PERDA NOMOR 10 TAHUN 2012

Pasal 45(1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan produksi sebagaimanadimaksud dalam Pasal 44 huruf a dengan memperhatikan :a. pembatasan pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kelestariansumberdaya hutan;b. kemampuan untuk melakukan pemulihan kondisi sumberdaya alam;c. mengutamakan pemanfaatan hasil hutan melalui pembangunan hutantanaman industri;d. larangan pendirian bangunan pada hutan produksi kecuali hanya untukmenunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan;e. pembatasan pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatanpengamanan kawasan dan pemanfaatan hasil hutan;f. pengembangan fungsi hutan produksi menjadi hutan berfungsi lindung;g. ketentuan jarak penebangan pohon yang diperbolehkan di kawasanhutan produksi lebih besar dari 500 meter dari tepi waduk, lebih besardari 200 meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa,lebih besar dari 100 meter dari tepi kiri kanan sungai, 50 meter dari kirikanan tepi anak sungai, lebih besar dari 2 kali kedalaman jurang daritepi jurang, lebih besar dari 130 kali selisih pasang tertinggi dan pasangterendah dari tepi pantai;h. dalam kawasan hutan produksi tidak diperkenankan adanya kegiatanbudidaya kecuali kegiatan kehutanan dan pembangunan sistem jaringanprasarana wilayah dan bangunan terkait dengan pengelolaan budidayahutan produksi;i. kegiatan kehutanan dalam kawasan hutan produksi tidakdiperkenankan menimbulkan gangguan lingkungan seperti bencanaalam;j. kawasan hutan produksi tidak dapat dialih fungsikan untuk kegiatanlain di luar kehutanan;k. sebelum kegiatan pengelolaan hutan produksi dilakukan wajib dilakukanstudi kelayakan dan studi amdal yang hasilnya disetujui oleh timevaluasi dari lembaga yang berwenang;l. ketentuan konversi hutan produksi dengan skor lebih kecil dari 124 diluar hutan suaka alam dan hutan konservasi, serta secara ruangdicadangkan untuk pengembangan infrastruktur, pertanian danperkebunan;m. ketentuan luas kawasan hutan dalam setiap DAS atau pulau, palingrendah 30% dari luas daratan; dann. ketentuan luas hutan lebih kecil dari 30 % perlu menambah luas hutan,dan luas hutan lebih besar dari 30 % tidak boleh secara bebasmengurangi luas kawasan hutan di kabupaten/kota.(2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian sebagaimanadimaksud dalam Pasal 44 huruf b dengan memperhatikan :a. pertanian budidaya lahan kering tidak produktif dapat dialihfungsikandengan syarat-syarat yang diatur oleh pemerintah kabupaten dan atauoleh Kementerian Pertanian;36