PERDA NOMOR 10 TAHUN 2012

p. ketentuan pelarangan lokasi penggalian pada lereng curam lebih besardari 40% dan kemantapan lerengnya kurang stabil, untuk menghindaribahaya erosi dan longsor.(7) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pariwisata sebagaimanadimaksud dalam Pasal 44 huruf g dengan memperhatikan :a. pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai daya dukungdan daya tampung lingkungan;b. perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau;c. pembatasan pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatanpariwisata;d. pengembangan budaya masyarakat;e. pengendalian pemanfaatan potensi alam;f. penentuan lokasi wisata alam dan wisata minat khusus yang tidakmengganggu fungsi kawasan lindung;g. pengendalian pertumbuhan sarana dan prasarana penunjang wisatayang mengganggu fungsi kawasan lindung, terutama resapan air;h. perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau danpeninggalan sejarah;i. ketentuan pemanfaatan taman nasional, taman hutan raya dan tamanwisata alam untuk kegiatan wisata dilaksanakan sesuai asas konservasisumberdaya alam hayati dan ekosistem serta luas lahan untukpembangunan sarana dan prasarana paling luas 10% dari luas zonapemanfaatan dan penerapan eco- architecture;j. ketentuan pelarangan mengubah dan/atau merusak bentuk arsitektursetempat, bentang alam dan pemandangan visual;k. persyaratan amdal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;l. pelestarian lingkungan hidup dan cagar budaya yang dijadikan kawasanpariwisata sesuai prinsip-prinsip pemugaran; danm. ketentuan pengembangan kawasan pariwisata sesuai ketentuanperaturan perundang-undangan.(8) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman sebagaimanadimaksud dalam Pasal 44 huruf h dengan memperhatikan :a. penetapan amplop bangunan;b. penetapan tema arsitektur bangunan;c. penetapan kelengkapan bangunan dan lingkungan;d. penetapan jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan;e. peruntukan kawasan permukiman diperkenankan untuk dialihfungsikansesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;f. pada kawasan permukiman diperkenankan adanya sarana danprasarana pendukung fasilitas permukiman sesuai dengan petunjukteknis dan peraturan yang berlaku;g. dalam kawasan permukiman masih diperkenankan dibangun prasaranawilayah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;h. kawasan permukiman harus dilengkapi dengan fasilitas sosial termasukruang terbuka hijau (RTH) perkotaan;i. dalam kawasan permukiman masih diperkenankan adanya kegiatanindustri skala rumah tangga dan fasilitas sosial ekonomi lainnya denganskala pelayanan lingkungan;40