PERDA NOMOR 10 TAHUN 2012

More documents

Recommendations

Info

a. Masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberianinsentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;b. Keikutsertaan dalam memantau dan mengawasic. Pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;d. Pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam halmenemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatanruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dane. Pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadappembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.Pasal 64(1) Peran masyarakat di bidang penataan ruang dapat disampaikan secaralangsung dan/atau tertulis.(2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikankepada bupati.(3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapatdisampaikan melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.Pasal 65Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah membangunsistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses denganmudah oleh masyarakat.Pasal 66Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakansesuai dengan ketentuan perundang-undangan.Pasal 67(1) RTRW Kabupaten sebagaiamana dimaksud dilengkapi dengan lampiranberupa buku Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Morowali tahun <strong>2012</strong>– 2032 dan album peta skala 1 : 50.000 .(2) Buku RTRW Kabupaten Morowali dan album peta sebagaimana dimaksudpada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerahini.BAB XKETENTUAN LAIN-LAINPasal 68Rencana tata ruang wilayah Kabupaten menjadi pedoman untuk:a. Penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;b. Penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;c. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayahkabupaten;d. Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor;e. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; danf. Penataan ruang kawasan strategis Kabupaten.Pasal 69(1) Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Morowali adalah 20(dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima)tahun.50
(2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencanaalam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah yangditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, Rencana Tata RuangWilayah Kabupaten Morowali dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kalidalam 5 (lima) tahun.(3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukanapabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yangmempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten dan/atau dinamika internalwilayah.(4) Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Morowali tahun <strong>2012</strong>-2032dilengkapi dengan Rencana dan Album Peta yang merupakan bagian yangtidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.(5) Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan oleh Menteri Kehutananterhadap bagian wilayah kabupaten yang kawasan hutannya belumdisepakati pada saat Perda ini ditetapkan, rencana dan album petasebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan peruntukankawasan hutan berdasarkan hasil kesepakatan Menteri Kehutanan.(6) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjangmengenai teknis pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah, diatur lebihlanjut dengan Peraturan Bupati.BAB XIKETENTUAN PIDANAPasal 70(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalamPasal 54 dan Pasal 59, dipidana dengan pidana penjara dan dendasebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun2007 tentang Penataan Ruang.(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.B A B XIIKETENTUAN PERALIHANPasal 71(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturanpelaksanaan yang berkaitan dengan penatan ruang Daerah yang telah adadinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum digantiberdasarkan Peraturan Daerah ini.(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :a. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai denganketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masaberlakunya;b. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuaidengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan :1. Untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebutdisesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerahini;51
Page 1 and 2: LEMBARAN DAERAHKABUPATEN MOROWALINO
Page 3 and 4: BAB IKETENTUAN UMUMPasal 1Dalam Per
Page 5 and 6: 33. Sumber Daya Air adalah air, sum
Page 8 and 9: penyangga yang memisahkan kawasan t
Page 10 and 11: 1. Ruas jalan Rata - Baturube; dan2
Page 12 and 13: (4) Jaringan layanan lalu lintas se
Page 14 and 15: (3) Ruang udara untuk penerbangan s
Page 16 and 17: 2. WS Lasolo - Sampara mencakup DAS
Page 18 and 19: . melakukan rekayasa teknik berupa
Page 20 and 21: (2) Rencana pola ruang wilayah diga
Page 22 and 23: . Kawasan Suaka Margasatwa Laut Pul
Page 24 and 25: c. Kawasan hutan produksi yang dapa
Page 26 and 27: c. Kawasan budidaya perikanan terda
Page 28 and 29: Paragraf 7Kawasan Peruntukan Permuk
Page 30 and 31: Kecamatan Bungku Selatan dan Kecama
Page 32 and 33: Pasal 43(1) Ketentuan umum peratura
Page 34 and 35: f. ketentuan pelarangan kegiatan ya
Page 36 and 37: Pasal 45(1) Ketentuan umum peratura
Page 38 and 39: . kegiatan budidaya perikanan tidak
Page 40 and 41: p. ketentuan pelarangan lokasi peng
Page 42 and 43: infrastruktur perkotaan yang sesuai
Page 44 and 45: 4. pembatasan pemanfaatan perairan
Page 46 and 47: (2) Insentif diberikan apabila pema
Page 48 and 49: e. Pembongkaran bangunan;f. Pemulih
Page 52 and 53: 2. Untuk yang sudah dilaksanakan pe
Page 54 and 55: pendekatan wilayah dengan memperhat
Page 56 and 57: Cukup JelasPasal (28)Cukup JelasPas
Page 58: Cukup jelasPasal (56)Cukup jelasPas

PERDA NOMOR 10 TAHUN 2012

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?