Download - Ditjen Cipta Karya

daftar isiEdisi 054Tahun XI4Mei 2013Berita Utama49Rusunawa Mangkrak,Salah Siapa ?BermimpiGreen Buildinguntuk RusunawaKota Malang4liputan khususBelajar Mengelola Air14 dari Negeri Singainfo baru18RUU ArsitekKembali Diwacanakan7202226Kualitas PengelolaanRumah NegaraGolongan IIIPerlu DitingkatkanJambore Sanitasi 2013Agendakan Rekor MuriMemantapkan TekadJalankan PAMSIMAS II1820inovasiSPM bidang PU dan29 Penataan RuangMasih Jadi Tugas BeratPemda31PeningkatanAkuntabilitas KinerjaMelalui PengembanganSistem ManajemenKinerja (SMK)22292

erita utamaTahap Pencatatan• Berdasarkan keputusan penetapan status penggunaan dariPengelola Barang, Pengguna Barang baru mencatat ke dalamDaftar Barang Pengguna atas penyerahan barang tersebutuntuk dipergunakan sesuai tugas pokok dan fungsinya danmenyimpan asli/fotokopi dokumen kepemilikan dan dokumenpendukung lainnya menyatu dengan asli keputusanpe netapan status penggunaannya.• Berdasarkan berita acara serah terima barang, PengelolaBarang menyesuaikan catatan dalam Daftar Barang MilikNegara.Banyak Pemerintah Daerah yang dapat menyikapi dengan caratersendiri sehingga Rusunawa segera dapat dimanfaatkanmeskipun status Rusunawa belum dihibahkanApakah memanfaatkan Rusunawa yang belum dihibahkanadalah pelanggaran yang nantinya dapat dijerat pasal-pasalyang membuat pejabat ketakutan untuk menerobosnya? Tapitidak semua hal tersebut terjadi, karena sekitar 55% Rusunawaterbangun sudah dihuni. Lalu bagaimana pejabat Pemda menyikapinya?.Sebagian besar kota yang sudah memanfaatkan Rusunawaadalah mereka yang melihat kebutuhan kota dan warga masyarakatsebagai hal yang sangat penting dan menempatkannya menjadiprioritas utama. Di samping itu, komunikasi dengan berbagaipihak berjalan lancar, misalnya dengan DPRD, LSM, masyarakatluas dan pihak-pihak lain yang punya kepedulian dalam memenuhikebutuhan hunian bagi masyrakat yang selama ini tinggal dipermukiman tidak layak.Namun apakah kota/kabupaten yang begitu semangatmembenahi permukiman kumuh lewat penyelenggaraan Ru sunawaini mengabaikan peraturan? Jawabnya adalah tidak. Merekameminimalkan kemungkinan temuan dengan cara-cara yangdapat dipertanggungjawabkan. Namun memang bukan suatuhal yang mudah dilakukan. Bahkan beberapa kepala dinas kota/kabupaten dan UPT mengatakan bahwa yang bersangkutandiobok-obok pemeriksa sehubungan keberaniannya meman faatkanRusunawa sebelum dihibahkan.Berkat upaya bersama, kini proses hibah sudah mulai berhasil.Laporan per tanggal 17 Mei 2013, jumlah Rusunawa yang akandihibahkan kepada Pemerintah Daerah (tahun 2003 sampai 2011)adalah sebanyak 213,5 TB, dengan rincian:- 41 TB proses sudah selesai, bangunan telah dihibahkan kepadaPemerintah Daerah- 3 TB berkas hibah berada di Sekretariat Negara (Setneg) untukdimintakan persetujuan Presiden RI- 150,5 TB berkas hibah sudah berada di Kementerian Keuangan- 19 TB berkas hibah masih harus dilengkapi persyaratannya,(masih di Ditjen Cipta Karya)- Sedangkan 16 TB Rusunawa telah dialihstatuskan ke KementerianPendidikan dan Kebudayaan. Masih tersisa ber kas6 TB Rusunawa di Kementerian Keuangan.Disediakan dana APBN untuk memperbaiki Rusunawa yangrusak namun segera dihuniBeberapa kota sudah mengajukan kesediannya untuk segeramemanfaatkan bangunan Rusunawa. Namun kendalanya adalahbangunan Rusunawa sudah tidak layak huni (komponenbangunan hilang, pipa yang bocor dan lain sebagainya). Haltersebut akan ditanggulangi dengan dana optimalisasi dari APBNdengan prosedur yang telah ditetapkan sesuai peraturan yangberlaku. Singkat kata, dana optimalisasi ini akan dikucurkan padaRusunawa yang diyakini benar-benar segera dihuni dengan jaminansurat pernyataan dari walikota/bupati.Kumuh Vertikal yang menggangguKetika masalah Hibah sudah mulai terpecahkan, masalah pemeliharaandan perawatan bangunan masih saja belum terolahdengan baik, sehingga perpindahan kumuh horizontal ke kumuhvertikal menjadi permasalahan tersendiri. Ketika para peneliti dariPuslitbang PU menemukan banyaknya Rusunawa yang menjadisangat kumuh dan tidak layak huni, mereka menyimpulkan bahwapenyiapan personil pengelola dan penyiapan adaptasi parapenghuni itu perlu dilakukan dan dilanjutkan secara terus menerusdengan cara pembinaan.Penelitian yang berupa Pedoman Penyiapan Pengelola danPenghuni Rumah Susun Sewa telah diterbitkan berupa SuratEdaran Menteri PU No 07/SE/M/2013, yang secara resmi diterbitkanpada tanggal 22 Mei 2013. Jika ditilik lebih dalam lagi, masih adahal yang tidak kalah mendasar, yaitu pendanaan.Jika perhitungan riil belanja untuk pemeliharaan dan perawatangedung diterapkan dan dibebankan keseluruhannyake pada penghuni melalui tarif sewa, maka minimal warga harusmembayar sekitar 350 ribuan per bulan di luar listrik dan air.Sedangkan penghuni Rusunawa PU adalah mereka yang miskin,mana mungkin menyisihkan uang sebanyak itu setiap bulannya.Untuk itu subsidi memang harus dialokasikan, untuk itu UU Nomor20 tahun 2011 tentang Rumah Susun sebagaimana diamanatkandi pasal 57 ayat 3 yang berbunyi biaya pengelolaan rumah susunumum sewa dan rumah susun khusus milik pemerintah dapatdisubsidi oleh pemerintah.Edisi 05 4Tahun XI4Mei 20137

