PERDA NOMOR 10 TAHUN 2012
PERDA NOMOR 10 TAHUN 2012 PERDA NOMOR 10 TAHUN 2012
Cukup JelasPasal (28)Cukup JelasPasal (29)Yang dimaksud dengan “kawasan peruntukan industri” adalah bentanganlahan diperuntukkan bagi kegiatan industri yang terdiri dari kawasanindustri dan zona industri.Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industriyang dilengkapi prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dandikelola secara terpadu oleh suatu lembaga atau institusi tertentu.Zona industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatanindstri dimana prasarana dan sarana penunjangnya masih dikelola secaraindividual.Pasal (30)Cukup JelasPasal (31)Cukup JelasPasal (32)Cukup JelasPasal (33)Cukup JelasPasal (34)Cukup JelasPasal (35)Cukup JelasPasal (36)Cukup JelasPasal (37)Cukup JelasPasal (39)Ayat (1)Indikasi program utama merupakan petunjuk yang memuat usulanprogram utama, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan dalamrangka mewujudkan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencanatata ruang. Indikasi program utama merupakan acuan utama dalampenyusunan program pemafaatan ruang yang merupakan kunci dalampencapaian tujuan penataan ruang, serta acuan sektor dalammenyusun rencana strategis beserta besaran infestasi. Indikasi programutama lima tahunan disusun untuk jangka waktu rencana 20 (duapuluh) tahun.Ayat (2)Cukup jelasAyat (3)Cukup jelasPasal (40)Ayat (1)56
Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalahketentuan-ketentuan yang dibuat/disusun dalam upayamengendalikan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten agar sesuaidengan RTRW kabupaten yang berbentuk ketentuan umum peraturanzonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, sertaarahan sanksi untuk wilayah kabupatenPasal (41)Ketentuan umum peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengaturtentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannyadan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanyadiatur dalam rencana rinci tata ruang.Pasal (42)Cukup jelasPasal (43)Cukup jelasPasal (44)Cukup jelasPasal (45)Cukup jelasPasal (46)Cukup jelasPasal (47)Cukup jelasPasal (48)Cukup jelasPasal (49)Ketentuan perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan olehpemerintah daerah kabupaten sesuai kewenangannya yang harus dipenuhisetiap pihak sebelum pemanfaatan ruang, dan digunakan sebagai alatdalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai denganrencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan.Pasal (50)Ketentuan disentif dan disinsentif adalah perangkat atau upaya untukmemberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan denganrencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasipertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan denganrencana tata ruang.Pasal (51)Cukup jelasPasal (52)Cukup jelasPasal (53)Cukup jelasPasal (54)Arahan sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa sajayang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai denganrencana tata ruang yang berlaku.Pasal (55)57
- Page 5 and 6: 33. Sumber Daya Air adalah air, sum
- Page 8 and 9: penyangga yang memisahkan kawasan t
- Page 10 and 11: 1. Ruas jalan Rata - Baturube; dan2
- Page 12 and 13: (4) Jaringan layanan lalu lintas se
- Page 14 and 15: (3) Ruang udara untuk penerbangan s
- Page 16 and 17: 2. WS Lasolo - Sampara mencakup DAS
- Page 18 and 19: . melakukan rekayasa teknik berupa
- Page 20 and 21: (2) Rencana pola ruang wilayah diga
- Page 22 and 23: . Kawasan Suaka Margasatwa Laut Pul
- Page 24 and 25: c. Kawasan hutan produksi yang dapa
- Page 26 and 27: c. Kawasan budidaya perikanan terda
- Page 28 and 29: Paragraf 7Kawasan Peruntukan Permuk
- Page 30 and 31: Kecamatan Bungku Selatan dan Kecama
- Page 32 and 33: Pasal 43(1) Ketentuan umum peratura
- Page 34 and 35: f. ketentuan pelarangan kegiatan ya
- Page 36 and 37: Pasal 45(1) Ketentuan umum peratura
- Page 38 and 39: . kegiatan budidaya perikanan tidak
- Page 40 and 41: p. ketentuan pelarangan lokasi peng
- Page 42 and 43: infrastruktur perkotaan yang sesuai
- Page 44 and 45: 4. pembatasan pemanfaatan perairan
- Page 46 and 47: (2) Insentif diberikan apabila pema
- Page 48 and 49: e. Pembongkaran bangunan;f. Pemulih
- Page 50 and 51: a. Masukan terkait arahan dan/atau
- Page 52 and 53: 2. Untuk yang sudah dilaksanakan pe
- Page 54 and 55: pendekatan wilayah dengan memperhat
- Page 58: Cukup jelasPasal (56)Cukup jelasPas
Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalahketentuan-ketentuan yang dibuat/disusun dalam upayamengendalikan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten agar sesuaidengan RTRW kabupaten yang berbentuk ketentuan umum peraturanzonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, sertaarahan sanksi untuk wilayah kabupatenPasal (41)Ketentuan umum peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengaturtentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannyadan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanyadiatur dalam rencana rinci tata ruang.Pasal (42)Cukup jelasPasal (43)Cukup jelasPasal (44)Cukup jelasPasal (45)Cukup jelasPasal (46)Cukup jelasPasal (47)Cukup jelasPasal (48)Cukup jelasPasal (49)Ketentuan perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan olehpemerintah daerah kabupaten sesuai kewenangannya yang harus dipenuhisetiap pihak sebelum pemanfaatan ruang, dan digunakan sebagai alatdalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai denganrencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan.Pasal (50)Ketentuan disentif dan disinsentif adalah perangkat atau upaya untukmemberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan denganrencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasipertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan denganrencana tata ruang.Pasal (51)Cukup jelasPasal (52)Cukup jelasPasal (53)Cukup jelasPasal (54)Arahan sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa sajayang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai denganrencana tata ruang yang berlaku.Pasal (55)57
Change language