PERDA NOMOR 10 TAHUN 2012

(2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencanaalam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah yangditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, Rencana Tata RuangWilayah Kabupaten Morowali dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kalidalam 5 (lima) tahun.(3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukanapabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yangmempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten dan/atau dinamika internalwilayah.(4) Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Morowali tahun 2012-2032dilengkapi dengan Rencana dan Album Peta yang merupakan bagian yangtidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.(5) Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan oleh Menteri Kehutananterhadap bagian wilayah kabupaten yang kawasan hutannya belumdisepakati pada saat Perda ini ditetapkan, rencana dan album petasebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan peruntukankawasan hutan berdasarkan hasil kesepakatan Menteri Kehutanan.(6) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjangmengenai teknis pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah, diatur lebihlanjut dengan Peraturan Bupati.BAB XIKETENTUAN PIDANAPasal 70(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalamPasal 54 dan Pasal 59, dipidana dengan pidana penjara dan dendasebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun2007 tentang Penataan Ruang.(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.B A B XIIKETENTUAN PERALIHANPasal 71(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturanpelaksanaan yang berkaitan dengan penatan ruang Daerah yang telah adadinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum digantiberdasarkan Peraturan Daerah ini.(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :a. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai denganketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masaberlakunya;b. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuaidengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan :1. Untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebutdisesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerahini;51