erita utamaBermimpi Green Buildinguntuk RusunawaKota MalangDesianna Sinukaban*) & Astri Paramitha **)Green environment merupakan sebuahtotalitas dari penanganan aspeklingkungan kawasan sehingga menjadikawasan yang memiliki karakter sebagaisustainable development. Salah satukonsep green environment adalahbangunan berkelanjutan atau dikenaldengan istilah green building.Green building merupakan suatu bangunan yangmemiliki konstruksi yang dirancang dan dibangunsebagai urban/komunitas/bangunan sehat denganefisiensi sumber daya berdasarkan prinsip ekologi.Pembangunan Rusunawa dapat mengacu padakonsep green building, dimana penerapannya dapat berhasilbila didukung oleh semua stakeholder baik pemerintah pusat,pemerintah daerah dan masyarakat itu sendiri, sehingga dapatmentransformasi cara berfikir, gaya hidup dan perilaku.Penyelenggaraan Rusunawa dengan konsep green buildingEdisi 05 4Tahun XI4Mei 20139

liputan khususBelajar Mengelola Airdari Negeri SingaDian Suci Hastuti *)Diantara negara-negara di Asia, PhnomPenh Water Company (PPWSA) saat initerkenal sebagai penyelenggara air minumyang mampu bangkit dari keterpurukanmenjadi salah satu yang terbaik di Asia.PPWSA mampu menurunkan NRW dari72% menjadi 5.85% dalam waktu kurangdari 20 tahun.Intake Spingsprings Desalination Plant yang memproduksi 136000 m 3 per hari.Indonesia juga boleh berbangga dengan PDAM Palembangyang mulai dikenal di Asia sebagai salah satu PDAM yangsedang bangkit. PDAM Palembang dikenal mampu membuatpelanggannya mau membayar dengan senang hati, sehinggacollection rate-nya saat ini mencapai 98%.Kebangkitan PPWSA diawali dari leadership pemimpinnya.Kisah sukses PDAM Palembang juga diawali dari leadership pemimpinnya.Sedangkan Singapura mengawali kesuksesan da lampengelolaan air yang terintegrasi berkat kepemimpinan Lee KuanYew.Pembelajaran pengelolaan air minum dari berbagai Negaradi Asia diwadahi dalam Temasek Foundation Water LeadershipProgrammen yang diselenggarakan di Singapura pada tanggal6 – 17 Mei 2013. Ini merupakan program kerjasama antara LeeKuan Yew School of Public Policy – National University of Singapore,Temasek Foundation, dan Public Utility Board (PUB).14

