PERDA NOMOR 10 TAHUN 2012

i. ketentuan pelarangan membangun industri/pabrik;j. izin pengembangan hunian terbatas dan budidaya lainnya, denganketentuan tidak mengganggu kestabilan lereng sehingga melebihi batasamannya; dank. kegiatan pertambangan diperbolehkan dengan memperhatikankestabilan lereng dan didukung upaya reklamasi lereng.(10) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana banjirsebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf j dengan memperhatikan :a. penetapan batas dataran banjir.b. pemanfaatan dataran banjir bagi ruang terbuka hijau dan pembangunanfasilitas umum dengan kepadatan rendah.c. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang bagi kegiatan permukimandan fasilitas umum penting lainnya.(11) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana gelombangpasang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf k denganmempertimbangkan :a. dibolehkan bagi pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkankarakteristik, jenis, dan ancaman bencana;b. diharuskan bagi penyediaan lokasi dan jalur evakuasi dari permukimanpenduduk;c. dibatasi bagi pendirian bangunan kecuali untuk kepentinganpemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum.(12) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan imbuhan air tanahsebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf l dengan memperhatikan :a. dibolehkan pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budidayatidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahanlimpasan air hujan;b. disyaratkan penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahanterbangun yang sudah ada;c. disyaratkan menerapkan prinsip zero delta Q policy terhadap setiapkegiatan budi daya terbangun yang diajukan izinnya.Paragraf 2Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan BudidayaPasal 44Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya sebagaimana dimaksuddalam Pasal 41 ayat (2) huruf b terdiri atas:a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan produksi;b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian;c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkebunan;d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perikanan;e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan industri;f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertambangan;g. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pariwisata;h. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman; dani. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertahanan dan keamanan.35