PERDA NOMOR 10 TAHUN 2012

More documents

Recommendations

Info

pendekatan wilayah dengan memperhatikan sifat lingkungan alam danlingkungan sosial. Untuk itu, penyusunan RTRW kabupaten ini didasarkanpada upaya untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah kabupaten,antara lain meliputi perwujudan ruang wilayah kabupaten yang aman,nyaman, produktif dan berkelanjutan serta perwujudan keseimbangan dankeserasian perkembangan antar wilayah, yang diterjemahkan dalam kebijakandan strategi pengembangan struktur ruang dan pola ruang wilayahkabupaten. Struktur ruang wilayah kabupaten mencakup sistem pusatperkotaan kabupaten, sistem jaringan transportasi kabupaten, sistemjaringan energi kabupaten, sistem jaringan telekomunikasi kabupaten, dansistem jaringan sumber daya air kabupaten. Pola ruang wilayah kabupatenmencakup kawasan lindung dan kawasan budidaya termasuk kawasanandalan sektor unggulan yang prospertif serta kawasan strategis kabupaten.Selain rencana pengembangan struktur ruang dan pola ruang, RTRWkabupaten ini juga menetapkan kriteria penetapan struktur ruang, polaruang, dan kawasan strategis kabupaten. Arahan pemanfaatan ruang yangmerupakan indikasi program utama jangka menengan lima tahun, sertaarahan pengendalian pemanfaatan ruang yang terdiri atas indikasi arahan,arahan insentif dan sisinsentif, dan arahan sanksi.Secara substansial rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten sangatberkaitan erat dengan RTRW kabupaten karena merupakan kewenanganpemerintah daerah untuk mengoperasionalkannya. Oleh karena itu penetapanperaturan daerah ini mencakup pula penetapan kawasan strategis kabupatensebagaimana dimaksuk dalam pasal 23 ayat (2) huruf f Undang-undangnomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang.II. PASAL DEMI PASALPasal 1Cukup JelasPasal 2Cukup JelasPasal 3Yang dimaksud dengan “kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten”adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasardalam peman faatan ruang darat, ruang laut, dan ruang udara termasukruang di dalam bumi untuk mencapai tujuan penataan ruang,Pasal 4Cukup JelasPasal 5Ayat (1)Yang dimaksud dengan “rencana struktur ruang” adalah gambaranstruktur ruang yang dikehendaki untuk dicapai pada akhir tahunrencana yang mencakup sruktur ruang yang ada dan yang akandikembangkan. Rencana struktur ruang wilayah kabupaten memuatrencana struktur ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruangwilayah propinsi.54
Pasal (6)Cukup JelasPasal (7)Cukup JelasPasal (8)Cukup JelasPasal (9)Cukup JelasPasal (<strong>10</strong>)Cukup JelasPasal (11)Cukup JelasPasal (12)Cukup JelasPasal (13)Cukup JelasPasal (14)Cukup JelasPasal (15)Cukup JelasPasal (16)Ayat (1)Rencana pola ruang merupakan gambaran pemanfaatan ruang wilayah,baik untuk pemanfaatan yang berfungsi lindung maupun budidaya.Pasal (17)Cukup JelasPasal (18)Yang dimaksud dengan kawasan yang memberikan perlindungan terhadapkawasan dibawahnya adalah kawasan yang fungsinya dapatmempertahankan fungsi kawasan yang ada dibawahnya.Pasal (19)Cukup JelasPasal (20)Cukup JelasPasal (21)Cukup JelasPasal (22)Cukup JelasPasal (23)Cukup JelasPasal (24)Cukup JelasPasal (25)Cukup JelasPasal (26)Cukup JelasPasal (27)55
Page 1 and 2:
LEMBARAN DAERAHKABUPATEN MOROWALINO
Page 3 and 4: BAB IKETENTUAN UMUMPasal 1Dalam Per
Page 5 and 6: 33. Sumber Daya Air adalah air, sum
Page 8 and 9: penyangga yang memisahkan kawasan t
Page 10 and 11: 1. Ruas jalan Rata - Baturube; dan2
Page 12 and 13: (4) Jaringan layanan lalu lintas se
Page 14 and 15: (3) Ruang udara untuk penerbangan s
Page 16 and 17: 2. WS Lasolo - Sampara mencakup DAS
Page 18 and 19: . melakukan rekayasa teknik berupa
Page 20 and 21: (2) Rencana pola ruang wilayah diga
Page 22 and 23: . Kawasan Suaka Margasatwa Laut Pul
Page 24 and 25: c. Kawasan hutan produksi yang dapa
Page 26 and 27: c. Kawasan budidaya perikanan terda
Page 28 and 29: Paragraf 7Kawasan Peruntukan Permuk
Page 30 and 31: Kecamatan Bungku Selatan dan Kecama
Page 32 and 33: Pasal 43(1) Ketentuan umum peratura
Page 34 and 35: f. ketentuan pelarangan kegiatan ya
Page 36 and 37: Pasal 45(1) Ketentuan umum peratura
Page 38 and 39: . kegiatan budidaya perikanan tidak
Page 40 and 41: p. ketentuan pelarangan lokasi peng
Page 42 and 43: infrastruktur perkotaan yang sesuai
Page 44 and 45: 4. pembatasan pemanfaatan perairan
Page 46 and 47: (2) Insentif diberikan apabila pema
Page 48 and 49: e. Pembongkaran bangunan;f. Pemulih
Page 50 and 51: a. Masukan terkait arahan dan/atau
Page 52 and 53: 2. Untuk yang sudah dilaksanakan pe
Page 56 and 57: Cukup JelasPasal (28)Cukup JelasPas
Page 58: Cukup jelasPasal (56)Cukup jelasPas
show all

PERDA NOMOR 10 TAHUN 2012

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?