liputan khususProgram yang diselenggarakan selama dua minggu merupakanangkatan yang keempat. Peserta pada angkatan keempat initerdiri dari 43 orang dari 10 negara, yaitu Indonesia, India, Nepal,Philipina, China, Mongolia, Timor Leste, Kamboja, Pakistan, danKorea. Indonesia merupakan merupakan peserta terbanyak, terdiridari dua grup yang masing-masing beranggotakan limaorang yang berasal dari Kementerian Pekerjaan Umum (BadanPen dukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum), PAMJaya, Badan Regulator DKI Jakarta, PDAM Palembang, BappedaKabupaten Bandung, Dinas Sumber Daya Air dan PertambanganKabupaten Bandung, Dinas Perumahan, Tata Ruang dan KesehatanKabupaten Bandung dan PDAM Kabupaten Bandung.PembelajaranAir minum merupakan kebutuhan dasar manusia, dan airmerupakan sumber daya yang semakin lama semakin kritis ketersediaannya,sehingga perlu adanya kebijakan yang mem pertimbangkan multi sektor dan dari berbagai perspektif.Kebijakan pengelolaan air sangat terkait dengan kebijakankebijakansektor lain, misalnya pertanian, energi dan listrik, lingkungan,investasi, dan lain-lain. Di Indonesia, dengan adanyakebijakan desentralisasi dan pemilihan kepala daerah secara langsung,air seringkali menjadi komoditas politik.Pengelolaan air minum di dunia, pada umumnya dilakukanoleh sektor publik. Namun, pada tahun 1990-an Public PrivatePartnership (PPP) menjadi salah satu pilihan dalam pengelolaanair minum. Hal ini dipicu oleh kenyataan bahwa pada umumnyasektor publik kurang efisien dan tidak memberikan pelayananyang memuaskan. Akibatnya terjadi lingkaran setan (vicious cycle)yang semakin memperparah kondisi utilitas air minum.Setelah satu dekade berlalu, ditemukan banyak proyek PPP didunia, dalam hal ini konsesi, mengalami kegagalan. Pada umum-Para Peserta dari Indonesia yang terdiri dari 2 tim masing-masing 5 orangEdisi 05 4Tahun XI4Mei 201315

liputan khususSelain itu, dalam Integrated Water Resource Management jugamerupakan salah satu topik yang dipelajari. Studi kasus yangdipelajari adalah Sungai Gangga yang melalui 3 negara yaituNepal, India dan Bangladesh.Belajar dari Pengalaman SingapuraSingapura merupakan negara-kota dengan luas wilayah 700 km 2dan jumlah populasi 4,7 juta jiwa. Cakupan pelayanan air minumdan sanitasi mencapai 100%. Dalam hal pengelolaan air, Singapuradapat dikatakan sangat maju. Dalam 40-50 tahun, Singapura mampumengubah dari kondisi krisis air (sehingga harus membeli dariMalaysia) hingga menjadi negara-kota berkecukupan.Pengelolaan air di Singapura mulai dari sumber air, air minum,sampai dengan pengolahan air limbah dilakukan secara terpaduoleh satu institusi, yaitu Public Utility Board (PUB). PUB yang saatini berusia 50 tahun, merupakan badan pemerintah dibawah KementerianLingkungan dan Sumber Daya Air.Dalam pengelolaan air, Singapura menganut tiga prinsip, yaitumenangkap setiap tetesnya, mengumpulkan setiap tetesnya, danmenggunakan setiap tetesnya lebih dari sekali. Saat ini Singapuramengklaim sebagai negara yang pertama mampu menutup siklusair, mulai dari sumber air, mengumpulkan, menjernihkan airdan menyuplai air minum, mengolah air limbah dan mengubahmenjadi NEWater, dan mengumpulkan air hujan. Singapura mempunyai4 sumber air utama, yaitu sumber air lokal, impor dariMalaysia, desalinasi, dan pengolahan air limbah.Khusus untuk instalasi desalinasi dan reklamasi air menjadiNEWater dikelola dengan mekanisme PPP, dengan modalityDBOO (Design, Built, Operate, Own), dan dengan masa kerjasama20-25 tahun. Modality ini dipilih mengingat teknologi desalinasidan pengolahan NEWater merupakan teknologi tinggi yang diperkirakansudah akan beralih ke teknologi lain dalam 20-25 tahunmendatang.Tarif air minum dan air limbah di Singapura diatur oleh KementerianLingkungan dan Sumber Daya Air. Tarif yang di ke na kanadalah tarif Full Cost Recovery (FCR). Struktur tarif meng gunakanincreasing block tariff dengan dua blok tarif untuk konsumsidomestik. Untuk konsumsi 1-40 m 3 , tarif air minum total adalahS$1,52/m 3 (sekitar Rp.12.000/m 3 ) dan dan untuk konsumsi >40m 3 ,tarif air minum total sebesar S$2,03/m 3 (sekitar Rp.16.000/m 3 ).Se mentara untuk pemakaian non-domestik sebesar S$1,52/m 3(sekitar Rp.12.000/m 3 ). Tarif pengolahan air limbah domestik sebesarS$0,28/m 3 (sekitar Rp.2.200/m 3 ) ditambah S$2,80/saranasanitasi (sekitar Rp.22.000/m 3 ). Penggunaan struktur tarif inimampu mengurangi konsumsi air dari 176 liter/orang/hari padatahun 1994 menjadi 153 liter/orang/hari menjadi 2011.Sistem PembelajaranSalah satu yang juga menarik dari Temasek Foundation WaterLeadership Programme ini adalah prosesnya, dari persiapanprogram, pembelajaran selama dua minggu, dan adanya monitoringterhadap peserta. Program ini terkesan dipersiapkandengan sangat baik. Persiapan dilakukan dari saat peserta membuatdan mengirimkan aplikasi, kemudian seleksi peserta melaluiwawancara. Metode pembelajaran selama dua minggu di kelassangat bervariasi, kuliah dan diskusi yang menarik dari pengajaryang mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang airminum khususnya di Asia, game simulasi, studi kasus, dan lainlain.Para peserta yang merupakan praktisi di bidang air minumTips menghemat pemakaian air di NEWater Visitor Centremembuat diskusi berkisar pada permasalahan-per masalahanyang ditemui di lapangan. Selain itu juga terdapat sesi kun junganlapangan yang memperkaya wawasan peserta tentang pe ngalamanSingapura dalam pengelolaan air.Pada akhir program, peserta diminta menyampaikan teamproject description yang merupakan proposal kegiatan yang akandilaksanakan oleh masing-masing grup selama setahun mendatang.Project tersebut diharapkan merupakan ide dari hasilpembelajaran selama 2 minggu, dan hasilnya akan dimonitor olehpenyelenggara. Masing-masing peserta juga mempunyai tugasuntuk menyebarkan ilmu yang telah diperoleh kepada rekanrekankerja maupun kepada stakeholder lain di bidang air minumdi negaranya.*) Kasubag Informasi dan Ortala, Badan Pendukung PengembanganSistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM) Kementerian PekerjaanUmumEdisi 05 4Tahun XI4Mei 201317

