. Dana PerimbanganProporsi terbesar dana perimbangan daerah Kota Depok berasal dariDana Alokasi Umum (DAU), kemudian dikuti oleh Bagi Hasil Pajak danPerimbangan dari provinsi. Selama tahun 2002-2005 rata-rata Dana AlokasiUmum (DAU) sebesar 65% dari total Dana Perimbangan. Rata-rata penerimaandari Bagi Hasil Pajak adalah 21% dari total Dana Perimbangan. Sedangkanpenerimaan pemerintah Kota Depok berupa dana perimbangan dari PropinsiJawa Barat rata-rata 14% dari total Dana Perimbangan, sebagaimana grafiskomponen dana perimbangan Kota Depok pada Gambar II-34 berikut :51

Gambar II-34. Komposisi Dana Perimbangan Kota Depok(ribuan)Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan PajakSumber: Realisasi Pendapatan 2002 - 2005, Dipenda Kota DepokA. Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan PajakDalam tahun 2002-2005 penerimaan Dana Perimbangan Kota Depokyang berasal dari Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak meningkat sekitar26,5% per tahun, atau dari Rp. 50,5 milyar pada tahun 2002 menjadiRp. 101,1 milyar pada tahun 2005. Diperkirakan sampai dengan tahun 2011,Dana Perimbangan dari Bagi hasil pajak akan tumbuh rata-rata sebesar 9%per tahun. Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak diperkirakan akanmencapai Rp. 131 milyar lebih pada tahun 2011.Secara grafis perkembangan penerimaan Bagi Hasil Pajak di KotaDepok dapat dilihat pada Gambar II-35 berikut :52

Gambar II-35. Perkembangan Penerimaan Bagi Hasil Pajak Kota DepokBagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan PajakPenerimaan Bagi Hasil Pajak / BagiHasil Bukan Pajak(ribuan)Sumber: Realisasi Pendapatan 2002 - 2005, Dipenda Kota DepokB. Dana Alokasi UmumDana Alokasi Umum (DAU) merupakan komponen terbesar dalampenerimaan dana perimbangan. Selama tahun 2002-2005 pertumbuhanpenerimaan Dana Alokasi Umum cukup signifikan, yaitu meningkat sekitar22% per tahun. Peningkatannya adalah dari Rp. 160,1 milyar pada tahun2002 menjadi Rp. 239 milyar pada tahun 2005.Diperkirakan sampai dengan tahun 2011, Dana Perimbangan KotaDepok yang berasal dari Dana Alokasi Umum akan tumbuh rata-rata sebesar14,8% per tahun. Dana Alokasi umum yang diterima pemerintah Kota Depokdiperkirakan akan mencapai Rp. 389 milyar lebih pada tahun 2011. Secaragrafis perkembangan Dana Alokasi Umum yang diterima pemerintah KotaDepok dapat dilihat pada Gambar II-36 berikut :53

Gambar II-36. Perkembangan Penerimaan DAU Kota DepokPenerimaan DAU(M ilyar)Dana Alokasi Umum4504003503002502001501005002002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 201135%30%25%20%15%10%5%0%Nilai (Rp.) 160,110 209,550 227,627 239,099 272,857 298,361 316,355 341,876 368,425 389,970 (ribuan)Pertumbuhan 30.9% 8.6% 5.0% 14.1% 9.3% 6.0% 8.1% 7.8% 5.8%PertumbuhanSumber: Realisasi Pendapatan 2002 - 2005, Dipenda Kota DepokC. Pinjaman Dalam NegeriPada tahun 2002, pemerintah Kota Depok pernah melakukan pinjamandari sumber keuangan dalam negeri yaitu sebesar Rp. 9,5 milyar, dalamrangka perimbangan anggaran. Sumber dana perimbangan berupa pinjamandalam negeri ini tidak pernah terjadi lagi sejak saat itu, sehingga tidak dapatdiprediksi pertumbuhannya di masa mendatang. Gambaran grafisperkembangan pinjaman dalam negeri dapat dilihat pada Gambar II-37berikut:54

Gambar II-37. Perkembangan Pinjaman Dalam Negeri Pemerintah DaerahKota DepokPinjaman Dalam NegeriPinjaman Dalam Negeri(Milyar)1098765432102001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011120%100%80%60%40%20%0%PertumbuhanNilai (Rp.) - 9,500, - - - - - - - - -Pertumbuhan(ribuan)Sumber: Realisasi Pendapatan 2002 - 2005, Dipenda Kota DepokD. Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan Dari PropinsiSelama priode tahun 2002-2005, pertumbuhan penerimaan bagi hasilpajak dan bantuan keuangan dari propinsi meningkat sekitar 50,9% pertahun. Peningkatannya dari Rp. 28,3 milyar pada tahun 2002 menjadi Rp.93,1 milyar pada tahun 2005. Diperkirakan sampai dengan tahun 2011, Danabagi hasil pajak dan bantuan keuangan dari propinsi tumbuh rata-ratasebesar 8% per tahun, diperkirakan akan mencapai Rp. 155,6 milyar lebihpada tahun 2011. Secara grafis perkembangan Dana Perimbangandari propinsi dapat dilihat pada Gambar II-38 berikut :55

Gambar II-38. Perkembangan Dana Perimbangan dari Propinsi kepada KotaDepokDana Perimbangan Dari PropinsiP e r im b a n g a n d a r i P r o p in s i( M ily a r )2502001501005002002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%P e r tu m b u h a nNilai (Rp.) 28,368, 52,901, 75,535, 93,161, 116,74 138,44 159,04 180,27 202,49 223,40Pertumbuhan 86.5% 42.8% 23.3% 25.3% 18.6% 14.9% 13.3% 12.3% 10.3%(ribuan)Sumber: Realisasi Pendapatan 2002 - 2005, Dipenda Kota Depok2.3.5. Lain-lain Pendapatan Yang SahKomponen lain-lain pendapatan yang sah dari tahun 2002 sampai dengantahun 2005 terus mengalami penurunan. Hal tersebut dikarenakanpenerimaannya tidak bisa diprediksikan dan sifatnya insidentil tergantung dariPemerintah Daerah lain atau Pemerintah Pusat yang akan memberikan.Tahun 2002 sebesar 22,6 milyar dan tahun 2005 sebesar 13,5 milyar danmengalami penurunan rata-rata 11,26%56

Apabila tidak dilakukan langkah kebijakan yang strategis, diproyeksikanselama lima tahun kedepan penerimaan pendapatan lain-lain akan menurunterus, dengan kecepatan penurunan rata-rata 0,3% per tahun. Sehinggadiprediksi pada tahun 2011, penerimaan Pendapatan Lain-lain pendapatan yangsah sebesar Rp. 12,9 milyar saja, sebagaimana grafis perkembanganpenerimaan pendapatan lain-lain dapat dilihat pada Gambar II-39 berikut :Gambar II-39. Perkembangan Penerimaan Pendapatan Lain-lain Kota Depok22,662 (ribuan)Sumber: Realisasi Pendapatan 2002 - 2005, Dipenda Kota Depok2.4. SOSIAL BUDAYALetak Kota Depok sangat strategis ditinjau dari segi politik, ekonomi, sosial,budaya dan pertahanan keamanan. Wilayah ini berbatasan langsung dengan wilayahDaerah Khusus Ibukota Jakarta, dan merupakan wilayah penyangga untukmeringankan tekanan perkembangan penduduk DKI Jakarta sebagai ibukota negara,yang diarahkan untuk pola pemukiman sebagaimana dimaksud dalam InstruksiPresiden nomor 13 tahun 1976 tentang Pengembangan Wilayah Jabotabek (Jakarta,Bogor, Tangerang, Bekasi). Namun dalam perkembangannya selain sebagai pusatpemukiman, Kota Depok telah tumbuh dan berkembang menjadi kota perdagangandan jasa.57

Sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan kota, segi sosial dan budaya diKota Depok juga mengalami perkembangan. Perkembangan sosial dan budaya di KotaDepok meliputi: kualitas kehidupan beragama, kesejahteraan sosial, pendidikan danbudaya.A. AgamaBerdasarkan agama, hampir semua penduduk (91,2 %) di Kota Depoktahun 2005 beragama Islam, sedangkan sisanya beragama Protestan (4,9%),Katolik (2,5%), Hindu (0,52%), dan Budha (0,6%) Adanya perbedaan agamatersebut tidak menimbulkan konflik antar masyarakat dalam menjalankanaktivitasnya. Jumlah tempat peribadatan di Kota Depok pada tahun 2005 yaitu:564 mesjid, 998 mushola, 13 gereja Katolik, dan 25 gereja Protestan.Diperkirakan Bkehidupan beragama di Kota Depok akan membaik, dengankecendrungan adanya peningkatan homogenitas. Walaupun adanya homogenitasagama diatara penduduk, namun ketentraman antar umat beragamacukup baik.Perkembangan persentase pemeluk agama di Kota Depok dapat dilihat padaGambar II-40 berikut :Gambar II-40. Pesentase Penduduk Menurut Agama di Kota DepokPersentase Penduduk Menurut Agama100%95%90%85%80%75%70%65%60%2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Khonghucu 0.00% 0.12% 0.13% 0.00% 0.06% 0.06% 0.06% 0.06% 0.05% 0.05%Budha 0.86% 0.35% 0.37% 0.66% 0.45% 0.43% 0.41% 0.39% 0.37% 0.36%Hindu 0.84% 0.20% 0.20% 0.53% 0.27% 0.23% 0.19% 0.16% 0.13% 0.10%Katolik 2.76% 1.74% 1.79% 2.56% 2.10% 2.10% 2.09% 2.08% 2.08% 2.07%Protestan 5.26% 4.47% 4.69% 4.99% 4.75% 4.73% 4.72% 4.71% 4.69% 4.68%Islam 90.28%93.12%92.83%91.27%92.37%92.46%92.54%92.61%92.68%92.74%Sumber: Kota Depok Dalam Angka 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, Bapeda dan BPS Kota Depok58

B. Kesejahteraan dan Masalah SosialTingkat kesejahteraan sosial penduduk Depok dapat tercermin dari jumlahkeluarga sejahtera, dimanana dari total 20.120 keluarga yang ada di Kota Depokpada tahun 2003, sejumlah 4.247 keluarga diantaranya adalah keluarga prasejahteradan 15.873 keluarga lainnya adalah keluarga sejahtera 1.Selama tahun 2001-2005, 0,4% sampai 0,5% jumlah penduduk di KotaDepok menjadi penyandang masalah sosial. Secara persentase angka ini kecildan cenderung turun dari tahun ke tahun. Namun secara nominal, jumlahpenduduk penyandang masalah sosial cukup besar, yakni meningkat dari 5,726orang pada tahun 2000, menjadi 5,942 orang pada tahun 2004.Diperkirakan persentase penduduk penyandang masalah sosial akan terusmenurun di masa mendatang, yakni dari 0,4% pada saat ini menurun menjadi0,35% pada tahun 2010. Namun turunnya persentase tidak menurunkan jumlahnominal, karena seiring dengan pertumbuhan penduduk, jumlah penyandangmasalah sosial meningkat yaitu dari 5.900 orang pada saat ini naik menjadi 6.100orang pada tahun 2010.Diperkirakan jenis masalah sosial yang akan dihadapi dimasa depan,diurutkan dari jumlah penyandang yang paling banyak, adalah: anak terlantar,orang jompo, penderita penyakit kronis, dan korban narkotika. Secarag grafis,perkembangan jumlah penyandang masalah sosial dapat dilihat padaGambar II-41 berikut :59

Gambar II-41. Perkembangan Jumlah Penyandang Masalah Sosial di Kota DepokPenyandang Masalah Sosial700060005000400030002000100002001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Korban Narkotik 43 50 92 109 24 70 72 74 76 78 80Anak Nakal 62 154 34 40 62 36 25 13 2 - -Penderita Penyakit Kronis 83 - 184 184 83 162 180 199 217 236Gelandangan/Pengemis 452 397 349 349 334 291 263 234 206 177 149Penyandang Cacat 804 875 749 747 765 726 706 685 664 644 623Jompo / Terlantar 1,385 784 1,333 1,366 1,385 1,425 1,483 1,542 1,600 1,658 1,716Anak Terlantar 3,307 2,890 3,147 3,147 3,307 3,237 3,262 3,288 3,314 3,339 3,365Sumber: Kota Depok Dalam Angka 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, Bapeda dan BPS Kota DepokC. Aspek BudayaAspek budaya merupakan hal yang sangat penting dalam pembangunankota. Seperti umumnya kota metropolitan yang bersifat terbuka dan memiliki dayatarik ekonomis bagi para pendatang. Jika dilihat dari sisi etnis, masyarakat KotaDepok tampak cukup beragam. Kondisi ini memunculkan pola Kota Depok yangdapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu penduduk asli, yang memang turuntemurun tinggal di daerah ini, dan penduduk pendatang. Kelompok penduduk aslimeliputi juga kelompok penduduk keturunan Belanda yang turun temurun tinggaldi Kota Depok.60

