PERDA NOMOR 10 TAHUN 2012

5. jariangan distribusi air dikembangkan dengan memperhatikan tingkatkebutuhan dan ketersediaan air.6. setiap kawasan memiliki sistem drainase terpadu dan efektif.7. pelarangan pembuangan limbah padat/sampah ke saluran drainase.8. pelarangan terhadap gangguan/pemotongan terhadap saluran drainase.d. peraturan zonasi terkait pemanfaatan ruang untuk pengelolaan limbah ;1. pemanfaatan ruang untuk pengelolaan air limbah diprioritaskan padakawasan pariwisata dan/atau kawasan permukiman padat penduduk.2. pembangunan unit pengolahan limbah berada di luar radius kawasantempat suci.3. pengembangan jaringan tidak melewati dan/atau memotong kawasantempat suci/pura.4. pembuangan efluen air limbah ke media lingkungan hidup tidakmelampaui standar baku mutu air limbah.e. peraturan zonasi terkait pemanfaatan ruang untuk pengelolaanpersampahan ;1. TPA tidak diperkenankan terletak berdekatan dengan kawasanpermukiman.2. lokasi TPA mendapat persetujuan masyarakat setempat.3. TPA untuk ukuran kota besar dan kota metropolitan menggunakanmetoda sistem lahan urug saniter (sanitary landfill).4. TPA untuk ukuran kota sedang dan kota kecil menggunakan metodelahan urug terkendali (controlled landfill atau sanitary landfill).5. TPA wajib melakukan pengelolaan air lindi/licit dan pembuangan air lindike media lingkungan hidup tidak melampaui standar baku mutulingkungan.6. pelarangan membuang sampah di luar tempat yang telah ditentukan.7. pelarangan membuang sampah sebelum di pilah.8. pelarangan pembakaran sampah pada volume tertentu.Bagian KetigaKetentuan PerizinanPasal 49(1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b,merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izinpemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang yangditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.(2) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengankewenangannya.(3) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Bagian KeempatKetentuan Insentif dan DisinsentifPasal 50(1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat(2) huruf c, merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pemberianinsentif dan pengenaan disinsentif.45