info barueksistensi mereka. Pasalnya, DPR RI tak kunjung mengesahkanRUU Arsitek yang sudah bolak-balik dikonsultasikan.Lama tidak berdengung, rancangan Undang-Undang Arsitekkembali diwacanakan dalam acara Seminar Nasional dengan tema“Arsitek Untuk Bumi” yang diselenggarakan oleh Ikatan ArsitekturIndonesia di Balai Kartini Jakarta, akhir Mei lalu.Seminar sehari tersebut dihadiri oleh beberapa narasumberdiantaranya; Anggota IAI yang juga Pimred Majalah ArchitectsPlusBudi A Sukada, Anggota Komisi V DPR Sigit Sosiantomo, DirekturKesiapsiagaan Badan Nasional Penaggulangan Bencana (BNPB)Medi Herlianto, Budayawan Taufik Razen dan Ditjen Cipta Karyayang diwakili oleh Direktur PBL Guratno Hartono.Dalam kesempatan tersebut, Guratno menyambut baik wacanatentang penyusunan RUU Arsitek ini. Guratno menjelaskan, terdapatdua undang-undang yang terkait dengan RUU Arsitek. Pertama adalah UU Jasa Konstruksi yang mengatur pengguna jasakonstruksi. Kedua adalah UU Bangunan Gedung yang mengaturpembangunan gedung dimana didalamnya memerlukan peranarsitek yang harus bertanggung jawab atas bangunan yang dirancangnya.“Untuk itu undang-undang ini sangat penting,” kataGuranto.Lebih lanjut menurutnya, sejak diwacanakan 2008 lalu pemerintahdalam hal ini Ditjen Cipta Karya KemenPU telah menindaklanjutinyadengan membuat Daftar Inventarisasi Ma salah(DIM) yang merupakan salah satu rangkaian dari pe nyu sunan UU.RUU ini merupakan inisiatif dari DPR, sehingga dalam prosesnyaakan menjadi lebih mudah. Untuk itu, Guratno berharap kegiatankegiatanseminar seperti dapat diperbanyak untuk memperkayarumusan draf RUU supaya lebih baik. “Perlu adanya roadshow dansosialisasi untuk menambah pengayaan dalam materi RUU Arsitek.Secara informal mungkin itu yang bisa dilakukan pemerintahuntuk mendapatkan RUU yang berkualitas,” kata Guratno.Menanggapi hal ini, anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomomengatakan, pihaknya sangat mendukung RUU Arsitek untukmenjadi undang-undang. Namun, posisi RUU Arsitek saat ini tidakmasuk dalam prioritas tahunan pembahasan UU di DPR.“Mengapa tidak masuk? Saya pikir karena arsitek maupunasosiasi-asosiasi arsitek di Indonesia saat ini kurang komunikasidengan DPR. Sementara di DPR banyak sekali RUU yang jugaprioritas untuk dibahas,” kata Sonni.Dia menambahkan, seharusnya dari pihak arsitek harus perbanyakkonsolidasi serta mengirimkan inisiator untuk bertemudengan pimpinan DPR. Selain itu, hal penting yang harus dapatdijawab oleh perwakilan arsitek adalah apa kepentingan dari UUArsitek tersebut. Sebab, UU harus mementingkan semua golonganmasyarakat. Bukan satu golongan saja.“Kami akan upayakan untuk jadi prioritas tahunan. Karena kamiberharap dengan adanya UU Arsitek bisa lebih menggairahkanprofesi arsitek di Indonesia, sebab ada payung hukum danpenghargaannya, tidak hanya sekadar urusan sertifikasi,” jelasnya.Menurut Budi A Sukada, sebelumnya RUU Arsitek pernahmasuk dalam 10 besar Program Legislasi Nasional (Prolegnas),namun seiring dinamika perpolitikan saat itu RUU Arsitek turunmenjadi urutan ke 140.Dalam kesempatan tersebut, ia mengajak kepada arsitek diIndonesia terutama di daerah untuk kembali menggaungkankembali pembentukan RUU Arsitek ini. “Dulu ada anggota DPRyang berasal dari arsitek, sekarang sudah pindah. Untuk itu marikita dorong kembali agar RUU Arsitek ini menjadi prioritas,”kataBudi.Sementara itu, Budayawan Taufik Razen mengingatkan agarunsur-unsur arsitek tradisional jangan dilupakan dalam RUUArsitek nantinya. Ia melihat saat ini bangunan-bangunan yang adadi Indonesia kurang memasukkan kearifan lokal di dalamnya.(Teks : Danang/berbagai sumber)Edisi 05 4Tahun XI4Mei 201319