Salah satu kelompok pendatang adalah masyarakat yang berpindah ke KotaDepok akibat pergeseran kondisi fisik di Kota Jakarta (sosio urban movement),dikenal sebagai orang-orang migran ke pinggiran metropolitan karena faktorekonomi. Kelompok pendatang lainnya adalah masyarakat yang memang pindahke ke Kota Depok karena faktor kebutuhan tempat tinggal dan bekerja di Jakarta.Berdasarkan kedua tipikal tersebut, dapat dikenali bahwa penduduk pendatangkelompok pertama sebagian besar adalah suku Betawi yang berasal dari Jakarta,sedangkan pendatang kelompok kedua adalah multi etnis dengan cara pikir danbudaya yang modern.Ketiga kelompok tersebut pada dasarnya sangat dipengaruhi olehperkembangan sosial budaya metropolitan. Budaya metropolis yang unik dalamcerminan keseharian Kota Depok adalah refleksi gabungan kultur desa dan kota.Dalam beberapa hal, kondisi sosial budaya ini memiliki potensi lokal dalambentuk seni budaya suku Betawi yang bisa menjadi aset Kota Depok. Disampingitu hubungan sosial diantara ketiga kelompok masyarakat itu masih cukup akrabuntuk kehidupan Kota Depok. Rasa saling tolong-menolong dan toleransi diantarakelompok masyarakat itu masih cukup kuat untuk menjaga rasa kekeluargaandiantara mereka.Pengaruh khusus aspek budaya terhadap Indeks Pembangunan Manusia(IPM) yang terjadi di masyarakat adalah berupa bentuk perilaku dan motifpencapaian kesejahteraan bersama. Budaya tolong-menolong dan bantumembantudapat mempercepat pencapaian kesejahteraan bersama, misalnyadalam pengentasan kemiskinan, pemberantasan kebodohan dan pemberantasanpenyakit. Secara kelembagaan sosial budaya, terutama dalam bentuk lembagasosial kemasyarakatan, pada tahun 2003 di Kota Depok terdapat antara lain: 63kelompok Karang Taruna, 286 Petugas Sosial Masyarakat (PSM) dan 80organisasi sosial.61

D. Angka Kriminalitas dan Unjuk RasaPada tahun 2000, terjadi satu kasus kriminalitas per tahun untuk setiap 1000orang penduduk Kota Depok. Pada tahun 2003 angka ini meningkat menjadi 2kasus kriminal per tahun per 1000 penduduk, diperkirakan angka kriminalitas iniakan melonjak menjadi 3,75 kasus per tahun per 1000 penduduk pada tahun2010.Rata-rata kriminalitas harian di Kota Depok pada tahun 2000 adalah 3 kasuskriminal per hari. Pada tahun 2003 rata-rata kriminalitas meningkat menjadi 7kasus kriminal per hari. Jika kecenderungan ini tidak berubah, maka pada tahun2010 akan terjadi 18 kasus kriminal per hari. Perkembangan jumlah kriminalitasper tahun di Kota Depok dapat dilihat pada Gambar II-42 berikut :Gambar II-42. Perkembangan Kasus Kriminal di Kota DepokKrim ina litas pe r Hari10987654321-Jumlah Kriminalitas2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 20112.52.01.51.00.50.0Krim inalitas pe r 1000 PendudukJumlah Kriminalitas per Hari 3.09 4.19 6.73 7.54 6.22 7.90 7.64 7.82 8.53 8.49 8.94 9.27Kriminalitas per 1000penduduk0.97 1.27 1.97 2.06 1.66 2.10 1.93 1.91 2.03 1.98 2.02 2.03Sumber: Kota Depok Dalam Angka 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, Bapeda dan BPS Kota Depok62

Pada tahun 2001 terjadi 44 kali unjuk rasa/demonstrasi di Kota Depokdengan rata-rata jumlah pesertanya 82 orang. Ini berarti pada tahun 2001, setiap8 hari sekali terjadi demonstrasi. Pada tahun 2003, frekuensi unjuk rasa danjumlah pesertanya meningkat, yaitu rata-rata 5 hari sekali terjadi unjuk rasa danjumlah rata-rata pesertanya menjadi 170 orang. Jika kecenderungan ini tidakberubah, maka pada tahun 2010, rata-rata 4 hari sekali akan terjadi unjuk rasa diKota Depo. Perkembangan jumlah unjuk rasa dan jumlah pesertanya dapat dilihatpada Gambar II-43 berikut :Gambar II-43. Perkembangan Jumlah Unjuk Rasa & Jumlah Pesertanya di KotaDepok120Unjuk Rasa600U n j u k R a sa p e r T a h u n10080604020500400300200100J u m l a h P e s e r ta-2001 2002 2003 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011-Jumlah Demonstrasi 44 44 78 65 78 85 91 96 97 107Jumlah Peserta Rata-rata 82 207 170 285 329 373 416 449 507 544Sumber: Kota Depok Dalam Angka 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, Bapeda dan BPS Kota Depok63

2.5. SARANA DAN PRASARANA DAERAH2.5.1. Sarana Prasarana PendidikanPrasarana Pendidikan. Tahun 2003/2004 di Kota Depok terdapat SDsebanyak 344, dengan jumlah murid 122.805 orang dan jumlah guru sekitar4.958 orang dan SLTP berjumlah 124 sekolah dengan jumlah murid 41.602orang, jumlah guru 2.774 orang. Di tingkat SLTA terdapat 134 sekolah denganjumlah murid dan guru masing-masing 33.045 orang dan 1.207 orang. Dariindikator Wajib Belajar Pendidikan Dasar sebesar 90% pada tahun 2001mencerminkan bahwa sektor pendidikan masih mengandung banyakpermasalahan bila dikaitkan dengan program wajib belajar 9 tahun.A. Sarana Pendidikan SDPertumbuhan sarana pendidikan dasar semakin membaik. Jumlahbangunan SD terus bertambah, demikian juga perbandingan jumlah SD per10.000 penduduk usia 7-12 tahun terus meningkat sejak tahun 2000.sebanyak tahun 2000 di terdapat 446 SD dan jumlah penduduk usia 7-12tahun ada 126.414 orang; ini berarti untuk setiap 10.000 penduduk usia 7-12 tahun ada 35 SD. Pada tahun 2004 jumlah SD meningkat menjadi 346buah, sementara itu jumlah penduduk usia 7-12 tahun juga meningkatmenjadi 129.367 orang. Jumlah sarana sekolah dasar danperbandingannya dengan penduduk usia 7-12 tahun di Kota Depok dapatdilihat pada Gambar II-44 berikut :64

Gambar II-44. Perkembangan Sarana SD di Kota DepokJumlah SD pe r 10 ribu anakusia 7-12 th2727262625252424232322Sarana Pendidikan SD45040035030025020015010050Jumlah SD222002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 20110SD/10.000 Anak Umur 7-12 th 25 27 26 26 26 25 25 24 24 24Jumlah SD 331 344 346 355 363 370 377 385 392 399Sumber: Kota Depok Dalam Angka 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, Bapeda dan BPS Kota DepokB. Sarana Pendidikan SLTPSebagaimana sarana pendidikan sekolah dasar, sarana pendidikanSLTP di Kota Depok selama empat tahun terakhir juga membaik, demikianjuga perbandingan antara jumlah SLTP dengan jumlah penduduk usia 13-15 tahun terus meningkat sejak tahun 2000.Jumlah sarana SLTP dan perbandingannya dengan penduduk usia 13-15 tahun di Kota Depok dapat dilihat pada Gambar II-45 berikut :65

Gambar II-45. Perkembangan Sarana SLTP di Kota DepokJumlah SLTP per 10 ribu anakusia 13-15th30Sarana Pendidikan SLTP252015105-2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011160140120100806040200Jumlah SLTPSLTP/10.000 Anak Umur 13-15 th 18 18 27 24 28 28 28 27 27 27Jumlah SLTP 125 124 131 133 136 139 143 145 148 151Sumber: Kota Depok Dalam Angka 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, Bapeda dan BPS Kota DepokC. Sarana Pendidikan SLTASarana pendidikan SLTA sama dengan sarana sekolah dasar dansarana pendidikan SLTP di Kota Depok. Selama empat tahun terakhir,pertumbuhan jumlah SLTA sebanding dengan pertumbuhan penduduk usia16-18 tahun. Jika kecenderungan ini terus berlanjut maka diperkirakankelak perbandingan jumlah SLTA dengan jumlah peduduk usia 16-18 tahunakan meningkat menjadi 30 SLTA untuk setiap 10.000 penduduk usia 16-18tahun. Jumlah sarana SLTA dan perbandingannya dengan penduduk usia16-18 tahun di Kota Depok dapat dilihat pada Gambar II-46 berikut :66

Gambar II-46. Perkembangan Sarana SLTA di Kota DepokJum la h SLTA pe r 10 ribua na k usia 16-18 th403530252015105-Sarana Pendidikan SLTA2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011160140120100806040200Jum la h SLTASLTA/10.000 Anak Umur 16-18 th 9 16 23 25 27 29 31 33 34 36Jumlah SLTA 73 124 127 130 133 136 139 142 145 148Sumber: Kota Depok Dalam Angka 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, Bapeda dan BPS Kota Depok2.5.2. Sarana Prasarana KesehatanDalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, tersediabeberapa fasiltas kesehatan. Tahun 2005 di Kota Depok terdapat 11 RumahSakit, 27 Puskesmas, 4 Puskemas Pembantu, dan 451 dokter praktek denganrincian: 98 dokter umum, 39 dokter gigi, 314 dokter spesialis. Dengan belumtuntasnya pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah, maka rujukan dariPuskesmas dilakukan Rumah Sakit Swasta melalui kerjasama.Dibidang sarana kesehatan, jumlah Rumah Sakit dan Puskemas saat inidi Kota Depok rata-rata adalah 3 buah per 100 ribu penduduk. Total saranakesehatan termasuk pengobatan alternatif adalah 42 per 100 ribu penduduk.Diperkirakan di masa depan jumlah Rumah Sakit dan Puskemas tidak berubah,yakni rata – ratanya tetap 3 buah per 100 ribu penduduk. Diperkirakan totalsarana kesehatan termasuk pengobatan alternatif menjadi dua kali lipat lebih,yakni 86 per 100 ribu penduduk.67

Jumlah sarana kesehatan non rumah sakit diperkirakan akan meningkatpesat karena jumlah Rumah Sakit tidak bertambah. Perbandingan jumlah saranakesehatan dengan jumlah penduduk di Kota Depok dapat dilihat padaGambar II-47. berikut :Gambar II-47. Perkembangan Sarana Kesehatan di Kota DepokSarana Kesehatan Per 1000 PendudukPetugas Kesehatan,Sarana kesehatan, dokter Praktek1.201.000.800.600.400.20-2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 20110.0350.0300.0250.020Rumah Sakit per 1000 pendudukPetugas Kesehatan 0.36 0.35 0.24 0.32 0.50 0.69 0.68 0.83 0.94 1.04 1.15 1.29Sarana Kesehatan - 0.28 0.27 0.30 0.38 0.27 0.33 0.34 0.34 0.36 0.38 0.40Dokter Praktek 0.35 0.39 0.13 0.30 0.36 0.31 0.33 0.39 0.38 0.40 0.44 0.47Rumah Sakit & Puskesmas 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03Sumber: Kota Depok Dalam Angka 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, Bapeda dan BPS Kota Depok2.5.3. Sarana Prasarana TransportasiPanjang sarana jalan di Kota Depok sejak tahun 2001 terus meningkat.Diperkirakan sampai tahun 2020, panjang jalan Kota Depok rata-rata bertambah10 km per tahun, baik jalan negara, jalan propinsi maupun jalan kota.Perkembangan panjang jalan di Kota Depok dapat dilihat pada Gambar II-48berikut :68

Gambar II-48. Perkembangan Sarana Jalan di Kota DepokPanjang JalanKilom eter500400300200100-Panjang Jalan2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Jalan Kota 342, 335, 328, 328, 328, 322, 319, 316, 312, 309, 306,Jalan Propinsi 27,7 20,5 25,0 25,5 26,1 25,5 25,7 25,9 26,0 26,2 26,4Jalan Negara 26,8 26,8 26,8 26,8 28,5 28,1 28,5 28,8 29,1 29,4 29,8Sumber: Kota Depok Dalam Angka 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, Bapeda dan BPS Kota Depok2.5.4. Sarana Prasarana Energi ListrikEnergi listrik di Kota Depok akan menjadi kebutuhan vital dalammengerakan pembangunan. Perbaikan teknologi dan peningkatan efisensiperangkat listrik rumah tangga dan perangkat listrik pada industri diperkirakanbelum akan mengurangi kebutuhan energi listrik. Perkembangan jumlahpelanggan dan daya tersambung energi listrik PLN dapat dilihat pada Gambar II-49 sebagai berikut :69

Gambar II-49. Perkembangan Jumlah Pelanggan dan Daya Tersambung di KotaDepokD a ya T e r s a m b u n gJumlah Pelanggan & Daya TersambungEnergi Listrik PLN600500R ib u K V A70040030020010040035030025020015010050R ib uJ u m la h P e la n g g a n02001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011-Daya tersambung 263,9 369,4 388,2 384,7 438,4 460,6 489,5 518,3 547,2 576,1 605,0Jumlah Pelanggan 264,9 275,0 268,4 263,8 301,2 293,1 301,0 313,8 324,5 326,9 339,2Sumber: Kota Depok Dalam Angka 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, Bapeda dan BPS Kota Depok2.5.5. Sarana Prasarana Air Bersih.Penyediaan air minum di Kota Depok sampai saat ini masih dikelola olehKota Bogor. Pada tahun 2005, jumlah pelanggan PDAM di kota Depok 39.806pelanggan (SL) dan besarnya pemakaian PDAM adalah 10.644.859 meter kubik.Jumlah pelanggan dan pemakaian air minum Kota Depok diperkirakan akanmeningkat terus, oleh karena itu pengelolaan air minum yang sekarangdikembangkan dengan Kerjasama Pengelolaan Air Bersih perlu diintensifkan,dan dikaji kembali pengembangannya. Perkembangan jumlah pelanggan danpemakaian air di Kota Depok dapat dilihat pada Gambar II-50 berikut :70

