PERDA NOMOR 10 TAHUN 2012

(2) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana strukturruang, rencana pola ruang, dan ketentuan umum peraturan zonasi yangdiatur dalam Peraturan Daerah ini.(3) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah,dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalamPeraturan Daerah ini.Pasal 51(1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruangwilayah kabupaten dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat.(2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansiberwenang sesuai dengan kewenangannya.Pasal 52(1) Insentif yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalamPasal 51 ayat (1), terdiri atas :a. Insentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yangmendukung pengembangan kawasan, yaitu dalam bentuk :1. Keringanan pajak dan/atau retribusi;2. Pemberian kompensasi;3. Imbalan;4. Sewa ruang;5. Penyediaan infrastruktur;6. Kemudahan prosedur perizinan; dan7. Penghargaan(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif diatur denganPeraturan Bupati.Pasal 53(1) Disinsentif yang dikenakan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalamPasal 51 ayat (1), terdiri atas :a. Disinsentif yang dikenakan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yangmenghambat pengembangan kawasan, yaitu dalam bentuk :1. Pengenaan pajak dan retribusi yang tinggi;2. Pembatasan penyediaan infrastruktur;3. Pengenaan kompensasi; dan4. Penalty.(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan disinsentif diaturdengan Peraturan Bupati.Bagian KelimaLaranganPasal 54(1) Setiap orang dilarang melakukan :a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruangdan pola ruang;b. Pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi;c. Pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkanberdasarkan RTRW Kabupaten;46