info baruJambore Sanitasi 2013Agendakan Rekor MuriJambore Sanitasi 2013 akan digelar akhirJuni nanti di Hotel Mercure Ancol Jakarta.Hingga akhir Mei ini, proses seleksiduta sanitasi sedang berlangsung secarabertahap di tiap provinsi. Berdasarkanlaporan terakhir, sudah 25 Provinsi dari 33provinsi telah selesai memilih calon-calonDuta Sanitasi untuk bertarung di tingkatNasional.Sama dengan proses tahun sebelumnya, setiap provinsimengirimkan enam siswa, 3 siswa untuk jua ralomba poster dan 3 siswa untuk juara karya tulis. Parajuara juga dituntut mampu mempresentasikan karyanyadalam rangka penyuluhan tentang sanitasi.Tahun ini, tema yang diusung yaitu “Bersama Kita PeduliSanitasi dan Air Minum”. Kementerian Pekerjaan Umum DitjenCipta Karya telah menyiapkan 10 Agenda dalam rangka JamboreSanitasi nanti. Salah satu agenda yang menarik yaitu pemecahanRekor Muri untuk “Pementasan Musik dengan Atribut Topi DaurUlang terbanyak”. Acara ini akan diikuti oleh 198 Duta Sanitasi2013, 1500 anak SD dari sekolah swasta terkemuka dan sekolahnegeri se-Jakarta dan 250 anak sanggar seni (anak SD).22

info baruSecara rinci agendatersebut adalah; pertama,workshop dan talkshow. Kegiatanini bertujuan untukmempersiapkan peserta dalammenjalankan tugasnyase bagai Duta Sanitasi di daerahmasing-masing. Selainitu acara ini juga bertujuanuntuk meningkatkan pe mahamanDuta Sanitasi mengenaiperan vital sanitasi dankualitas air dalam ke hidupanserta pentingnya meng kampanyekanpesan ke pe du liansanitasi.Kedua, pemilihan Duta SanitasiNasional. Acara pun cakJambore Sanitasi ini akan diikuti oleh 198 anak-anak ting katan SMPdari 33 provinsi seluruh Indoensia yang merupakan pemenangLomba Poster dan Lomba Karya Tulis serta Penyuluhan JamboreSanitasi tingkat provinsi. Para peserta akan dinilai oleh Tim Juri.Penobatan Duta Sanitasi Nasional rencananya akan dilakukan olehIbu Negara Ani Yudhoyono.Ketiga, silaturahmi dengan Ibu Ani Yudhoyono. Dalam acaraini akan ada penyampaian pesan sanitasi oleh Ibu Negara danKegiatan ini bertujuan untuk mempersiapkanpeserta dalam menjalankan tugasnya sebagaiDuta Sanitasi di daerah masing-masing. Selainitu acara ini juga bertujuan untuk meningkatkanpemahaman Duta Sanitasi mengenai peranvital sanitasi dan kualitas air dalam kehidupanserta pentingnya mengkampanyekan pesankepedulian sanitasi.para Duta Sanitasi. Dalam kesempatanini juga akan dinobatkanDuta Sanitasi Nasional2013.Keempat, kunjungan keKementerian Pendidikan danKebudayaan. Inti dari acaraini adalah kunjungan dansilaturahmi dengan MenteriPendidikan dan Kebudayaanuntuk mendapatkan pesandan pembekalan dari menteri.Kelima, kerja lapangandi Tanjung Pasir KabupatenTangerang. Kegiatan ini me rupakanaksi para duta sanitasidalam melakukan pe nyuluhandi lapangan yang berkaitandengan upaya penyadaran masyarakat terhadap pen tingnyasanitasi.Keenam, pentas kesenian daerah. Pentas kesenian ini dibawakanoleh peserta dari masing-masing provinsi. Disalurkanuntuk menyalurkan jiwa seni yang terkait sanitasi, serta memeriahkanacara makan malam. Dalam pentas ini akan dipilihse jumlah pentas terbaik oleh peserta untuk tampil kembali padamalam penutupan jambore.Edisi 05 4Tahun XI4Mei 201323