Gambar II-50. Perkembangan Jumlah Pemakaian dan Pelanggan Air Minum diKota DepokPemakaian AirJuta m3Pemakaian Air & JumlahPelanggan1212111110109Jumlah Pelanggan46ribu442000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Pemakaian Air (m3) 9,23 9,57 11,4 10,8 10,7 10,6 11,0 10,6 10,8 10,8 10,8 10,7Jmlh Pelanggan 36,6 37,3 38,3 38,0 40,1 39,8 40,7 41,3 42,2 42,5 43,4 44,042403836343230Sumber: Kota Depok Dalam Angka 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, Bapeda dan BPS Kota Depok2.5.6. Sarana Prasarana Peribadatan dan PemukimanPrasarana Agama. Tempat ibadah sebagai salah satu media untukmeningkatkan keimanan seseorang juga tersedia di Kota Depok, pada tahun2005 terdapat 564 masjid, 33 langgar, 998 musholla, 127 gereja 5 vihara dan 9pura.Sedangkan Fasilitas perumahan atau sanitasi juga sangat berperan dalammembentuk sumber daya manusia, dalam rangka mewujudkan Kota Depok yangsehat. Adapun persentase lantai rumah bukan tanah di Kota Depok sebesar96.25 % dan jenis dinding yang terluas adalah tembok sebesar 97,81%,sedangkan tempat buang air besar 93,41% adalah WC sendiri.71

2.6. PEMERINTAHAN UMUMPemerintahan adalah organisasi publik yang berfungsi mengelola pembangunandan sekaligus memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan aspirasi dankebutuhannya. Untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik perludibentuk susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah Kota Depok, sampaitahun 2005 struktur organisasi Pemerintah Kota Depok terdiri dari 23 LembagaPemerintah, terdiri atas: 1 Kepala Daerah, 1 Wakil Kepala Daerah, 1 organisasiSekretariat, 14 organisasi Dinas, 3 organsiasi Badan, 3 organisasi Kantor. ditambah 6Kecamatan, 63 kelurahan serta masing-masing 1 organisasi DPRD dan KPUD.Dibidang pendapatan daerah APBD Kota Depok setiap tahunya mengalamipeningkatan yang cukup signifikan sebagaimana diuraikan diatas. PerkembanganAPBD Kota Depok selama dua tahun terakhir mengambarkan peningkatan yang cukuptajam, dimana pada tahun 2004 sebesar Rp. 461.858.454.847,77 dan meningkatmenjadi Rp. 515.596.034.887,50 pada tahun 2005. Rata-rata alokasi dana yangtersedia pada setiap APBD dialokasikan 30,19% untuk aparatur daerah dan 69,81%untuk pelayanan publik.Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelayanan publik, pada tahun 2004telah dilakukan pengukuran kinerja pelayanan pada 7 jenis pelayanan yang meliputi:(1) pelayanan kesehatan di Puskesmas, (2) pelayanan di terminal, (3) pelayanan IjinUsaha dan Gangguan, (4) pelayanan pengelolaan sampah, (5) pelayanan penangananjalan dan saluran air, (6) pelayanan pendidikan dasar dan (7) pelayanan IjinMendirikan Bangunan. Pengukuran dilakukan terhadap 5 indikator utama, yaitu:a. Tangible, yaitu kualitas sarana fisik yang kasat mata, misalnya sarana perkantoran,komputerisasi, ruang tunggu, administrasi dan sebagainya;b. Reliability, yaitu kehandalan untuk menyediakan pelayanan yang diperlukan;c. Responsiveness, yaitu kecepatan dalam menanggapi kebutuhan pelayanan;d. Assurance, yaitu keyakinan bahwa pelayanan akan diberikan sesuai kebutuhan;dane. Empathy, yaitu ikut merasakan kebutuhan pelayanan yang diharapkan konsumen.72

Hasil pengukuran terhadap pelayanan kesehatan di Puskesmas menunjukanbahwa antara pelayanan yang diharapkan konsumen dan kenyataan pelayanan yangdiberikan masih terdapat jurang yang cukup jauh untuk kelima indikator yang diukur.Demikian juga untuk pengukuran terhadap pelayanan di terminal, Ijin Usaha,pengelolaan sampah, penanganan jalan, pendidikan dasar dan IMB, semuanyamenunjukkan adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan pada ke limaindikator yang diukur.Di sektor hukum, masih kurangnya jumlah produk hukum daerah berupaPeraturan Daerah yang berkaitan masalah pelayanan umum dan perijinan. Kurangnyakesadaran hukum masyarakat, terutama yang berkaitan dengan Peraturan Daerah,lemahnya kesadaran hukum ini akibat belum optimalnya sosialisasi peraturanperundang-undangan dan ditambah dengan lemahnya upaya penegakan hukum.Sebagai Pemerintah Kota yang baru, masih diperlukan sumberdaya aparatur yangberkualiitas demuikian pula dari sisi kuantitasnya. Hal ini dimaksudkan untukmenghadapi tuntutan kompleksitas pekerjaan dan tuntutan kebutuhan peningkatanpelayanan kepada masyarakat.73

BAB IIIVISI DAN MISIPerumusan visi dan misi ini dilakukan berdasarkan hasil analisis dari kondisiumum daerah yang berlaku saat ini, dan prediksi kondisi umum daerah yangdiperkirakan akan berlaku di masa mendatang. Visi dan misi jangka menengah limatahunan, yang akan ditetapkan pemangku jabatan WaliKota selama periode jabatannyatahun 2006-2011, mencerminkan prioritas pembangunan Kota Depok untuk lima tahunke depan.3.1. VISI RPJMD KOTA DEPOKVisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk limatahun ke depan, yaitu: ”Menuju Kota Depok yang melayani dan mensejahterakan”.Visi Walikota yang tertuang dalam RPJMD Kota Depok lima tahun ke depan,terkandung pengertian yaitu Melayani berarti meningkatkan kualitas pelayananaparatur dan penyediaan sarana dan prasarana bagi warga Depok denganmeningkatkan kemampuan lembaga dan aparatur pemerintahan dalam memberikandan menyediakan barang-barang publik dengan cara-cara yang paling efisien danmeningkatkan kemampuan masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan daerah.Mensejahterakan berarti meningkatkan kesejahteraan masyarakat denganmengembangkan potensi ekonomi yang dapat memberikan lapangan pekerjaan dankehidupan bagi masyarakat banyak dan juga keuangan daerah.Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok2006-2011, mencerminkan bahwa titik berat pembangunan lima tahun ke depan KotaDepok adalah penataan pemerintahan yang berorientasi pada kualitas pelayanandan penyediaan barang-barang publik dan juga penyediaan sarana prasaranaekonomi untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat, sebagai landasanuntuk tahapan pembangunan RPJMD berikutnya.73

Visi jangka menengah lima tahunan Kota Depok, dilandasi oleh analisis kondisiumum daerah saat ini dan prediksi kondisi umum ke depan Kota Depok yaitu:a. Adanya tekanan yang sangat berat terhadap kondisi geomorfologi dan lingkunganhidup Kota Depok saat ini, akibat pertumbuhan penduduk, yang mana pada tahun2011 kepadatan penduduk Kota Depok akan mencapai 7.887 orang per kilometerpersegi, sedangkan pada tahun 2005 tingkat kepadatan penduduknya baru 6.696orang per kilometer persegi. Hal ini berarti terjadi peningkatan jumlah pendudukKota Depok dari tahun 2005 sebanyak 1.374.000 orang menjadi 1.667.000 orangpada tahun 2011. Hal ini juga akan berakibat terjadinya persaingan untukmendapatkan sumberdaya lahan, sumberdaya air dan sumberdaya lainnya.Diprediksikan di masa depan tekanan terhadap lingkungan hidup akan semakinberat, sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk Kota Depok. Tekananterhadap geomorfologi dan lingkungan hidup dirasakan warga Depok sebagaiproblem serius berupa: kemacetan lalulintas, kerusakan lingkungan seperti situ,masalah kebersihan lingkungan dan sampah.b. Adanya berbagai permasalahan demografi Kota Depok saat ini, terutamapermasalahan kepadatan penduduk, jumlah angkatan kerja dan juga tingkatpendidikan tenaga kerja yang tersedia masih didominasi tingkat pendidikanrendah, hampir 38,30% tenaga kerja yang tersedia masih berpendidikan SD kebawah sedangkan yang berpendidikan diploma keatas hanya mencapai 11,10%,sehingga masalah kualitas dan kompetensi tenaga kerja yang tersedia jugamerupakan satu permasalahan daerah yang perlu mendapat perhatian khusus danlebih fokus dalam mencari solusinya, selain itu jumlah pencari kerja yangmeningkat terus dari tahun ke tahun juga merupakan persoalan yang harus segeraditanggulangi. Sehingga prediksi kondisi demografi di masa mendatangmengindikasikan adanya peningkatan intensitas terhadap permasalahanpermasalahandemografis tersebut. Dalam hal ini warga Depok merasakan adanyagejala masalah serius: peningkatan pengangguran, biaya pendidikan dan biayasosial lainnya yang tinggi, juga masalah ketaatan masyarakat dalammenggunakan sarana prasarana umum seperti ketertiban penggunaanjalan/trotoar.74

c. Adanya kondisi ekonomi dan sumberdaya alam Kota Depok saat ini, yang sudahmengerucut pada struktur ekonomi tertentu, yaitu struktur ekonomi moderen yangbertumpu pada sektor tersier dan didukung sektor sekunder, untuk pengembangansektor tersier ini juga merupakan masalah yang sudah harus ditangani dari saatini, yaitu mengembangkan aktivitas usaha perdagangan dan jasa yang mempunyainilai tambah yang lebih tinggi karena selama ini dominasi pertumbuhan ekonomi disektor tersier ini adalah perdagangan bidang retail dalam sekala usaha kecil yangmempunyai nilai tambah yang juga kecil secara ekonomi.d. Adanya sumbangan PDRB yang dominan dari Sektor Sekunder, namunpersentase jumlah penduduk Kota Depok yang terlibat di sektor ini makin menurundari tahun ke tahun. Hal ini antara lain disebabkan adanya perbaikan efisiensiyang terus menerus pada lapangan usaha industri pengolahan (manufaktur) danlapangan usaha Listrik, Gas & Air minum. Di masa depan, efisiensi industripengolahan akan meningkat terus akibat dari adanya kemajuan teknologi mesinmesin,sehingga pengurangan tenaga kerja manusia tidak dapat dihindari.Walaupun sektor sekunder memberikan nilai tambah yang besar kepada PDRBKota Depok, namun hanya sedikit jumlah penduduk yang bekerja di sektor ini.Dalam hal ini warga Depok merasakan kekurangan lapangan kerja dan kebutuhanakan pelatihan kerja yang tepat yang sangat dibutuhkan untuk menanggulangimasalah di bidang ketenaga kerjaan.e. Adanya peningkatan signifikan pada persentase jumlah penduduk yang bekerja diSektor Tersier, walaupun kontribusi sektor ini terhadap PDRB makin mengecil.Kontribusi PDRB yang kecil dengan jumlah pekerja yang banyak, mengindikasikanbahwa nilai tambah yang dihasilkan masing-masing pekerja sangat kecil. Perluada upaya peningkatan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia di sektorini agar nilai tambah yang dihasilkan masing-masing pekerja menjadi besar.Sehingga total kontribusi nilai tambahnya terhadap PDRB menjadi besar. Di masadepan diprediksikan bahwa tumpuan utama ekonomi Kota Depok akan lebihcondong ke sektor tersier. Dalam hal ini warga Depok merasakan kebutuhanpelatihan kerja, kebutuhan pemberantasan buta huruf, kebutuhan tempatperdagangan (pasar) yang layak, kebutuhan pengaturan izin mini market.75

f. Adanya kondisi sosial budaya Kota Depok yang saat ini sudah mengarah padabudaya metropolis yang multi etnis dan dari berbagai tingkat intelektualitas,namun masih dalam ikatan satu homogenitas agama tanpa mengucilkan agamaminoritas. Di masa depan, kondisi sosial budaya yang ada akan terus berkembangdan ikatan homogenitas agama akan masih ada dengan kadar yang berbeda. Dilain pihak warga Depok merasakan terjadinya peningkatan penggunaan narkoba,perjudian, pelacuran yang merupakan penyakit masyarakat yang tidak dapatdilepaskan dari persoalan secara menyeluruh yang terjadi di Kota Depok danmasalah sosial lainnya yaitu menfasilitasi warga lanjut usia terlantar.g. Adanya kondisi sarana dan prasarana Kota Depok yang saat ini cukup baik dalamsegi kualitas, walaupun masih kurang dalam segi rasio kuantitas per penduduk,terutama rasio rumah sakit umum per penduduk. Di masa depan diprediksikanrasio jumlah sarana dan prasarana per penduduk di Kota Depok akan semakinkecil akibat tidak sebandingnya pertumbuhan jumlah penduduk denganpertumbuhan jumlah sarana dan prasarana umum yang merupakan kebutuhandasar dari masyarakat. Dalam hal ini warga Depok merasakan kerusakan jalan,kekurangan kualitas dan jumlah pasar, kekurangan kualitas dan jumlah saranakesehatan dan pendidikan, kekurangan kualitas pelayanan air bersih, kekurangankualitas terminal dan stasiun kereta api, serta kekurangan sarana olah raga danseni budaya. Hal ini harus menjadi prioritas utama program kerja pemerintah KotaDepok sesuai dengan Visi dan Misi kepala daerah terpilih periode tahun 2006sampai dengan 2011.h. Adanya kondisi Pemerintahan Kota Depok yang saat ini semakin dituntut untukmeningkatkan kinerja dalam segi kualitas pelayanan, kehandalan pelayanan,cepat tanggap dalam pelayanan, keyakinan pelayanan, bagi rasa dan perhatiandalam pelayanan. Diprediksikan di masa depan tuntutan terhadap kinerjapemerintahan akan semakin tinggi. Dalam hal ini warga Depok merasakankebutuhan akan ketertiban, transparansi, dan akuntabilitas dalam pemungutanpemungutanbiaya administrasi oleh pemerintah kepada masyarakat yangmembutuhkan jasa pelayanan seperti kependudukan (KTP, Kartu Keluarga) danbiaya perizinan (IMB, dan lain-lain), serta kebutuhan akan sosialisasi PERDA yangterkait dengan kepentingan masyarakat.76

