PERDA NOMOR 10 TAHUN 2012

e. Pembongkaran bangunan;f. Pemulihan fungsi ruang; dan/ataug. Denda administratif.BAB VIIIKELEMBAGAANPasal 56(1) Dalam rangka koordinasi penataan ruang dan kerjasama antar wilayah,dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah.(2) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja Badan Koordinasi Penataan RuangDaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan KeputusanBupati.BAB IXHAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKATDALAM PENATAAN RUANGBagian KesatuHak MasyarakatPasal 57Dalam kegiatan mewujudkan penataan ruang wilayah, masyarakat berhak:a. Mengetahui rencana tata ruang;b. Menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;c. Memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibatpelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;d. Mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunanyang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;e. Mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yangtidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; danf. Mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegangizin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tataruang menimbulkan kerugian.Bagian KeduaKewajiban MasyarakatPasal 58Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:a. Menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;b. Memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yangberwenang;c. Mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatanruang; dand. Memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturanperundangundangan dinyatakan sebagai milik umum.Pasal 59(1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimanadimaksud pada Pasal 58 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkankriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yangditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.48