info baruMemantapkan TekadJalankan PAMSIMAS IIKementerian Pekerjaan Umum melaluiDirektorat Jenderal Cipta Karya secararesmi memulai Program Penyediaan AirMinum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat(PAMSIMAS) tahap kedua denganmenggelar Rapat Koordinasi Nasional(Rakornas) di Jakarta, Rabu 29 Mei 2013.Djoko Kirmanto saat membuka Rakornas PAMSIMAS II yang dihadirioleh para pejabat di lingkungan Pemerintah Pusat, para Bu -pati dan Walikota beserta jajarannya.Djoko Kirmanto juga menyatakan sudah banyak buktimenunjukkan bahwa akses air minum dan sanitasi menjadiProgram PAMSIMAS II akan dilaksanakan secara menyeluruhdi 32 Provinsi dengan sasaran 219 kabupaten/kota.Pada tahap awal di tahun 2013 ini,PAMSIMAS II akan dilaksanakan di 96 Kabupaten /Kotayang sudah siap. Sedangkan untuk 123 kabupaten/kota lainnya sedang dalam proses persiapan, dan diharapkantahun 2014 sudah dapat dimulai pembangunan fisiknya.“Program PAMSIMAS ini akan terus didorong untuk menjadi arusutama dalam mendukung pembangunan kawasan permukimanperdesaan yang berkelanjutan,” ujar Menteri Pekerjaan Umum26

info barukunci dari derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Beberapakejadian luar biasa seperti penyakit diare, typhus, koleradan penyakit sejenisnya, merupakan dampak langsung akibatrendahnya akses masyarakat terhadap air minum dan sanitasiyang aman dan layak.Data BPS pada akhir tahun 2011 menunjukkan akses amanair minum secara nasional telah mencapai 55,04%, dan aksessanitasi 50,04%. Ini berarti hampir separuh bangsa Indonesiayang berjumlah sekitar 250 juta jiwa masih cukup rentan terpaparpenyakit seperti di atas. Sementara sasaran jangka menengahyang perlu diwujudkan sesuai dengan target MDGs tahun 2015adalah capaian akses aman air minum sebesar 68,87 % dan sanitasiyang layak sebesar 62,41%. Artinya ada gap yang cukup besar,yaitu sekitar 13% untuk akses aman air minum, dan sekitar 12%untuk sanitasi yang layak.Program PAMSIMAS ini secara nyata telah meningkatkanakses aman air minum dan sanitasi. Pada pelaksanaan PAMSIMASI yang dimulai sejak tahun 2008 hingga tahun 2012, capaianakses aman untuk air minum sebanyak 5,09 juta jiwa atau setara2,1% penduduk Indonesia, sedangkan untuk sanitasi yang layakcapaiannya sebanyak 5,81 juta jiwa atau setara dengan 2,4% pendudukIndonesia.Djoko Kirmanto juga mengapresiasi kerja keras seluruh pihakyang terlibat dalam pelaksanaan program PAMSIMAS, baik dariPemerintah Pusat, pemerintah provinsi, pemerintah ka bu paten/kota maupun dari masyarakat. Unjuk kerja yang baik ini, diameminta seluruh pihak untuk mempertahankan dan terus meningkatkanpelaksanaan PAMSIMAS.Sebagai bentuk apresiasi bagi pemerintah kabupaten/kotayang telah melaksanakan PAMSIMAS I dengan baik, Pemerintahtelah menyediakan Hibah Insentif Kabupaten/Kota (HIK) padatahun anggaran 2013 yang dapat digunakan untuk pengembangandan optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) perdesaanyang telah dibangun sebelumnya melalui PAMSIMAS. Sebanyak 16Kabupaten/Kota telah ditetapkan sebagai penerima hibah dengantotal bantuan sebesar Rp 11,2 Miliar.Demikian pula untuk desa-desa yang memiliki kinerja yangbaik dalam pelaksanaan PAMSIMAS I, disediakan pula HibahInsentif Desa (HID) untuk optimalisasi dan pengembangan pelayananair minum dan sanitasi sesuai dengan kebutuhan yangada.Optimis Capai Target MDG’s Sanitasi dan Air MinumDjoko Kirmanto menyatakan optimis target capaian MilleniumDevelopment Goals (MDG’s) di tahun 2015 untuk air minum dansanitasi dapat tercapai. “Untuk mencapai MDG’s di tahun 2015,sanitasi harus mencapai angka (layanan) 62,41 persen sedangkanpelayanan air minum 68,87 persen ini berarti air minum tinggal13 persen dan sanitasi 12 persen. Saya optimis 2015 bisa terkejar,”kata Djoko kepada beberapa awak media.Diketahui bahwa saat ini Data BPS di akhir tahun 2011 menunjukkanakses aman air minum secara nasional telah men ca pai55,04 persen dan akses sanitasi 50,04 persen.Sebelumnya, Direktur Pengembangan Air Minum (PAM) DirektoratJenderal (Ditjen) Cipta Karya Kementerian PU Danny Sutjionomenjelaskan bahwa program Pamsimas merupakan salahsatu upaya untuk mendukung pencapaian target MDG’s di sektorair minum dan sanitasi, khususnya untuk wilayah pedesaan danEdisi 05 4Tahun XI4Mei 201327