3.2. MISI RPJMD KOTA DEPOKUntuk mewujudkan Visi RPJMD Kota Depok lima tahun ke depan, maka telahdirumuskan Misi RPJMD tahun 2006-2011 yaitu:a. Mewujudkan pelayanan yang ramah, cepat dan transparanb. membangun dan mengelola sarana dan prasarana infrastruktur yang cukup, baikdan merata.c. Mengembangkan perekonomian masyarakat, dunia usaha dan keuangan daerah.d. Meningkatkan kualitas keluarga, pendidikan, kesehatan dan kesejahtera anmasyarakat berlandaskan nilai-nilai agama.Penjabaran 4 (empat) misi RPJMD Kota Depok Tahun 2006-2011 dimaksudkan untukmemayungi arah kebijakan dan strategi pencapaian program pembangunan limatahunan yaitu:Misi Pertama,MEWUJUDKAN PELAYANAN YANG RAMAH, CEPAT DANTRANSPARAN.Pada misi ini dititikberatkan pada peningkatan kualitas pelayanan publik yangdiharapkan dapat meningkatkan indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan,dengan kebijakan strategis pencapaiannya diantaranya peningkatan integrasipelayanan melalui pembentukan pelayanan terpadu terhadap beberapa jenispelayanan pemerintah. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan minat investordengan pelayanan yang ramah, cepat dan transparan.Untuk meningkatkan kualitas pelayanan diperlukan pula adanya penyesuaianwaktu dan jangkauan pelayanan terhadap beberapa jenis pelayanan tertentu yangmemudahkan akses masyarakat memperoleh pelayanan seperti halnya pelayanankesehatan yang diberikan pada hari Sabtu. Selain itu kebijakan strategis yangdiperlukan adalah pengembangan sistem informasi pelayanan (e-government),pengembangan konsep penilaian kinerja pelayanan serta penerapan penilaian kinerjapelayanan tersebut.Kebijakan pemekaran kecamatan dari 6 kecamatan menjadi 10 kecamatan sertapenataan kewenangan Walikota seperti pendelegasian kewenangan kepadakecamatan dan kelurahan diharapkan dapat mendekatkan pelayanan kepadamasyarakat yang direncanakan dapat diwujudkan pada tahun 2007.77

Dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan tersebut, makadiperlukan pula kebijakan pengembangan kapasitas pemerintahan daerah melaluipenataan kelembagaan, keuangan dan sumber daya manusia, baik melalui pelatihanetika pelayanan maupun kegiatan lainnya. Selain itu diperlukan pula peningkatan perandan fungsi legislatif, peningkatan kualitas pengawasan, peningkatan kualitas produkhukum daerah serta peningkatan kerjasama antar lembaga. Pada misi ini juga perludikembangkan peningkatan kualitas perencanaan daerah dan partisipasi publik melaluipeningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan yang aspiratif danpartisipatif.Misi kedua,MEMBANGUN DAN MENGELOLA SARANA & PRASARANA INFRASTRUKTURYANG CUKUP, BAIK DAN MERATA.Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan pendistribusian pelayanan sarana danprasarana yang merata di seluruh wilayah Kota Depok. Hal ini dilakukan melaluipeningkatan pelayanan transportasi dengan kegiatan pembangunan, sertapeningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi sepertipembukaan ruas jalan baru maupun dengan pembangunan ruas jalan tol sertapengembangan manajemen transportasi. Misi ini juga menekankan pada kebijakanpeningkatan pengelolaan kebersihan dan lingkungan hidup seperti peningkatankualitas pengelolaan lingkungan hidup, pengendalian banjir serta meningkatkanmanajemen pengelolaan persampahan di TPA maupun TPS. Sebelum ini paradigmapengelolaan sampah hanya sebatas kumpul-angkut-buang dengan tetap meninggalkanmasalah. Meskipun ada program “sanitary landfill” di TPA tetapi dalam kenyataannyaberakhir dengan “open dumping” yang meninggalkan masalah. Oleh karena itu,paradigma pengelolaan sampah perlu dirubah secara bertahap kearah “Reduce-Reuse-Recycle-Participation” sehingga tidak semua sampah akan menjadi masalah,sebaliknya akan berkontribusi membuka lapangan kerja. Paradigma ini dapat dilakukandengan membangun Sistem Pengolahan dan Pengelolaan Sampah Terpadu (SIPESAT)berupa unit-unit pengelolaan sampah di berbagai kawasan perumahan, kawasanpemukiman penduduk, kawasan industri, pasar dan berbagai areal publik. Selainmenciptakan tenaga kerja serta potensi pendapatan daerah.78

Pada misi kedua ini juga menekankan pada pengendalian tata ruang danbangunan secara efektif dan efisien melalui revisi Perda RTRW 2006-2010, sehinggadiharapkan dapat mengendalikan ruang terbuka hijau dan kawasan terbangun.Kebijakan lainnya pada misi ini yaitu meningkatkan kualitas lingkungan permukimanmelalui penataan lingkungan permukiman terutama di wilayah squatter (pemukiman takberijin) serta juga melalui peningkatan jangkauan layanan air bersih.Misi ketigaMENGEMBANGKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT, DUNIA USAHA DANKEUANGAN DAERAH.Melalui misi ketiga ini akan melahirkan berbagai kebijakan, diantaranyapeningkatan perekonomian masyarakat melalui peningkatan jaringan kemitraankoperasi, UKM dan dunia usaha; meningkatkan investasi daerah berbasis tenaga kerjadengan menciptakan kebijakan yang memberi kemudahan bagi investor yang disertaidengan peningkatan kualitas tenaga kerja terlatih. Kebijakan lainnya adalahmeningkatkan agribisnis perkotaan dan pelayanan pertanian; mengembangkan pusatpertumbuhan perekonomian baru dengan menyiapkan kawasan niaga industri yangramah lingkungan; meningkatkan kapasitas keuangan daerah melalui upayapeningkatan pendapatan daerah dan manajemen pengelolaan keuangan daerah, sertapeningkatan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa melalui sertifikasi pejabatpembuat komitmen dan panitia pengadaan barang dan jasa. Di bidang pariwisata akandilakukan kebijakan pengembangan potensi pariwisata, seni dan budaya melaluipeningkatan pelestarian seni dan budaya; dan pengembangan obyek wisata.Misi Keempat.MENINGKATKAN KUALITAS KELUARGA, PENDIDIKAN, KESEHATAN DANKESEJAHTERAAN MASYARAKAT YANG BERLANDASKAN NILAI-NILAI AGAMA.Pada misi ini beberapa kebijakan yang disusun diantaranya meningkatkanperluasan kesempatan memperoleh pendidikan dan peningkatan kualitas pendidikan,serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pendidikan, baik melaluipeningkatan peran serta dunia usaha dalam penyelenggaraan pendidikan maupunmelalui gerakan masyarakat peduli pendidikan.79

Misi keempat ini juga menggulirkan kebijakan peningkatan derajat kesehatanmasyarakat melalui upaya pelayanan kesehatan yang lebih baik melaluipenyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan terutama bagi masyarakatekonomi lemah berupa Asuransi Kesehatan Keluarga Miskin (Askeskin) melaluipenyediaan dana pendampingan dari APBD dengan kerjasama antara Pemerintah Kotadan 12 Rumah Sakit Swasta di Depok serta 4 Rumah Sakit di luar Depok. Peningkatanpelayanan kesehatan juga dilakukan dengan peningkatan pelayanan puskesmasmenjadi puskesmas DTP (rawat inap).Peningkatan derajat kesehatan masyarakat ini juga dilakukan melaluipenyelenggaraan dan peningkatan kesehatan keluarga, peningkatan kewaspadaanpangan dan gizi, penanganan penyakit menular serta penyakit tidak menular sertapenyelenggaraan promosi kesehatan dengan motto PHBS (perilaku hidup bersih sehat)lebih baik mencegah dari pada mengobati.Kebijakan terhadap pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui peningkatanpenanganan masalah-masalah sosial, penyelenggaraan jaminan sosial sepertipemberian santunan kematian yang diintegrasikan melalui asuransi kematian yangpelaksanaannya dilakukan melalui sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK)Kota Depok, pelaksanaan nikah gratis sebagai upaya untuk melegalkan statusperkawinan, terutama bagi masyarakat miskin. Selain itu dikembangkan juga kebijakanpeningkatan pelayanan hak-hak dasar masyarakat melalui peningkatan kualitaskehidupan beragama, peningkatan kualitas kehidupan politik, peningkatan kualitaspenyelenggaraan manajemen kependudukan, pembinaan organisasi kemasyarakatanserta penganggulangan bencana.Pada misi ini juga akan dilakukan kebijakan peningkatan potensi dan prestasiolah raga, serta meningkatkan pemahaman dan pengamalan prinsip serta nilai agamayang benar dalam kehidupan sehari-hari sehingga terbentuk akhlak, moral, mentalyang mulia, spirit dan daya juang yang tinggi serta jiwa inovatif dan kewirausahaanyang profesional. Dengan nilai-nilai tersebut warga Depok diharapkan dapatmembangun basis komunitas yang mandiri dalam menopang kokohnya kehidupanberbangsa dan bernegara.80

3.3. INDIKATOR MAKRO KOTA DEPOKBerdasarkan Misi RPJMD Kota Depok tahun 2006-2011 tersebut, diperlukanalat ukur untuk dapat merealisasikan target Visi dan Misi RPJMD melalui penetapanIndikator Makro Kota yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam program dan kegiatanRencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun 2006-2011 (Renstra SKPD).Penetapan Indikator Makro dilakukan sebagai upaya pengukuran peningkatan kinerjapelayanan publik, sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas yangmensyaratkan terpenuhinya preferensi masyarakat sebagai pengguna pelayananpublik. Selain itu penetapan Indikator Makro Kota juga sebagai alat kendali danpertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan selama lima tahun ke depan.Untuk itu perlu ditetapkan pencapaian indikator makro pembangunan KotaDepok selama lima tahun ke depan melalui :a. Indeks Kepuasan Masyarakat.Dengan tingginya tuntutan layanan publik terhadap kinerja pelayanan, makapenilaian kinerja pelayanan publik dilakukan melalui pendekatan kualitaspelayanan dengan perspektif Kepuasan Masyarakat dengan menggunakan 5indikator utama yaitu :Pertama, Tangible yaitu kualitas pelayanan yang dilihat dari sarana fisik yangkasat mata, seperti fasilitas atau sarana perkantoran.Kedua, Reliability yaitu kemampuan dan kehandalan untuk menyediakanpelayanan yang terpercaya.Ketiga, Responsiveness, yaitu kesanggupan untuk membantu dan menyediakanpelayanan secara cepat dan tepat, serta tanggap terhadap keinginan konsumen.Keempat, Assurance, yaitu kemampuan, keramahan, dan sopan santun pegawaidalam meyakinkan kepercayaan konsumen.Kelima, Empathy, yaitu sikap tegas tetapi penuh perhatian terhadap konsumen.Dengan pendekatan 5 indikator tersebut, dapat diketahui Indek KepuasanMasyarakat dalam pelayanan publik selama priode tahun 2006-2011, denganasumsi indek kepuasan masyarakat pada tahun 2007 diproyeksikan mengalamikenaikan rata-rata 2,5 % per tahun.81

