PERDA NOMOR 10 TAHUN 2012

2. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang pengawasan jalur kereta apiyang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatantransportasi perkeretaapian.3. pembatasan pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkunganakibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api.4. pembatasan jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta apidan jalan.5. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta apidengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhanpengembangan jaringan jalur kereta api.6. perlintasan rel KA dengan jalan yang memiliki volume lalu lintas yangtinggi diusahakan agar tidak berada dalam satu bidang.7. bangunan di sepanjang lintasan rel KA harus berada di luar garissempadan rel sesuai dengan undang-undang perkeretaapian nasional.d. peraturan zonasi untuk kebandarudaraan dan ruang udara untukpenerbangan1. pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional bandar udara.2. pemanfaatan ruang di sekitar bandar udara sesuai dengan kebutuhanpengembangan bandar udara berdasarkan ketentuan peraturanperundang-undangan.3. batas-batas kawasan keselamatan operasi penerbangan dan batas-bataskawasan kebisingan.4. peraturan zonasi untuk ruang udara untuk penerbangan disusun denganmemperhatikan pembatasan pemanfaatan ruang udara yang digunakanuntuk penerbangan agar tidak mengganggu sistem operasionalpenerbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangperundangan.5. arahan peraturan zonasi Bandar Udara Lokal, pengembangannyamengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.e. peraturan zonasi untuk pelabuhan. Peraturan zonasi untuk pelabuhandisusun dengan memperhatikan :1. pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangankawasan pelabuhan.2. ketentuan pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas badan airyang berdampak pada keberadaan jalur transportasi laut.3. pembatasan pemanfaatan ruang di dalam daerah lingkungan kerjapelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan harusmendapatkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yangberlaku.f. peraturan zonasi untuk jaringan transportasi sungai, danau danpenyeberangan. Peraturan zonasi untuk jaringan transportasi sungai, danaudan penyeberangan disusun dengan memperhatikan :1. keselamatan dan keamanan pelayaran.2. ketentuan pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairanyang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai, danau danpenyeberangan.3. ketentuan pelarangan kegiatan di bawah perairan yang berdampak padakeberadaan alur pelayaran sungai, danau dan penyeberangan.43