inovasiberbagai bidang pembangunan di daerah. SPM juga diharapkansebagai acuan dalam dokumen perencanaan dan penganggarandi daerah dengan tujuan untuk menjamin optimalisasi penerapandan pencapaian indikator SPM, khususnya di Bidang Cipta Karya.Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Direktorat JenderalCipta Karya mempunyai peran penting untuk mewujudkan permukimanyang layak huni dan berkelanjutan. Lingkup pe nanganan bidang Cipta Karya tidak hanya mencakup di per kotaannamun juga meliputi perdesaan. Diharapkan pula pem bangunanDitjen Cipta Karya dapat mengisi dan berperan da lam pelaksanaanRTRW Kabupaten/Kota, baik pada pola ruang (Bangkim dan PBL),maupun struktur ruang (Air Minum dan Sanitasi) sehingga permukimanyang layak huni dan berkelanjutan dipandang se bagaisuatu entitas.PermasalahanSecara umum permasalahan yang dihadapi oleh sebagian besardaerah terkait dengan implementasi/pelaksanaan kebijakan standarpelayanan minimal, antara lain :1. Jenis pelayanan dan indikator yang ditetapkan belum berdasarkanpembagian kewenangan yang jelas sehingga su litdiimplementasikan dan diukur;2. Belum samanya pemahaman dan belum sinerginya upaya implementasipelaksanaan SPM;3. Belum adanya pedoman operasional lanjutan pelaksanaanSPM;4. Masih kurangnya pelaksanaan sosialiasi dan pengembangankapasitas dari Kementerian PU dengan Kementerian DalamNegeri kepada daerah, termasuk kepada Bappeda dan DPRDdalam penerapan SPM di daerah;5. Masih lemahnya komitmen daerah dalam rangka mencapaiprogress SPM Bidang Pekertaan Umum dan Penataan Ruangyang merupakan tanggung jawab daerah dalam memberikanpelayanan dasar kepada masyarakat.SPM bidang Cipta KaryaSPM bidang Cipta Karya berdasarkan Permen PU No. 14 Tahun2010 terdiri dari empat jenis pelayanan dasar, yaitu : (i) air minum;(ii) penyehatan lingkungan permukiman (sanitasi lingkungan danpersampahan); (iii) penataan bangunan dan lingkungan; dan (iv)penanganan permukiman kumuh perkotaan, serta mencakupdelapan indikator pencapaian dan ditargetkan pada tahun 2014.Dalam implementasi SPM bidang Pekerjaan Umum dan PenataanRuang di lapangan sebagian besar kabupaten/kota mengalamikesulitan. Mereka kesulitan memperoleh data, alat ukur,atau karena belum memahami benar tentang indikator yangingin dicapai. Karena itu dipandang perlu untuk disosialisasikansecara berkelanjutan kepada Pemda guna mendorong pe nyusunanprogres SPM. SPM juga merupakan alat perencanaan danpemrograman bagi daerah yang didasarkan atas pencapaianTindak Lanjut1. Kementerian Pekerjaan Umum berkoordinasi dan bekerja samadengan Kementerian Dalam Negeri untuk mendorongdae rah agar segera dapat menyusun laporan pencapaian SPMBi dang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.2. Kementerian Dalam Negeri pada Tahun Anggaran 2013 inimem programkan untuk memfasilitasi daerah kabupaten/kotadalam rangka menyusun laporan pencapaian SPM bidangPekerjaan Umum dan Penataan Ruang.3. Kementerian Pekerjaan Umum melalui Biro Hukum juga akansegera memfinalkan review Permen PU No. 14 Tahun 2010tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umumdan Penataan Ruang agar lebih mudah dipahami/sederhana,konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau, dan dapat dipertanggungjawabkan.4. Kementerian Pekerjaan Umum berkoordinasi dengan Ke menterianDalam Negeri dalam rangka melakukan sosialisasi danpeningkatan pengembangan kapasitas daerah dalam rangkauntuk mengimplementasikan SPM Bidang Pekerjaan Umumdan Penataan Ruang ke daerah, baik di provinsi mau pun kabupaten/kota.*) Staf Subdit Kebijakan dan Strategi, Direktorat Bina Program,Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum30