. Berkurangnya titik kemacetan.Titik kemacetan di Kota Depok terjadi sebagai akibat akumulasi berbagaipermasalahan yang terkait dengan transportasi yang memadati jaringan jalan kota.Peningkatan jumlah penduduk dan laju pertumbuhan ekonomi sangat berdampakterhadap mobilitas manusia dan barang yang pada gilirannya akan membawadampak terhadap kemacetan arus lalu lintas. Titik kemacetan terjadi terutamapada persimpangan jalan pemukiman ke jalan utama, yang terjadi hampirsepanjang waktu, terutama pada jam sibuk pagi, siang dan sore hari. Berdasarkandata tahun 2005 jumlah titik macet mencapai 29 titik, yang terdiri dari simpul jalansebanyak 7 titik dan ruas jalan sebanyak 22 ruas. Kepadatan jaringan jalan di KotaDepok secara keseluruhan mencapai 0,64 % (km/ha) sebagai akibat tidakseimbangnya arus lalu lintas dengan kapasitas jalan yang tersedia, dan belummeratanya jaringan jalan dengan luas wilayah bagian kota. Faktor lainnya yangmewarnai kemacetan arus lalu lintas disebabkan belum tertibnya angkutan umum,pedagang kaki lima yang menggunakan bagian jalan maupun kesadaranpengguna angkutan.Panjang jalan di Kota Depok baru mencapai 484,872 km yang terbagi dalam308 ruas jalan, yaitu jalan negara sebanyak 3 ruas jalan sepanjang 26,35 km, jalanpropinsi sebanyak 7 ruas jalan sepanjang 25,05 km dan jalan kota sebanyak 282ruas jalan sepanjang 433,47 km. Untuk mengukur pengurangan titik kemacetanselama priode 2006-2011 dilakukan dengan menetapkan lokasi titik kemacetanyang dianggap paling berdampak terhadap kelancaran arus lalu lintas yaitusebanyak 10 titik yang perlu diintervensi, baik melalui pelebaran jalan,persimpangan jalan maupun pembuatan fly over. Dengan mempertimbangkankemampuan APBD maka target minimal yang harus diintervensi sebanyak 2 titikper tahun.82

c. Berkurangnya titik banjir.Titik banjir di Kota Depok umumnya terjadi sebagai akibat dari semakinmengecilnya permukaan tanah yang terbuka bila dibandingkan denganpeningkatan jumlah permukaan yang tertutup, sehingga menimbulkan genanganair pada beberapa bagian kota. Demikian pula dengan menurunnya daya serapsungai dan situ yang ada sebagai dampak semakin mengecil dan dangkalnyasejumlah sungai dan situ yang ada di Kota Depok.Akumulasi permasalahan tersebut mengakibatkan seringnya terjadi luapan airsungai dan genangan pada bagian tetentu wilayah Kota, sehingga mengakibatkankemacetan arus lalu lintas apabila curah hujan cukup tinggi. Untuk itu targetRPJMD 5 tahun ke depan untuk penanganan masalah banjir ini tidak sajadilakukan melalui pembuatan sodetan genangan ke sungai tetapi akan diintervensipula melalui program lainnya seperti pengerukan dan pengelolaan situ-situsebagai sumber resapan. Untuk mengukur target kinerja titik banjir makaditargetkan setiap tahunnya minimal dapat mengatasi 1 titik banjir.d. Bertambahnya cakupan layanan air bersihJangkauan pelayanan air bersih melalui fasilitas PDAM sampai saat ini belumdapat menjangkau seluruh wilayah Kota, dari 63 Kelurahan di 6 Kecamatan, hanya19 Kelurahan yang sudah dapat dilayani fasilitas air bersih PDAM yang tersebarpada bagian wilayah Tengah dan sebagian wilayah Timur Kota Depok, yaitu padakomplek perumahan-perumahan, itupun proporsinya masih sangat kecildibandingkan dengan jumlah rumah tangga yang membutuhkan. Sedangkan padabagian wilayah Barat Kota dan permukiman di perkampungan penduduk belumdapat terjangkau oleh pelayanan jaringan air bersih.Penyediaan layanan jaringan air bersih berdasarkan data pelanggan tahun2005 baru terlayani sebanyak 39.806 pelanggan dengan besarnya pemakaian10.644.859 meter kubik. Hal ini menunjukan bahwa fasilitas jaringan pelayanan airbersih masih jauh dari seluruh kebutuhan penduduk Kota Depok yang mencapai1.374.522 jiwa. Berdasarkan hal tersebut maka target pelayanan cakupan airbersih 5 tahun ke depan direncanakan dapat mencapai 1.000 SR pada tahun 2007dan pada tahun 2011 dapat mencapai 2.000 SR.83

e. Bertambahnya Pengelolaan sampah di TPS.Permasalahan pengelolaan persampahan di Kota Depok saat ini, walaupunbelum menimbulkan permasalahan besar seperti di beberapa Kota lainnya, namunpenanganan sampah ini sangat membutuhkan perhatian utama, karenamenyangkut tatanan kehidupan sosial ekonomi, politik dan budaya. Mengingatbeban Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPA) yang ada di Cipayung menjadisemakin berat, ditambah lagi dengan keterbatasan sarana dan prasaranapengolahan yang mengakibatkan konflik antara TPA dengan masyarakat sekitarTPA semakin sering terjadi.Tingginya produksi sampah setiap harinya yang mencapai rata-rata 766 m3,atau setara dengan 2,65 liter/orang/hari, dengan tingkat pertumbuhan setiapharinya mencapai 4,4 %, maka TPA Cipayung dan 113 TPS yang adamenanggung beban yang berat, demikian pula dengan pengangkutan sampah.Mempertimbangkan kondisi pengelolaan sampah yang ada, maka pilihanmereduksi sampah dan menyelesaikannya dapat dilakukan dari sumbernyadengan skala kawasan. Pengelolaan sampah dengan skala kawasan inimerupakan implementasi dari paradigma baru yaitu reduce (mengurangi), reuse(menggunakan kembali), recycle (mendaur ulang) dan mengolah untuk dijadikanbahan produksi, seperti kompos, briket, energi listrik dan lainnya. SistemPengelolaan dan Pengolahan Sampah Terpadu (SIPESAT) ini dapat mengurangibeban TPA yang ada, sistem ini berskala kawasan, sehingga sampah dapatdiselesaikan pada sumbernya.Untuk merealisasikan hal tersebut sampai 5 tahun ke depan, direncanakanbertambahnya unit pengelolaan sampah rata-rata 10 – 15 lokasi per tahun.84

f. Berkurangnya kawasan kumuh.Kawasan kumuh selalu identik dengan pesatnya kemajuan Kota, demikian pulahalnya dengan Depok yang pertumbuhannya cukup pesat, sehingga membawapengaruh terhadap jumlah migrasi, baik perpindahan penduduk dari luar Depok kewilayah Depok maupun dampak berbatasannya Jakarta dengan Depok yangmenjadikan Kota Depok sebagai alternatif tempat tinggal maupun usaha.Keberadaan pemukiman kumuh liar (squatters) ini merupakan salah satufenomena tersendiri, karena terkait dengan aspek hukum, sosial, ekonomi,sanitasi, kesehatan lingkungan dan estetika kota.Jumlah penduduk Kota Depok yang terdaftar pada tahun 2005 mencapai1.374.522 jiwa, sementara diperkirakan jumlahnya sudah mencapai 1,5 juta jiwa.Kondisi ini mengakibatkan beban kota semakin berat, terutama setelah munculnyapemukiman penduduk pada kawasan tak berijin/liar (squatter).Pemukiman kumuh ini tersebar di beberapa titik lokasi, terutama sepanjangbantaran kali, situ, daerah milik jalan, maupun areal rel kereta api. Berdasarkanhasil survey lapangan Program Pemberdayaan Masyarakat Squatters (PPMS)jumlah penyebarannya terdapat di 13 lokasi di hampir semua kecamatan denganjumlah KK mencapai 857 KK. Tipologi pemukiman kumuh ini dapat dibedakandalam 3 kategori yaitu :1) Penggarap penghuni, menggunakan lahan squatters sebagai tempat tinggal;2) Penggarap non penghuni, mengunakan lahan squatters sebagai tempatkegiatan usaha;dan3) Pengontrak, mengunakan lahan squatters dengan cara menyewa kepadapenggarap non penghuni.Disamping penanganan masalah pemukiman liar tersebut, juga perluditangulangi penanganan pemukiman legal yang kumuh melalui berbagai programkegiatan. Untuk itu program yang akan dilakukan selama priode 2006 – 2011baik melalui pemberdayaan (enpowerment) maupun penegakan hukum (lawenforcement) yang dapat dilakukan secara simultan dengan program pemerintahpusat, maupun dengan pihak ketiga dan lembaga sosial lainnya, melalui penataankawasan kumuh minimal 3 lokasi setiap tahunnya .85

g. Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) merupakan indikator untuk mengukurperkembangan ekonomi kota, indikator ini menunjukan naik tidaknya produk yangdihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi. LPE Kota Depok selama lima tahunterakhir (2000-2004) menunjukan angka yang mengembirakan yaitu dari 4,47tahun 2000, meningkat menjadi 5,98 tahun 2001 dan meningkat menjadi 6,12tahun 2002, dan menjadi 6,35 tahun 2003 dan berdasarkan data terakhir tahun2004 menjadi 6,44. Rata-rata kenaikan selama 5 tahun terakhir mencapai 6 %,kenaikan ini lebih tinggi dari rata-rata Jawa Barat yang mencapai 5 %.Berdasarkan trend kenaikan 5 tahun terakhir, maka target kenaikan LPE padatahun 2007 diproyeksikan naik menjadi 6,46 dan menjadi 6,50 pada tahun 2011.h. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan modal dasar pembangunan kota,karena PAD merupakan keseluruhan penerimaan kas daerah dalam priode satutahun anggaran, dengan komponen Pajak Daerah, Retribusi Daerah, HasilPerusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah, dan Lain-lainPAD yang Sah.Pendapatan Asli Daerah sendiri walaupun konstribusinya terhadap APBD KotaDepok selama ini hanya mencapai rata-rata 10 % - 15 %/tahun, tetapi rata-ratapeningkatannya mencapai 100% dimana pada APBD tahun 2000, kontribusi PADhanya Rp. 13,297 milyar menjadi Rp. 60,000 milyar pada tahun 2005.Pertumbuhan rata-rata pendapatan Kota Depok sebesar 17,8 % per tahun,dengan kontribusi terbesar dari dana perimbangan yang mencapai 26,9 % pertahun, dan rata-rata pertumbuhan PAD hanya sebesar 9 % per tahun. Sedangkanlain-lain pendapatan yang sah mengalami penurunan 30,2 % sebagai akibatberubahnya format struktur APBD.Berdasarkan trend pertumbuhan 5 tahun terakhir, maka target pendapatan aslidaerah selama priode 2007-2011 diproyeksikan mengalami peningkatan sebesarrata-rata 5 % pertahun.86

i. Meningkatnya Indek Pembangunan Manusia (IPM)Indek Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk mengukurderajat pembangunan manusia, yang dilakukan melalui pendekatan tingkatpendidikan, derajat kesehatan dan daya beli, artinya ketiga komposit IPM tersebutmerupakan parameter yang dapat mewakili seluruh pilihan komponen lainnya.Sejak ditetapkannya komposit pembangunan melalui IPM tahun 2000 IPM KotaDepok mencapai 65,08, tahun 2001 mencapai 71,82, tahun 2002 mencapai 73,90,tahun 2003 mencapai 76,13 dan berdasarkan data perhitungan tahun 2004mencapai 76,85. Pencapaian ini melebihi rata-rata pencapaian Propinsi JawaBarat sebesar 68,36 pada tahun 2004.Berdasarkan trend pencapaian IPM selama lima tahun terakhir, maka targetpencapaian yang ditetapkan lima tahun ke depan yaitu pada tahun 2007 sebesar77,60 dan pada tahun 2011 ditargetkan mencapai 82,79.Target peningkatan Indek Pembangunan Manusia Kota Depok selamaperiode 2006-2011 ini dapat dicapai dengan memacu pencapaian komposit IPMtersebut dengan asumsi :1) Indek Kesehatan (IK) pada tahun 2007 mencapai 72,71 dan meningkat 76,81pada tahun 2011.2) Indek Pendidikan (IP) pada tahun 2007 ditargetkan naik 68,30 dan dapatmencapai 71,63 pada tahun 2011.3) Indek Daya Beli (IDB) ditargetkan 595,50 tahun 2007 dan meningkatmenjadi 649,56.87

BAB IVKEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH4.1. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Daerah4.1.1. Arah KebijakanKebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah untukmencapai tujuan. Sementara itu, Arah Kebijakan Umum (AKU) merupakankebijakan yang berkaitan dengan program Kepala Daerah terpilih, sebagai arahbagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun Lintas SKPD dalammerumuskan kebijakan guna mencapai kinerja sesuai dengan tugas danfungsinya.Mempertimbangkan gambaran umum kondisi daerah (Bab II),memperhatikan visi dan misi (Bab III), maka Arah Kebijakan Umumdikelompokkan berdasarkan Misi RPJMD tahun 2006-2011 sebagai berikut :a. Pemanfaatan sumberdaya daerah diarahkan kepada pencapaian Misiuntuk Mewujudkan Pelayanan yang ramah, cepat dan transparan .Kemampuan aparatur dan lembaga pemerintahan daerah dalammeningkatkan pelayanan publik yang ramah, cepat dan transparan,berdasarkan hal tersebut, maka arah kebijakan pembangunan tahun 2006-2011 diarahkan :1) Meningkatkan kualitas pelayanan publik;2) Mengembangkan kapasitas pemerintahan daerah;dan3) Meningkatkan kualitas perencanaan daerah dan partisipasi publik.b. Pemanfaatan sumberdaya daerah diarahkan kepada pencapaian Misiuntuk Membangun dan mengelola Sarana dan Prasarana infrastrukturyang Cukup, Baik dan Merata.Pemerintah daerah melalui misi tersebut diatas, menetapkan arahkebijakan yang akan ditempuh untuk memenuhi kewajibannya sebagaipenyedia pelayanan publik dalam rangka pembangunan di bidang saranaprasarana maka arah kebijakan pembangunan adalah :88

