PERDA NOMOR 10 TAHUN 2012
PERDA NOMOR 10 TAHUN 2012 PERDA NOMOR 10 TAHUN 2012
p. ketentuan pelarangan lokasi penggalian pada lereng curam lebih besardari 40% dan kemantapan lerengnya kurang stabil, untuk menghindaribahaya erosi dan longsor.(7) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pariwisata sebagaimanadimaksud dalam Pasal 44 huruf g dengan memperhatikan :a. pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai daya dukungdan daya tampung lingkungan;b. perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau;c. pembatasan pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatanpariwisata;d. pengembangan budaya masyarakat;e. pengendalian pemanfaatan potensi alam;f. penentuan lokasi wisata alam dan wisata minat khusus yang tidakmengganggu fungsi kawasan lindung;g. pengendalian pertumbuhan sarana dan prasarana penunjang wisatayang mengganggu fungsi kawasan lindung, terutama resapan air;h. perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau danpeninggalan sejarah;i. ketentuan pemanfaatan taman nasional, taman hutan raya dan tamanwisata alam untuk kegiatan wisata dilaksanakan sesuai asas konservasisumberdaya alam hayati dan ekosistem serta luas lahan untukpembangunan sarana dan prasarana paling luas 10% dari luas zonapemanfaatan dan penerapan eco- architecture;j. ketentuan pelarangan mengubah dan/atau merusak bentuk arsitektursetempat, bentang alam dan pemandangan visual;k. persyaratan amdal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;l. pelestarian lingkungan hidup dan cagar budaya yang dijadikan kawasanpariwisata sesuai prinsip-prinsip pemugaran; danm. ketentuan pengembangan kawasan pariwisata sesuai ketentuanperaturan perundang-undangan.(8) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman sebagaimanadimaksud dalam Pasal 44 huruf h dengan memperhatikan :a. penetapan amplop bangunan;b. penetapan tema arsitektur bangunan;c. penetapan kelengkapan bangunan dan lingkungan;d. penetapan jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan;e. peruntukan kawasan permukiman diperkenankan untuk dialihfungsikansesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;f. pada kawasan permukiman diperkenankan adanya sarana danprasarana pendukung fasilitas permukiman sesuai dengan petunjukteknis dan peraturan yang berlaku;g. dalam kawasan permukiman masih diperkenankan dibangun prasaranawilayah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;h. kawasan permukiman harus dilengkapi dengan fasilitas sosial termasukruang terbuka hijau (RTH) perkotaan;i. dalam kawasan permukiman masih diperkenankan adanya kegiatanindustri skala rumah tangga dan fasilitas sosial ekonomi lainnya denganskala pelayanan lingkungan;40
j. kawasan permukiman tidak diperkenankan dibangun di dalam kawasanlindung/konservasi dan lahan pertanian dengan irigasi teknis;k. dalam kawasan permukiman tidak diperkenankan dikembangkankegiatan yang mengganggu fungsi permukiman dan kelangsungankehidupan sosial masyarakat;l. pengembangan kawasan permukiman harus dilakukan sesuai ketentuanperaturan yang berlaku di bidang perumahan dan permukiman;m. pembangunan hunian dan kegiatan lainnya di kawasan permukimanharus sesuai dengan peraturan teknis dan peraturan lainnya yangberlaku (KDB, KLB, sempadan bangunan, dan lain sebagainya);n. ketentuan penggunaan lahan permukiman baru disesuaikan dengankarakteristik serta daya dukung lingkungan untuk kawasan perkotaan;o. ketentuan tingkat kepadatan bangunan pada kawasan permukimanhorizontal paling banyak 50 bangunan per hektar dengan dilengkapiutilitas yang memadai;p. ketentuan pemanfaatan ruang di kawasan permukiman perdesaan yangsehat dan aman dari bencana alam serta kelestarian lingkungan hidup;q. penyediaan sarana pendidikan dan kesehatan sesuai kriteria yangditentukan;r. penyediaan kebutuhan sarana ruang terbuka, taman dan lapanganolahraga;s. penyediaan kebutuhan sarana perdagangan dan niaga; dant. peremajaan kawasan permukiman kumuh di perkotaan.(9) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pertahanan dankeamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf i ditetapkan sesuaiketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Paragraf 3Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem PerkotaanPasal 46Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem perkotaan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf c, terdiri atas:a. peraturan zonasi untuk Pusat Kegiatan Nasional (PKN) disusun denganmemperhatikan :1. pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi perkotaan berskalainternasional dan nasional yang didukung dengan fasilitas daninfrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yangdilayaninya; dan2. pengembangan fungsi kawasan perkotaan sebagai pusat permukimandengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah hingga tinggiyang kecenderungan pengembangan ruangnya kearah kearah vertikal.b. peraturan zonasi untuk Pusat Kegiatan Lokal (PKL) disusun denganmemperhatikan pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi berskalakabupaten/kota yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaanyang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya.c. peraturan zonasi untuk Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) harus disusundengan mematuhi ketentuan mengenai pemanfaatan ruang untuk kegiatanekonomi berskala distrik/kecamatan yang didukung dengan fasilitas dan41