Peningkatan Akuntabilitas KinerjaMelalui Pengembangan SistemManajemen Kinerja (SMK)Melly Septiani *)Dalam PerMen PAN dan RB Nomor 20Tahun 2010 tentang Road Map ReformasiBirokrasi, pada tingkat mikro instansi,program ketujuh yang akan dilaksanakanadalah Program Penguatan Akuntabilitas.Tujuannya untuk meningkatkan kapasitasdan akuntabilitas kinerja Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemda. Salah satukegiatan yang wajib dilaksanakanK/L untuk penguatan akuntabilitastersebut adalah pengembangan SistemManajemen Kinerja (SMK) organisasi yangbertujuan untuk mendorong tercapainyakinerja organisasi yang terukur.Keberhasilan suatu organisasi terletak pada sumberdaya manusianya yang secara terus menerus membentukproses serta budaya yang secara bersamasamameningkatkan kinerja organisasi. Oleh karenaitu, pengelolaan kinerja SDM menjadi pen ting gunamencapai tujuan organisasi yang tergambar dalam rencanastrategis organisasi tersebut. Salah satu konsep yang umumdipakai oleh berbagai perusahaan atau organisasi saat ini dalammengendalikan dan meningkatkan kinerja adalah SMK.SMK adalah sistem manajemen yang berfokus pada kinerjaSDM dan dirancang untuk mewujudkan tujuan organisasi tanpamengabaikan tujuan individu, sehingga tujuan organisasi dantujuan pegawai dapat terwujud selaras. Dari berbagai sumberdinyatakan bahwa berdasarkan definisinya Manajemen Kinerjaadalah suatu proses strategis dan terpadu yang menunjangkeberhasilan organisasi melalui pengembangan performa SDMnya.Dalam manajemen kinerja, kemampuan SDM sebagai kontributorindividu dan bagian dari kelompok dikembangkanmelalui proses bersama antara atasan dan bawahan yang lebihberdasarkan kesepakatan dibandingkan instruksi (ManajemenPartisipatif). Namun demikian, perlu diingat bahwasanya SMKhanyalah alat untuk membantu pengambilan keputusan un tukperbaikan kinerja, jadi sepatutnya tidak mengabaikan ki nerjaproses perbaikan. SMK yang dirancang haruslah bersifat dinamisdalam menghadapi perkembangan ataupun perubahan lingkunganorganisasi.inovasiSMK dalam Konteks Reformasi BirokrasiSMK sendiri sebenarnya bukan hal baru bagi instansi pemerintah.Sistem manajemen kinerja dalam sistem pemerintahan sendiriadalah merupakan sistem perencanaan, pemrograman, pe nganggaran,pelaksanaan, monitoring dan evaluasi yang ter integrasiantara Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN),Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK), dan Sistem AkuntabilitasKinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SMK ini merupakan suatusiklus perencanaan kinerja, penetapan kinerja, pengukuran danevalusi kinerja serta pelaporan kinerja yang merupakan basispenilaian kinerja organisasi. Namun demikian, SMK ini belummeng kaitkan antara kinerja individu atau pegawai dengan kinerjaorganisasinya.Kemudian, dengan dikeluarkannya PerMen PAN dan RB No20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014dapat disampaikan bahwa dalam rangka penguatan akuntabilitaskinerja, diharapkan pada akhir tahun 2014 telah ada sistemmanajemen kinerja yang mampu mendorong tercapainya kinerjaorganisasi yang terukur. SMK menjadi penting dalam kerangkapelaksanaan Reformasi Birokrasi karena merupakan instrumenoperasionalisasi Renstra dengan menyediakan alat untuk mengukurdan menilai, memantau kinerja, serta menyelaraskan antarakinerja individu, unit kerja dan organisasi.Seperti tergambar dalam bagan 1, dalam konsep SMK yangbaru, baik organisasi maupun individu/pegawai akan me milikisiklus kinerja yang sama yang dimulai dari perencanaan kinerja,penetapan kinerja, pengukuran, evaluasi hingga pelaporankinerja.1. Perencanaan Kinerja merupakan tahap awal dari manajemenkinerja, mulai dengan perumusan visi dan Misi organisasi,perumusan tugas pokok dan struktur organisasi, sasaran danfungsi-fungsi unit organisasi hingga uraian jabatan, sasarankinerja dan rencana tindakan kinerja setiap orang di masingmasingunit organisasi.2. Rencana kinerja menggambarkan kegiatan tahunan yang akandilaksanakan oleh instansi pemerintah dan indikator kinerjabeserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dansasaran yang telah ditetapkan dalam rencana stratejik. Targetkinerja tahunan di dalam rencana kinerja ditetapkan untukseluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dankegiatan. Pada individu/pegawai, rencana kinerja ini berisikanuraian jabatan dan uraian tugasnya serta sasaran kinerja darijabatan individu teraebut. Seperti halnya pada organisasi,masing-masing individu juga memiliki Indikator Kinerja Utama(IKU) yang mengacu pada IKU organisasi (PerMen PAN dan RBNo 25/2012).3. Penetapan kinerja merupakan pernyataan tekad dan janjidalam bentuk kinerja yang akan dicapai, antara pimpinaninstansi pemerintah/unit kerja yang menerima amanah/Edisi 05 4Tahun XI4Mei 201331

Citizen Journalism Cipta K aryaCerita adalah semangat. Maka perlusebuah rumah untuk menampungnya.Tulislah kisah perjalanan yang sudah membuka mata Anda, berbagilah dengan yang lain untukmemperkaya makna. Jurnalisme Warga Cipta Karya siap menampung kisah Anda lewat katakatadan karya foto.http://ciptakarya.pu.go.id/jurnalisme

Semua orangMemimpikanHunian Layak