1) Meningkatkan pelayanan transportasi;2) Meningkatkan pengelolaan kebersihan dan lingkungan hidup;3) Mengendalikan tata ruang dan bangunan secara efektif danefisien;dan4) Meningkatkan kualitas lingkungan pemukiman.c. Pemanfaatan sumberdaya daerah diarahkan kepada pencapaian Misiuntuk Mengembangkan Perekonomian Masyarakat, Dunia Usaha danKeuangan Daerah.Pemerintah daerah melalui misi tersebut di atas menentukan arahkebijakan yang akan ditempuh untuk memenuhi kewajibannya sebagaipenyedia barang-barang publik dalam rangka pemberdayaan potensidaerah untuk mengembangkan perekonomian masyarakat. Arah kebijakanpembangunan daerah diarahkan kepada :1) Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui Koperasi dan UKM;2) Meningkatkan investasi daerah berbasis tenaga kerja;3) Meningkatkan agrobisnis perkotaan dan pelayanan bidang pertanian;4) Mengembangkan pusat pertumbuhan perekonomian baru;dan5) Mengembangkan potensi pariwisata, seni dan budaya.d. Pemanfaatan sumberdaya daerah diarahkan kepada pencapaian Misiuntuk Meningkatkan Kualitas Keluarga, Pendidikan, Kesehatan danKesejahteraan Masyarakat berlandaskan nilai-nilai agama.Melalui misi tersebut Pemerintah daerah menetapkan arah kebijakanyang akan ditempuh untuk memenuhi kewajibannya sebagai penyediabarang-barang publik dalam rangka meningkatkan kualitas keluarga,pendidikan dan kesejahteraan masyarakat berlandaskan nilai-nilai agama.Untuk itu arah kebijakan pembangunannya sebagai berikut:1) Meningkatkan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan danpeningkatan kualitas pendidikan serta peran serta masyarakat dalampendidikan;89

2) Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui upaya pelayanankesehatan yang lebih baik;3) Peningkatan pemberdayaan masyarakat;4) Meningkatkan penanganan masalah-masalah sosial;5) Meningkatkan pelayanan hak-hak dasar masyarakat;6) Meningkatkan potensi dan prestasi olah raga.4.1.2. Strategi Pembangunan Daerah4.1.2.1. Strategi Pembangunan Daerah dalam Pencapaian Misi Pertama :Mewujudkan pelayanan yang ramah, cepat dan transparan.Arah Kebijakan : Meningkatkan kualitas pelayanan publikStrategi : Memperbaiki kinerja layanan publik melaluiperbaikan manajemen pelayanan yang berorientasipada pelayanan terpadu.Arah Kebijakan : Mengembangkan kapasitas pemerintahan daerahStrategi :a. Mendorong peningkatan kinerja pemerintahandaerah yang dapat melaksanakan tugas-tugaspemerintahan secara tertib dan profesionalmelalui peningkatan kualitas SDM, pengawasandan penyempurnaan kelembagaan/ketatalaksanaan dan kerjasama antar lembaga;b. Meningkatkan kinerja DPRD melaluioptimalisasi peningkatan peran dan fungsiDPRD dalam bidang legislasi, anggaran danpengawasan;c. Mewujudkan tertib pengelolaan aset daerahmelalui perbaikan manajemen asset, landbanking dan pengadaan serta pemeliharaangedung-gedung pemerintahan sebagai asetdaerah;dan90

d. Meningkatkan kualitas produk hukum daerahmelalui penyusunan produk-produk hukumdaerah dan penyediaan layanan advokasi.Arah Kebijakan : Meningkatkan kualitas perencanaan daerah danpartisipasi publik.Strategi : Melaksanakan perencanaan dan pelaksanaanpembangunan secara partisipatif melaluipenyusunan regulasi partisipasi publik,penjaringan aspirasi masyarakat, pelaksanaanpengendalian dan evaluasi pembangunan,pembentukan forum warga dan penyusunandokumen perencanaan/kajian.4.1.2.2. Strategi Pembangunan Daerah dalam Pencapaian Misi Kedua :Membangun dan mengelola sarana dan prasarana infrastrukturyang cukup, baik dan merata.Arah Kebijakan : Meningkatkan pelayanan transportasiStrategi :a. Meningkatkan kualitas jaringan transportasimelalui pemeliharaan, peningkatan danpembangunan infrastruktur transportasi, denganmelibatkan masyarakat dan dunia usaha;danb. Menurunkan titik kemacetan melaluipengembangan manajemen transportasitermasuk kemungkinan pengembangan modatransportasi massal.91

Arah Kebijakan : Meningkatkan pengelolaan kebersihan danlingkungan hidup.Strategi :a. Mendorong terwujudnya efisiensi pengelolaansampah melalui perbaikan manajemenpengelolaan sampah di TPA dan peningkatanpengelolaan sampah pada sumber sampah;danb. Meningkatkan kualitas lingkungan gunamencegah terjadinya banjir dan pencemaranmelalui pengendalian dan pengawasanlingkungan, rehabilitasi lahan kritis, penataandrainase dan konservasi daerah resapan air.Arah Kebijakan : Mengendalikan tata ruang dan bangunan secaraefektif dan efisien.Strategi :Menjaga keseimbangan antara kawasan terbangundengan ruang terbuka hijau melalui optimalisasipengendalian pemanfaatan ruang yang dapatmenjamin terpeliharanya ruang terbuka hijau danmemberikan insentif kepada pemilik sawah teknis.Arah Kebijakan : Meningkatkan kualitas lingkungan permukimanStrategi :a. Menurunkan jumlah kawasan kumuh melaluipenataan lingkungan dan penyediaan RumahSusun Sederhana Sewa (RUSUNAWA);danb. Memberikan layanan air bersih melaluipembangunan sarana prasarana air bersih dankerjasama pengelolaan air bersih.92

4.1.2.3. Strategi Pembangunan Daerah dalam Pencapaian Misi Ketiga :Mengembangkan Perekonomian Masyarakat, Dunia Usaha, danKeuangan Daerah.Arah Kebijakan : Meningkatkan perekonomian masyarakat melaluikoperasi dan UKM.Strategi : Melaksanakan upaya peningkatan pendapatanmasyarakat melalui fasilitasi akses permodalan,pengembangan manajemen usaha produktif danmanajemen pemasaraan baik lokal maupun ekspor,serta penataan pasar tradisional.Arah Kebijakan : Meningkatkan investasi daerah berbasis tenagakerja.Strategi :a. Mendorong terwujudnya minat investasi melaluipenyederhanaan regulasi dan kerjasama duniausaha dengan pemerintah (BUMD);danb. Menyiapkan tenaga kerja yang berkualitas danperlindungan ketenagakerjaan melaluipelatihan ketenagakerjaan, pengembangansistem informasi dan manajemenketenagakerjaan dan fasilitasi hubunganindustrial ketenagakerjaan.Arah Kebijakan : Meningkatkan agribisnis perkotaan dan pelayananbidang pertanianStrategi :a. Mengembangkan produk pertanian potensialmelalui pengembangan agribisnis unggulan,pembibitan, pertanian organik dan pembinaansumber daya pertanian;dan93

. Menjamin terlaksananya keamanan panganmelalui Pelayanan masyarakat veteriner dankesehatan hewan, peningkatan layanan RumahPotong Hewan (RPH) dan pengawasan TempatPemotongan Hewan/Tempat Pemotongan Ayam(TPH/TPA).Arah KebijakanStrategi: Mengembangkan pusat pertumbuhan perekonomianbaru: Membuka pusat pertumbuhan baru pada wilayahperbatasan melalui penyiapan sentra niaga danbudaya, serta pembentukan kawasan industriterpadu.Arah Kebijakan : Meningkatkan kapasitas keuangan daerahStrategi :a. Meningkatkan pendapatan daerah melaluiperbaikan sistem dan manajemen pengelolaankeuangan daerah, serta mengoptimalkanpenerimaan PAD dan diversifikasi penerimaandaerah;danb. Mewujudkan efisiensi dan transparansi dalampengadaan barang dan jasa melaluipelaksanaan e-procurement, serta peningkatankemampuan pengguna dan penyedia barangdan jasa.Arah KebijakanStrategi: Mengembangkan potensi pariwisata, seni dan budaya.: Melaksanakan pengembangan pariwisata dan senibudaya melalui penataan obyek wisata yangberbasis potensi wisata lokal dan pelestarian seniserta cagar budaya.94

4.1.2.4. Strategi Pembangunan Daerah dalam Pencapaian Misi Keempat :Meningkatkan kualitas keluarga, pendidikan, kesehatan dankesejahteraan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai agama.Arah Kebijakan : Meningkatkan perluasan kesempatan memperolehpendidikan, dan peningkatan kualiatas pendidikan,serta peranserta masyarakat dalam pendidikan.Strategi :a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraanpendidikan melalui peningkatan angkapartisipasi sekolah, penurunan angka putussekolah, peningkatan kualitas hasil belajarpeserta didik, peningkatan kualitas lembagapendidikan, peningkatan kualitas tenagapendidik dan kependidikan, serta peningkatanperan serta masyarakat dalampenyelenggaraan pendidikan;danb. Mendorong peningkatan prestasi generasimuda, olahraga dan seni budaya melaluipembinaan generasi muda dan olahragaberprestasi, serta pembinaan seni budayadaerah.Arah Kebijakan : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakatStrategi : Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatanmasyarakat melalui penyediaan layanan kesehatandasar dan rujukan, peningkatan kesehatankeluarga, kewaspadaan pangan dan gizi,penanganan penyakit menular dan tidak menular,penyelenggaraan kesehatan lingkungan danpromosi kesehatan.95

Arah KebijakanStrategi: Peningkatan pemberdayaan masyarakat.: Melaksanakan pemberdayaan masyarakat melaluipeningkatan kesejahteraan keluarga (anak dangender), pemanfaataan teknologi tepat guna,peningkatan partisipasi masyarakat dan pembinaanlembaga keswadayaan masyarakat.Arah Kebijakan :Strategi :Meningkatkan penanganan masalah-masalah sosiala. Menyediakan jaminan sosial melalui pemberiansantunan sosial, penyediaan sarana sosial danregulasi penyediaan fasilitas bagi penyandangcacat di tempat umum, penangananpenyandang masalah kesejahteraan sosial(PMKS);danb. Mewujudkan ketertiban masyarakat melaluipenegakan perda dan peningkatan kemampuandeteksi dini dan cegah dini.Arah Kebijakan : Meningkatkan pelayanan hak-hak dasarmasyarakatStrategi :a. Meningkatkan kualitas kehidupan beragamamelalui upaya pembinaan kehidupan beragama,fasilitasi kegiatan keagamaan dan penyediaanbantuan sarana keagamaan;b. Meningkatkan kesadaran politik masyarakatmelalui pembinaan, penguatan kelembagaansosial dan sosialisasi hak-hak politikmasyarakat;96

c. Mendorong terciptanya tertib administrasikependudukan melalui pengembangan sistemadministrasi kependudukan dan catatan sipil;d. Mendorong peranserta pemuda dalampembangunan melalui pembinaan organisasikemudaan, profesi dan kewanitaan;e. Melaksanakan upaya penanggulangan bencanaalam dengan mengembangkan pola kemitraan.Arah KebijakanStrategi: Meningkatkan potensi dan prestasi olahraga: Mendorong peningkatan prestasi olah raga melaluipembinaan dan penyediaan sarana prasarana olahraga.Indikasi Program dan Kegiatan Pembangunan DaerahIndikasi Program dan Kegiatan dalam Pencapaian Misi Kesatu : MewujudkanPelayanan yang ramah, cepat dan transparan.4.2.1.1. Program Peningkatan Manajemen PelayananIndikasi Kegiatan (1) Penyusunan dan revisi Peraturan Daerahpelayanan;(2) Peningkatan kualitas SDM pelayanan; (3) Peningkatansarana dan prasarana pelayanan; (4) Pengembangan sisteminformasi pelayanan (e-Government); (5) Pengembangan konseppenilaian kinerja pelayanan; (6) Pelaksanaan penilaian kinerjapelayanan; (7) Pembentukan sistem pemberian informasi danpengaduan masyarakat.4.2.1.2. Program Peningkatan Integrasi PelayananIndikasi kegiatan (1) Kajian pelayanan terintegrasi; (2) Pembentukanpelayanan terpadu.97

4.2.1.3. Program Peningkatan Jangkauan PelayananIndikasi kegiatan (1) Penambahan waktu kerja untuk pelayanantertentu; (2) Pendelegasian sebagian kewenangan kepadakecamatan dan kelurahan.4.2.1.4. Program Peningkatan Kualitas SDM Pemerintahan DaerahIndikasi kegiatan (1) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihanaparatur; (2) Peningkatan kesejahteraan aparatur pemerintahdaerah; (3) Pelaksanaan uji kompotensi; (4) Penyusunan danpelaksanaan evaluasi kinerja perangkat daerah; (5) Peningkatanpemberian penghargaan dan penerapanan sanksi; (6)Pengembangan sistem informasi dan manajemen kepegawaian.4.2.1.5. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan danKetatalaksanaanIndikasi kegiatan (1) Pelaksanaan evaluasi kelembagaan; (2)Penyusunan dan evaluasi ketatalaksanaan (SOP); (3) Penyusunandan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM).4.2.1.6. Program Peningkatan Kualitas PengawasanIndikasi kegiatan (1) Pengembangan sistem pengawasan daerah;(2) Pelaksanaan pengawasan dan tindak lanjutnya; (3) Pembinaanteknis auditor.4.2.1.7. Program Pengembangan Kearsipan, Perpustakaan danTelematikaIndikasi kegiatan (1) Pengelolaan arsip daerah; (2) Pembangunanperpustakaan daerah; (3) Pengembangan telematika daerah.4.2.1.8. Program Peningkatan Kerjasama Antar LembagaIndikasi kegiatan (1) Peningkatan kerjasama antar daerah;(2) Peningkatan hubungan antara pusat dengan daerah; (3)Peningkatan hubungan dengan Perguruan Tinggi; (4) Peningkatankerjasama dengan MUSPIDA.98