- Page 1 and 2: LEMBARAN DAERAHKABUPATEN MOROWALINO
- Page 3 and 4: BAB IKETENTUAN UMUMPasal 1Dalam Per
- Page 5 and 6: 33. Sumber Daya Air adalah air, sum
- Page 8 and 9: penyangga yang memisahkan kawasan t
- Page 10 and 11: 1. Ruas jalan Rata - Baturube; dan2
- Page 12 and 13: (4) Jaringan layanan lalu lintas se
- Page 14 and 15: (3) Ruang udara untuk penerbangan s
- Page 16 and 17: 2. WS Lasolo - Sampara mencakup DAS
- Page 18 and 19: . melakukan rekayasa teknik berupa
- Page 20 and 21: (2) Rencana pola ruang wilayah diga
- Page 22 and 23: . Kawasan Suaka Margasatwa Laut Pul
- Page 24 and 25: c. Kawasan hutan produksi yang dapa
- Page 26 and 27: c. Kawasan budidaya perikanan terda
- Page 28 and 29: Paragraf 7Kawasan Peruntukan Permuk
- Page 30 and 31: Kecamatan Bungku Selatan dan Kecama
- Page 32 and 33: Pasal 43(1) Ketentuan umum peratura
- Page 34 and 35: f. ketentuan pelarangan kegiatan ya
- Page 36 and 37: Pasal 45(1) Ketentuan umum peratura
- Page 38 and 39: . kegiatan budidaya perikanan tidak
- Page 42 and 43: infrastruktur perkotaan yang sesuai
- Page 44 and 45: 4. pembatasan pemanfaatan perairan
- Page 46 and 47: (2) Insentif diberikan apabila pema
- Page 48 and 49: e. Pembongkaran bangunan;f. Pemulih
- Page 50 and 51: a. Masukan terkait arahan dan/atau
- Page 52 and 53: 2. Untuk yang sudah dilaksanakan pe
- Page 54 and 55: pendekatan wilayah dengan memperhat
- Page 56 and 57: Cukup JelasPasal (28)Cukup JelasPas
- Page 58: Cukup jelasPasal (56)Cukup jelasPas
j. kawasan permukiman tidak diperkenankan dibangun di dalam kawasanlindung/konservasi dan lahan pertanian dengan irigasi teknis;k. dalam kawasan permukiman tidak diperkenankan dikembangkankegiatan yang mengganggu fungsi permukiman dan kelangsungankehidupan sosial masyarakat;l. pengembangan kawasan permukiman harus dilakukan sesuai ketentuanperaturan yang berlaku di bidang perumahan dan permukiman;m. pembangunan hunian dan kegiatan lainnya di kawasan permukimanharus sesuai dengan peraturan teknis dan peraturan lainnya yangberlaku (KDB, KLB, sempadan bangunan, dan lain sebagainya);n. ketentuan penggunaan lahan permukiman baru disesuaikan dengankarakteristik serta daya dukung lingkungan untuk kawasan perkotaan;o. ketentuan tingkat kepadatan bangunan pada kawasan permukimanhorizontal paling banyak 50 bangunan per hektar dengan dilengkapiutilitas yang memadai;p. ketentuan pemanfaatan ruang di kawasan permukiman perdesaan yangsehat dan aman dari bencana alam serta kelestarian lingkungan hidup;q. penyediaan sarana pendidikan dan kesehatan sesuai kriteria yangditentukan;r. penyediaan kebutuhan sarana ruang terbuka, taman dan lapanganolahraga;s. penyediaan kebutuhan sarana perdagangan dan niaga; dant. peremajaan kawasan permukiman kumuh di perkotaan.(9) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pertahanan dankeamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf i ditetapkan sesuaiketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Paragraf 3Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem PerkotaanPasal 46Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem perkotaan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf c, terdiri atas:a. peraturan zonasi untuk Pusat Kegiatan Nasional (PKN) disusun denganmemperhatikan :1. pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi perkotaan berskalainternasional dan nasional yang didukung dengan fasilitas daninfrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yangdilayaninya; dan2. pengembangan fungsi kawasan perkotaan sebagai pusat permukimandengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah hingga tinggiyang kecenderungan pengembangan ruangnya kearah kearah vertikal.b. peraturan zonasi untuk Pusat Kegiatan Lokal (PKL) disusun denganmemperhatikan pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi berskalakabupaten/kota yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaanyang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya.c. peraturan zonasi untuk Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) harus disusundengan mematuhi ketentuan mengenai pemanfaatan ruang untuk kegiatanekonomi berskala distrik/kecamatan yang didukung dengan fasilitas dan41
Change language