4.2.1.9. Program Peningkatan Peran dan Fungsi LegislatifIndikasi kegiatan (1) Peningkatan peran dan fungsi legislasi;(2) Peningkatan peran dan fungsi budgeting; (3) Peningkatan perandan fungsi pengawasan; (4) Peningkatan SDM legislatif; (5) Fasilitasipeningkatan penunjang kegiatan DPRD.4.2.1.10. Program Pengelolaan dan Pengembangan Aset DaerahIndikasi kegiatan (1) Inventarisasi dan penilaian aset daerah;(2) Peningkatan management aset daerah; (3) Pengadaan tanahpemerintah (land banking); (4) Pembangunan dan pemeliharaangedung-gedung pemerintahan.4.2.1.11. Program Peningkatan Kualitas Produk Hukum DaerahIndikasi kegiatan (1) Penyusunan produk-produk hukum daerah;(2) Penyediaan layanan advokasi bagi Aparatur.4.2.1.12. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan PengendalianPembangunanIndikasi kegiatan (1) Penyusunan regulasi partisipasi publik;(2) Peningkatan pelaksanaan penjaringan aspirasi masyarakat;(3) Penyelenggaraan wadah forum warga; (4) Pelaksanaanpengendalian dan evaluasi pembangunan; (5) Penyusunan kajiandan dokumen perencanaan; (6) Pelaksanaan sosialisasipembangunan.99

Indikasi Program dan Kegiatan dalam Pencapaian Misi Kedua : Membangundan Mengelola Sarana dan Prasarana Infrastruktur yang cukup, baik danmerata.4.2.2.1. Program Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi danPemeliharaan Sarana dan Prasarana TransportasiIndikasi kegiatan (1) Pembangunan, peningkatan, rehabilitasi danpemeliharaan jalan dan jembatan; (2) Swakelola masyarakat dalampembangunan, pemeliharaan dan peningkatan jalan dan jembatan;(3) Pembangunan terminal; (4) Peningkatan pemerataan dan kualitaspelayanan Penerangan Jalan Umum (PJU); (5) Penyediaan alatperlengkapan jalan; (6) Penataan tempat pedestrian.4.2.2.2. Program Pengembangan Manajemen TransportasiIndikasi kegiatan (1) Penataan jaringan trayek; (2) Implementasitataran transportasi lokal; (3) Pengendalian kemacetan lalu lintas;(4) Pengembangan rekayasa lalu lintas; (5) Identifikasi kelas dannama jalan.4.2.2.3. Program Pengembangan Moda TransportasiIndikasi kegiatan (1) Kajian pengembangan moda transportasi;(2) Sosialisasi penggantian moda transportasi.4.2.2.4. Program Peningkatan Manajemen Pengelolaan Persampahan diTPAIndikasi kegiatan (1) Pengelolaan TPA sesuai SOP; (2) Pembinaanmasyarakat sekitar TPA; (3) Pengadaan sarana dan prasaranapersampahan di TPA.100

4.2.2.5. Program Peningkatan Manajemen Pengelolaan Persampahan diTPSIndikasi kegiatan (1) Pemanfaatan teknologi pengolahan sampah diTPS; (2) Pelibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah di TPS;(3) Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah di TPS.4.2.2.6. Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Lingkungan HidupIndikasi kegiatan (1) Pengendalian kualitas lingkungan; (2)Pembinaan dan Pengawasan pengelolaan limbah; (3) Rehabilitasilahan kritis; (4) Pengendalian pemanfaatan air permukaan dan airbawah tanah; (5) Pembangunan sumur resapan; (6) Pelibatanmasyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup; (7) PengelolaanInstalasi Pengelolaan Limbah Terpadu (IPLT); (8) PenangananPenataan pohon.4.2.2.7. Program Pengendalian BanjirIndikasi kegiatan (1) Penataan sistem drainase kota; (2) Swakelolamasyarakat dalam penataan drainase; (3) Konservasi danpemanfaatan situ sebagai resapan air; (4) Pemeliharaan DAS; (5)Pembangunan dan pemeliharaan jaringan air irigasi.4.2.2.8. Program Perencanaan, Pengendalian, dan Pemanfaatan Ruang &BangunanIndikasi kegiatan (1) Penyusunan dokumen perencanaan tata ruang;(2) Optimalisasi kinerja TKPRD; (3) Pengendalian pemanfaatanruang dan bangunan; (4) Pengembangan IDSD Kota Depok;(5) Penataan pembangunan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau(taman kota, dekorasi Kota, dan hutan kota); (6) Penyediaaninsentif bagi pemilik sawah teknis.4.2.2.9. Program Penataan Lingkungan PermukimanIndikasi kegiatan (1) Pengelolaan Rusunawa; (2) Pembangunansarana sanitasi lingkungan; (3) Rehabilitasi rumah tidak sehat.101

4.2.2.10. Program Peningkatan Jangkauan Layanan Air BersihIndikasi kegiatan (1) Fasilitasi kerjasama pengelolaan air bersih;(2) Pembangunan sarana dan prasarana air bersih.Indikasi Program dan Kegiatan dalam Pencapaian Misi Ketiga :Mengembangkan Perekonomian Masyarakat, Dunia Usaha dan KeuanganDaerah.4.2.3.1 Program Peningkatan Produktifitas Usaha Koperasi dan UKMIndikasi kegiatan (1) Pembinaan koperasi dan UKM; (2) Penyediaandana bergulir permodalan koperasi dan UKM; (3) Kajian danpembentukan lembaga keuangan mikro daerah; (4) Fasilitasi aksesaksespermodalan; (5) Fasilitasi pembentukan unit usaha produktif;(6) Regulasi perlindungan koperasi dan UKM; (7) Peningkatanjaringan kemitraan koperasi, UKM dan dunia usaha; (8) Promosikomoditas unggulan daerah, koperasi dan UKM;4.2.3.2 Program Pengembangan dan Penataan Pasar RakyatIndikasi kegiatan (1) Penataan pasar tradisional; (2) Perbaikanmanajemen pasar tradisional; (3) Penertiban status hukum asetpasar.4.2.3.3 Program Pengembangan Usaha Industri Rumah Tangga, Kecildan MenengahIndikasi kegiatan (1) Pengembangan sentra industri kecil danmenengah; (2) Pembinaan industri rumah tangga, kecil danmenengah.4.2.3.4 Program Pengembangan Usaha Perdagangan dan JasaIndikasi kegiatan (1) Pengembangan lembaga perdagangan danjasa; (2) Pengembangan perdagangan yang berorientasi ekspor.102

4.2.3.5 Program Peningkatan Daya Tarik InvestasiIndikasi kegiatan (1) Penyusunan regulasi investasi; (2) Penyediaaninsentif bagi dunia usaha; (3) Memperkuat struktur permodalan &kinerja BUMD; (4) Kemitraan dunia usaha dan pemerintah.4.2.3.6 Program Peningkatan Kualitas KetenagakerjaanIndikasi kegiatan (1) Penyiapan tenaga kerja terlatih dalam dan luarnegeri; (2) Fasilitasi dan penyiapan tenaga kerja mandiri; (3)Fasilitasi penempatan tenaga kerja dengan dunia usaha; (4)Pengembangan sistem informasi dan manajemen ketenagakerjaan;(5) Kerjasama pelatihan ketenagakerjaan dengan lembagapendidikan; (6) Penyelenggaraan bursa kerja; (7) Pembangunanpusdiklat ketenagakerjaan.4.2.3.7 Program Perlindungan KetenagakerjaanIndikasi kegiatan (1) Fasilitasi hubungan industrial; (2) Fasilitasikeselamatan dan kesehatan kerja; (3) Penyusunan regulasiperlindungan dan fasilitas ketenagakerjaan; (4) Fasilitasi penetapanUMK.4.2.3.8 Program Pengembangan Agribisnis PerkotaanIndikasi kegiatan (1) Pengembangan agribisnis potensial;(2) Pengembangan pembibitan/pembenihan; (3) Pembinaan SDMdan lembaga tani; (4) Pengembangan pertanian organik.4.2.3.9 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Veteriner danKesehatan HewanIndikasi kegiatan (1) Peningkatan pelayanan Rumah Potong Hewan(RPH); (2) Pembinaan dan Pengawasan Tempat Potong Hewan(TPH) dan Tempat Potong Ayam (TPA); (3) Peningkatan pelayanankesehatan hewan; (4) Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakatveteriner; (5) Pembinaan pemasaran produk Rumah PotongHewan (RPH).103

4.2.3.10 Program Penyiapan Kawasan Niaga dan Industri yang RamahLingkunganIndikasi kegiatan (1) Penyiapan sentra niaga dan budaya wilayahperbatasan; (2) Penyiapan kawasan industri terpadu.4.2.3.11 Program Peningkatan Pendapatan DaerahIndkasi kegiatan (1) Optimalisasi PAD; (2) Diversifikasi penerimaandaerah; (3) Evaluasi regulasi penerimaan daerah.4.2.3.12 Program Peningkatan Manajemen Pengelolaan KeuanganDaerahIndikasi kegiatan (1) Pengembangan sistem informasi danmanajemen keuangan daerah; (2) Penyiapan standar harga danstandar analisa belanja; (3) Evaluasi regulasi pokok-pokokpengelolaan keuangan daerah.4.2.3.13 Program Peningkatan Akuntabilitas Pengadaan Barang dan JasaIndikasi kegiatan (1) Sertifikasi pejabat pembuat komitmen danpanitia pengadaan barang dan jasa; (2) Pelaksanaan e-procurement;(3) Pembinaan teknis pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.4.2.3.14 Program Pengembangan Obyek WisataIndikasi kegiatan (1) Penataan eko-wisata; (2) Pengembanganwisata belanja; (3) Pengembangan wisata pendidikan & religi.4.2.3.15 Program Peningkatan Pelestarian Seni dan BudayaIndikasi kegiatan (1) Pengembangan dan pelestarian seni dan cagarbudaya; (2) Peningkatan peran artis & seniman dalampembangunan; (3) Pemilihan Abang Mpok Depok; (4)Pembangunan gedung kesenian.104

Indikasi Program dan Kegiatan dalam Pencapaian Misi Keempat :Meningkatkan Kualitas Keluarga, Pendidikan, Kesehatan danKesejahteraan Masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai agama.4.2.4.1. Program Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan usiadini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah baik jalursekolah dan luar sekolahIndikasi kegiatan (1) Peningkatan pembangunan sarana danprasarana pendidikan; (2) Penyusunan regulasi pendidikan; (3)Rehabilitasi dan revitalisasi gedung sekolah melalui kerjasamamasyarakat dan swasta dengan imbal swadaya; (4) Penyediaantaman bacaan dan gerakan gemar membaca; (5) Pelaksanaan kejarpaket A, B dan C; (6) Pelaksanaan keaksaraan fungsional; (7)Fasilitasi madrasyah; (8) Pemberian beasiswa; (9) PengembanganSLTP dan SLTA terbuka; (10) Implementasi pendidikan dasar gratisuntuk sekolah negeri; (11) Peningkatan mutu KBM; (12)Pengembangan sanggar media; (13) Pelaksanaan evaluasipembelajaran yang berstandar; (14) Pengembangan manajemenberbasis sekolah/masyarakat; (15) Pengembangan sekolah kejuruanberorientasi pasar kerja; (16) Penyediaan sarana dan mediapembelajaran penunjang; (17) Kemitraan sekolah menengah denganperguruan tinggi dan dunia usaha; (18) Akreditasi lembaga-lembagapendidikan.4.2.4.2. Program Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik danKependidikanIndikasi kegiatan (1) Peningkatan kompetensi tenaga pendidik dankependidikan; (2) Peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik dankependidikan.105

4.2.4.3. Program Peningkatan Peranserta Masyarakat/Swasta dalamPenyelenggaraan PendidikanIndikasi kegiatan (1) Pembentukan dan implementasi dana abadipendidikan; (2) Gerakan masyarakat peduli pendidikan; (3) GerakanInfaq pendidikan; (4) Peningkatan peran serta dunia usaha dalampenyelenggaraan pendidikan (CSR).4.2.4.4. Program Peningkatan Pembinaan Generasi Muda, Olah Ragadan Seni Budaya di SekolahIndikasi kegiatan (1) Peningkatan pembinaan generasi muda danolah raga berprestasi; (2) Pembinaan seni budaya daerah; (3)Peningkatan fasilitas olah raga dan seni.4.2.4.5. Program Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Dasar danRujukanIndikasi kegiatan (1) Pelayanan kesehatan dasar di puskesmasdengan biaya murah; (2) Revisi regulasi pelayanan kesehatan; (3)Penyediaan obat dan alat pelayanan kesehatan; (4) Pelayanankesehatan rujukan; (5) Peningkatan kemitraan dengan pelayanankesehatan swasta; (6) Pengembangan puskesmas DTP; (7)Pembangunan Rumah Sakit Daerah (RSD); (8) Pembentukanasuransi kesehatan masyarakat; (9) Pengembangan sistem informasikesehatan (SIK).4.2.4.6. Program Penyelenggaraan dan Peningkatan Kesehatan KeluargaIndikasi kegiatan (1) Pelayanan keluarga berencana; (2) Pelayanankesehatan usia lanjut; (3) Pembinaan Posyandu/Posbindu.4.2.4.7. Program Peningkatan Kewaspadaan Pangan dan GiziIndikasi kegiatan (1) Peningkatan gizi masyarakat dan penanganangizi buruk; (2) Peningkatan ketahanan & kewaspadaan pangan.106

4.2.4.8. Program Penanganan Penyakit Menular dan Tidak MenularIndikasi kegiatan (1) Pencegahan dan pemberantasan penyakitmenular; (2) Penanganan penyakit dan penanggulangan KejadianLuar Biasa (KLB); (3) Penanganan penyakit tidak menular.4.2.4.9. Program Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan dan SanitasiDasarIndikasi kegiatan (1) Penyehatan air dan lingkungan pemukiman;(2) Pembersihan (hygene) dan sanitasi tempat-tempat umum dantempat pengelolaan makanan dan minuman.4.2.4.10. Program Penyelenggaraan Promosi KesehatanIndikasi kegiatan (1) Promosi perilaku hidup bersih & sehat;(2) Penyuluhan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaannarkotika, psikotropika dan aditif (p3napza) berbasis masyarakat.4.2.4.11. Program Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga SejahteraIndikasi kegiatan (1) Pemanfaatan teknologi tepat guna;(2) Perlindungan anak dan perempuan dari tindak kekerasan;(3) Pelaksanaan pengarusutamaan jender; (4) Penggerakanswadaya masyarakat; (5) Peningkatan kesejahteraan keluargamelalui peranserta wanita; (6) Peningkatan peranan RT/RW,Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM); (7) Optimalisasi KomitePenanggulangan Kemiskinan Daerah (KPKD).4.2.4.12. Program Penyelenggaraan Jaminan SosialIndikasi kegiatan (1) Pemberian santunan kematian; (2) Pemberiansantunan nikah gratis; (3) Penanganan penyandang masalahkesejahteraan sosial (PMKS); (4) Pembentukan rumah singgah; (5)Penyediaan fasilitas bagi penyandang cacat di tempat umum; (6)Pelayanan Taman Pemakaman Umum/Taman Makam Pahlawan(TPU/TMP).107

4.2.4.13. Program Peningkatan Tertib SosialIndikasi kegiatan (1) Sosialisasi produk-produk hukum daerah;(2) Penegakan perda; (3) Peningkatan kemampuan deteksi dini dancegah dini.4.2.4.14. Program Peningkatan Kualitas Kehidupan BeragamaIndikasi kegiatan (1) Pembinaan kerukunan antar umat beragamadan pembinaan organisasi keagamaan; (2) Peningkatan kualitassarana ibadah & sarana pendidikan agama; (3) Fasilitasi kegiatankeagamaan; (4) Revitalisasi pengelolaan Zakat, Infak, Sodakoh danWakaf (ZISWAF); (5) Peningkatan peran tokoh agama dan guruagama dalam pembangunan; (6) Gerakan pemberantasan butahuruf Al-Quran; (7) Pensertifikatan aset-aset sarana keagamaan.4.2.4.15. Program Peningkatan Kualitas Kehidupan PolitikIndikasi kegiatan (1) Sosialisasi hak-hak politik masyarakat;(2) Pembinaan peranan dan fungsi parpol; (3) Peningkatan wawasankebangsaan; (4) Pengembangan & penguatan kelembagaanketahanan sosial.4.2.4.16. Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan ManajemenKependudukanIndikasi kegiatan (1) Penyelenggaraan Sistem AdministrasiKependudukan (SIAK); (2) Pengendalian penduduk pendatang;(3) Penyelenggaraan administrasi pencatatan sipil; (4) Pembinaanmobilisasi kependudukan.4.2.4.17. Program Pembinaan Organisasi Sosial KemasyarakatanIndikasi kegiatan (1) Pembinaan Karang Taruna; (2) Pembinaanorganisasi kepemudaan; (3) Pembinaan Lembaga SwadayaMasyarakat; (4) Pembinaan organisasi profesi; (5) Pembinaanorganisasi kewanitaan.108

4.2.4.18. Program Penangulangan BencanaIndikasi kegiatan (1) Penanggulangan bencana alam dan sosial;(2) Penanggulangan bencana kebakaran; (3) Peningkatan kemitraanpenanggulangan bencana.4.2.4.19. Program Peningkatan Prestasi Olah RagaIndikasi kegiatan (1) Pembinaan potensi atlit; (2) Penyediaan saranadan prasarana olah raga; (3) Pembinaan organisasi keolahragaan.109

BAB VKEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH5.1. Arah Kebijakan dan Strategi Pendapatan DaerahPendapatan daerah Kota Depok bersumber dari dana perimbangan, pendapatanasli daerah dan lain-lain pendapatan yang sah. Kontribusi dana perimbangan terhadapAPBD Kota Depok setiap tahunnya rata-rata sebesar 80% dari total pendapatan KotaDepok, Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 10% sampai 15% dari total pendapatanKota Depok dan lain-lain pendapatan yang sah rata-rata hanya sebesar 5% totalpendapatan Kota Depok.Rata-rata pertumbuhan pendapatan selama 4 tahun terakhir berkisar 17,8% pertahun. Pertumbuhan rata-rata terbesar besar dari Dana Perimbangan, yaitu sebesar26,9% per tahun, sementara pertumbuhan rata-rata Pendapatan Asli Daerah (PAD)hanya sebesar 9% per tahun, sedangkan Lain-lain Pendapatan yang sah mengalamipertumbuhan rata-rata negatif, yaitu rata-rata turun sebesar 30,2% per tahun.Memperhatikan kondisi aktual di atas maka kebijakan pendapatan daerahdiarahkan untuk “meningkatkan proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap totalpendapatan daerah dalam rangka mendorong terwujudnya kemandirian daerah dalammembiayai pembangunan daerah”.Adapun strategi dalam peningkatan pendapatan daerah adalah :a. Intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak, retribusi dan lain-lainpendapatan daerah, antara lain melalui pengkajian perda pajak dan retribusidaerah, peningkatan uji petik pajak daerah dan retribusi daerah, peningkatanpemeriksaan pembukuan wajib pajak, penerapan sistem on-line penerimaandaerah, peningkatan penerimaan PPh pasal 21 dan peningkatan retribusi.b. Meningkatkan penyertaan modal dan investasi daerah pada berbagai kegiatanekonomi.110

5.2. Arah Kebijakan dan Strategi Belanja DaerahSebagaimana diketahui bahwa fungsi pemerintahan, disamping melaksanakanfungsi pengaturan adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dari konsepsitersebut, maka orientasi pembangunan daerah yang dioperasionalisasikan dalambelanja daerah, ditujukan guna memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bentuklayanan pemerintahan.Dihadapkan pada hal di atas, maka kebijakan belanja daerah diarahkan untukmenyediakan kebutuhan dasar masyarakat (basic needs) meliputi pelayanan bidangpendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana dasar perkotaan dan pelayanan umumlainnya, serta dalam rangka pemenuhan layanan pengembangan potensi unggulandaerah (core competency).Adapun Strategi Belanja Daerah adalah:a. Memprioritaskan belanja pada pemenuhan layanan dasar masyarakat dengan titikberat pada bidang pendidikan, kesehatan, peningkatan daya beli yang dapatmenunjang pencapaian Indek Pembangunan Manusia (IPM), serta pemenuhanhak-hak dasar masyarakat;b. Memprioritaskan pada penyediaan sarana dan prasarana dasar perkotaan, untukmenanggulangi permasalahan transportasi, persampahan, banjir, kawasankumuh, layanan air bersih dan kebutuhan perkotaan lainnya;c. Memprioritaskan pada pengembangan pelayanan pemerintahan yang dapatmendukung terwujudnya kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan;dand. Menggunakan prinsip-prinsip penggunaan anggaran secara efektif dan efisienberdasarkan tolok ukur kinerja.5.3. Arah Kebijakan dan Strategi PembiayaanPembiayaan merupakan pos penyeimbang terhadap terjadinya surplus maupundefisit, terhadap besarnya pos belanja dari pada pendapatan. Hal ini dimungkinkanapabila terjadi defisit dapat ditutupi melalui pos pembiayaan dengan mendayagunakansumber penerimaan pembiayaan antara lain :a. Sisa Lebih perhitungan Tahun Anggaran;b. Dana Cadangan;111

c. Penjualan Aset Daerah yang Dipisahkan;dand. Pinjaman Daerah atau Penerbitan Obligasi.Sedangkan pengeluaran pembiayaan merupakan pos cadangan dan peningkatanefisiensi penyertaan modal dalam rangka investasi maupun pemenuhan kewajibanhutang, sehingga dapat dilakukan penyesuaian terhadap surplus dan defisit.Berdasarkan evaluasi, penerimaan pendapatan pemerintah Kota Depok padatahun 2002 adalah sebesar Rp. 337 milyar, sedangkan pengeluaran belanja padatahun yang sama sebesar Rp. 272 milyar. Hal ini berarti terdapat surplus sebesar19,3% dari total penerimaan pada tahun 2002. Surplus ini menurun pada tahun 2003menjadi 15,3% dari total penerimaan dan meningkat lagi pada tahun 2004 menjadi31,3%.Dihadapkan pada hal tersebut dan dalam rangka efisiensi penggunaan anggaran,maka kebijakan pembiayaan dalam Struktur APBD Kota Depok diupayakan untuk dapatsurplus, artinya penerimaan lebih besar dari pada pengeluaran. Untuk merealisasikanarah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan dengan meningkatkanpenerimaan daerah dan mengefisiensikan belanja daerah, melalui upaya meningkatkansurplus anggaran yang akan difokuskan pada :a. Penyertaan modal pemerintah, untuk memperkuat struktur pendapatan daerah;danb. Membentuk dana cadangan, sebagai upaya pemerintah memenuhi kebutuhanmasyarakat yang tidak dapat dibiayai dalam satu tahun anggaran.112

BAB VIPENUTUP6.1. Program TransisiProgram transisi merupakan rancangan program indikatif satu tahun kedepansetelah periode RPJMD Kota Depok ini berakhir yaitu untuk tahun 2011. Programtransisi disusun oleh Pemerintah Daerah Kota Depok yang dituangkan dalam bentukRancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2012, berisi semuaagenda penyelesaian program dan kegiatan, serta masalah-masalah pembangunanyang belum seluruhnya tertangani sampai dengan tahun 2012 dan masalah-masalahpembangunan yang akan dihadapi tahun 2012.Penyusunan program transisi ini dilakukan dengan mempertimbangkanbeberapa hal sebagai berikut:a. Menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan rencanapembangunan daerah tahun 2012 (berupa Rencana Kerja PemerintahDaerah/RKPD 2012) yang diperlukan sebagai pedoman bagi penyusunanRencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2012;danb. Mengingat waktu yang sangat singkat bagi kepala daerah terpilih hasil pemilihanlangsung tahun 2012 nanti untuk menyusun RPJM Daerah 2012 – 2017 sertaRencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2012, maka kepala daerah terpilih tahun2006 Kota Depok dan atau pejabat Walikota transisi tetap mempunyai ruang gerakyang luas untuk menyempurnakan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah(RKPD) tahun 2012 dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerahtahun 2012 yang sudah disusun untuk pelaksanaan pembangunan daerah yanglebih baik.113

6.2. Kaidah PelaksanaanRPJMD Kota Depok tahun 2006 – 2011 merupakan penjabaran dari visi, misidan program/kegiatan kepala daerah hasil pemilihan langsung tahun 2006. Adapunmanfaat dari RPJMD Kota Depok ini sebagai berikut: (1) RPJMD sebagai pedomanbagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Kota Depok dalam menyusunRenstra-SKPD periode waktu lima tahun, (2) RPJMD sebagai pedoman bagipemerintah daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)periode satu tahun, (3) RPJMD sebagai acuan dalam penguatan peran bagistakeholders untuk berpartisipasi aktif melaksanakan pembangunan sesuai denganprogram/kegiatan yang terdapat dalam RPJMD Kota Depok, dan (4) RPJMD sebagaidasar untuk dapat melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kinerja kepaladaerah dan pimpinan SKPD periode lima tahun dan tahunan.Agar RPJMD Kota Depok dapat memberikan manfaat yang maksimal, makaperlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:a. Semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Kota Depok,berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis SKPD (Renstra-SKPD) yangmemuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pokokpembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD denganberpedoman kepada RPJMD Kota Depok tahun 2006 – 2011, yang nantinya akanmenjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja-SKPD) satutahun;b. Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja PemerintahDaerah (RKPD) periode satu tahun, sehingga tersedia acuan untuk dapatmenyusun RAPBD setiap tahunnya;c. Semua SKPD Kota Depok, masyarakat dan dunia usaha, serta semua pemangkukepentingan pembangunan (stakeholders) lainnya, berkewajiban untukmelaksanakan semua program/kegiatan kerja yang terdapat dalam RPJMD KotaDepok tahun 2006 – 2011 ini dengan sebaik-baiknya; dand. Dalam rangka menjaga dan meningkatkan efektifitas pelaksanaan RPJMD KotaDepok tahun 2006 – 2011, Badan Perencanaan Daerah (Bapeda) Kota Depok114

erkewajiban untuk melakukan pengarahan, koordinasi, dan pemantauanterhadap penjabaran RPJMD Kota Depok tahun 2006 – 2011 ke dalam RenstraSKPD.WALIKOTA DEPOK,ttd.H. NUR MAHMUDI ISMA’IL115